Sepekan : Putusan MK Soal Pilkada hingga Pengguna Judi Online di 2024 !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Minggu , 17 Nov 2024 - 08:42

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (kiri atas) membacakan amar Putusan Nomor 136/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (14/11/2024)-FOTO : ANTARA-

Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penghinaan setelah pelajar tersebut dianggap melakukan kesalahan saat tugas magang.

"Kami telah menahan tersangka dan memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku. Perilaku semacam ini tidak dapat diterima," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, Jumat (15/11).

Kasus ini memantik respons luas dari masyarakat, dengan banyak pihak mengecam tindakan perundungan yang dilakukan tersangka.

5. Pengguna Judi Online Capai 8,8 Juta Orang di 2024

Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan bahwa jumlah pengguna judi daring di Indonesia mencapai 8,8 juta orang sepanjang tahun 2024.

"Dari data intelijen ekonomi, sebagian besar pengguna berasal dari masyarakat menengah ke bawah, dan mayoritas adalah anak muda," kata Budi saat berbicara di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Kamis (14/11).

Ia menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan langkah strategis untuk menekan angka tersebut.

Langkah ini mencakup regulasi ketat dan kampanye kesadaran publik mengenai bahaya judi daring.

"Judi daring tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak tatanan ekonomi dan sosial masyarakat," tambahnya.

Berbagai peristiwa dalam sepekan ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi sistem hukum Indonesia.

Mulai dari menjaga integritas pemilu, memerangi kejahatan daring, hingga mengatasi tindakan kekerasan dan penghinaan di ruang publik, semua membutuhkan perhatian serius.

Pemerintah dan aparat hukum dituntut untuk terus berinovasi dalam menangani masalah-masalah ini, memastikan keadilan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

sepekan : putusan mk soal pilkada hingga pengguna judi online di 2024 !                            koranpalpos.com - selama sepekan terakhir, sejumlah peristiwa penting di ranah hukum menjadi sorotan.
mulai dari putusan mahkamah konstitusi (mk) tentang netralitas pejabat daerah dan tni/polri dalam pilkada hingga laporan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polkam) budi gunawan tentang meningkatnya pengguna judi daring di tahun 2024.
berikut rangkuman berita hukum yang terjadi selama sepekan terakhir:
baca juga: langkah tegas perangi judi online, bri blokir lebih dari 3 ribu rekening
baca juga:ojk sebut telah blokir hingga 8 ribu rekening judi online
1. putusan mk: pejabat daerah dan tni/polri tak netral bisa dipidana
mahkamah konstitusi (mk) menegaskan pejabat daerah dan anggota tni/polri yang tidak netral dalam pilkada dapat dijatuhi sanksi pidana.
putusan ini menambahkan frasa pejabat daerah dan anggota tni/polri ke pasal 188 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
baca juga:ketua mahkamah konstitusi tegaskan hakim mk tak boleh cawe cawe dalam sengketa pemilihan umum
baca juga:momentum kembalikan marwah mahkamah konstitusi !
netralitas ini mencakup larangan membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. jika dilanggar, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara dan/atau denda.
"keputusan ini penting untuk memastikan pilkada berjalan adil dan bebas dari intervensi," ujar salah satu hakim mk dalam sidang di jakarta, selasa (12/11).
langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas proses pemilu di indonesia.
baca juga:kapolri akan tindak tegas polisi terlibat narkoba dan judi daring !
baca juga:basmi judi daring cukup dengan ‘sapu lidi’
2. kasus judi daring: polisi sita rp2,8 miliar dari pelaku
polda metro jaya berhasil mengungkap jaringan judi daring (judol) yang melibatkan oknum dari kementerian komunikasi dan digital (komdigi).
dalam operasi tersebut, polisi menyita uang tunai sebesar rp300 juta dan saldo rekening senilai rp2,8 miliar.
baca juga:tiktoker gunawan sadbor ditetapkan tersangka judi daring : sempat buat video klarifikasi !
baca juga:polri ungkap jaringan judi daring yang dikendalikan wna asal china
"kami juga telah mengidentifikasi aliran dana yang mengindikasikan keterlibatan lebih banyak pihak," kata kombes pol wira satya triputra dalam konferensi pers di tangerang, minggu (10/11).
kasus ini menunjukkan bagaimana judi daring semakin canggih dengan memanfaatkan teknologi.
polisi berkomitmen untuk terus mengusut kasus serupa hingga ke akar-akarnya.
3. polri tangkap 181 tersangka terorisme
kapolri jenderal pol listyo sigit prabowo mengumumkan bahwa polri telah menangkap 181 tersangka terorisme selama periode 2023 hingga 13 november 2024.
"tugas kami jelas, yakni memastikan tidak ada satu pun serangan terorisme yang terjadi di indonesia. presiden sudah menegaskan pentingnya menjaga zero attack," kata kapolri saat perayaan hut ke-79 korps brimob di depok, kamis (14/11).
operasi anti-terorisme menjadi salah satu prioritas polri dalam menjaga stabilitas nasional menjelang pilkada serentak dan pemilu 2024.
4. pengusaha pemaksa anak sujud dan menggonggong ditangkap
kepolisian menangkap seorang pengusaha berinisial 'i' yang memaksa seorang siswa smk bersujud dan menggonggong di bandara juanda, surabaya.
tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penghinaan setelah pelajar tersebut dianggap melakukan kesalahan saat tugas magang.
"kami telah menahan tersangka dan memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku. perilaku semacam ini tidak dapat diterima," ujar kabid humas polda jatim kombes pol dirmanto, jumat (15/11).
kasus ini memantik respons luas dari masyarakat, dengan banyak pihak mengecam tindakan perundungan yang dilakukan tersangka.
5. pengguna judi online capai 8,8 juta orang di 2024
menko polkam budi gunawan mengungkapkan bahwa jumlah pengguna judi daring di indonesia mencapai 8,8 juta orang sepanjang tahun 2024.
"dari data intelijen ekonomi, sebagian besar pengguna berasal dari masyarakat menengah ke bawah, dan mayoritas adalah anak muda," kata budi saat berbicara di kantor direktorat jenderal bea dan cukai, jakarta timur, kamis (14/11).
ia menyebutkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan langkah strategis untuk menekan angka tersebut.
langkah ini mencakup regulasi ketat dan kampanye kesadaran publik mengenai bahaya judi daring.
"judi daring tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi merusak tatanan ekonomi dan sosial masyarakat," tambahnya.
berbagai peristiwa dalam sepekan ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi sistem hukum indonesia.
mulai dari menjaga integritas pemilu, memerangi kejahatan daring, hingga mengatasi tindakan kekerasan dan penghinaan di ruang publik, semua membutuhkan perhatian serius.
pemerintah dan aparat hukum dituntut untuk terus berinovasi dalam menangani masalah-masalah ini, memastikan keadilan dan keamanan bagi seluruh rakyat indonesia.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 18 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan