Masalah Truk ODOL : Ini Aturan dan Sanksi bagi Pengemudi yang Melanggar !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Kamis , 14 Nov 2024 - 11:41

Truk ODOL terperosok di Jalan Lintas Palembang - TAA KM. 09 tepatnya seputaran Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Kamis 14 November 2024-Foto : Dokumen Palpos-

Salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2019 tentang Penetapan Tata Cara Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan, yang mengatur tentang pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan angkutan barang.

Selain itu, ada juga Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, yang memuat batasan muatan dan dimensi kendaraan yang harus dipatuhi oleh pengemudi truk dan perusahaan angkutan umum.

Tujuan dari peraturan-peraturan ini adalah untuk memastikan keselamatan di jalan raya, mencegah terjadinya kecelakaan, serta menjaga kualitas dan daya tahan infrastruktur jalan.

Dengan adanya batasan yang jelas tentang muatan dan dimensi kendaraan, diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh truk yang membawa muatan berlebih.

Pengawasan terhadap truk ODOL sangat penting untuk memastikan bahwa truk yang beroperasi di jalan raya mematuhi peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 2019, pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang dilalui.

Dalam aturan ini juga dijelaskan mengenai tata cara pengawasan terhadap angkutan barang, yang mencakup:

1. Pemeriksaan tata cara pemuatan barang.

2. Pengukuran dimensi kendaraan barang.

3. Penimbangan tekanan seluruh sumbu atau setiap sumbu kendaraan barang.

Pengawasan ini dilakukan di beberapa lokasi strategis, antara lain di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, tempat istirahat, kawasan industri, pelabuhan, terminal barang, dan ruas jalan tertentu.

Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta petugas kepolisian.

masalah truk odol : ini aturan dan sanksi bagi pengemudi yang melanggar !                            koranpalpos.com - masalah truk kelebihan muatan alias odol (over dimension over load) saat ini menjadi sorotan serius di indonesia.
selain dapat merusak jalan dan infrastruktur, truk odol juga menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas di tanah air.
meskipun pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk mengatasi masalah ini, pengawasan terhadap truk odol tetap menjadi tantangan besar.
baca juga:nah lho ! pemerintah pangkas separoh anggaran perjalanan dinas 
baca juga:pr walikota baru : 42 titik di palembang masih rawan banjir !
lantas, bagaimana aturan yang mengatur truk odol dan apa konsekuensi bagi pengemudi yang melanggar?
odol merujuk pada kondisi kendaraan truk yang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang ditentukan, baik itu dari segi berat maupun ukuran dimensi kendaraan.
dengan kata lain, truk yang melebihi batas daya angkut dan dimensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
baca juga:polrestabes perketat pengamanan jalur truk odol 
baca juga:menhub izinkan terminal karya jaya menjadi kantong parkir truk odol
kondisi ini sering kali ditemui di jalan raya, terutama pada truk pengangkut barang-barang berat atau barang dalam jumlah besar.
fenomena ini dapat menimbulkan berbagai masalah, baik dari segi keselamatan pengguna jalan lainnya, kerusakan jalan, hingga dampak terhadap lingkungan.
untuk menangani permasalahan truk odol, pemerintah indonesia melalui kementerian perhubungan telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait.
baca juga:polres oku kandangkan puluhan kendaraan odol
baca juga:banyak randis di setwan dprd oku hilang ‘misterius’
salah satunya adalah peraturan menteri perhubungan no. 60 tahun 2019 tentang penetapan tata cara penetapan jenis dan fungsi kendaraan, yang mengatur tentang pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan angkutan barang.
selain itu, ada juga undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta peraturan pemerintah no. 55 tahun 2012 tentang kendaraan, yang memuat batasan muatan dan dimensi kendaraan yang harus dipatuhi oleh pengemudi truk dan perusahaan angkutan umum.
tujuan dari peraturan-peraturan ini adalah untuk memastikan keselamatan di jalan raya, mencegah terjadinya kecelakaan, serta menjaga kualitas dan daya tahan infrastruktur jalan.
baca juga:ungkap praktik kelam : pegawai lapas tanjung raja bongkar dugaan peredaran narkoba ! 
baca juga:puluhan pengendara terjaring razia : sepeda motor, sim hingga stnk ditahan !
dengan adanya batasan yang jelas tentang muatan dan dimensi kendaraan, diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh truk yang membawa muatan berlebih.
pengawasan terhadap truk odol sangat penting untuk memastikan bahwa truk yang beroperasi di jalan raya mematuhi peraturan yang berlaku.
berdasarkan peraturan menteri perhubungan no. 60 tahun 2019, pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan yang dilalui.
dalam aturan ini juga dijelaskan mengenai tata cara pengawasan terhadap angkutan barang, yang mencakup:
1. pemeriksaan tata cara pemuatan barang.
2. pengukuran dimensi kendaraan barang.
3. penimbangan tekanan seluruh sumbu atau setiap sumbu kendaraan barang.
pengawasan ini dilakukan di beberapa lokasi strategis, antara lain di unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, tempat istirahat, kawasan industri, pelabuhan, terminal barang, dan ruas jalan tertentu.
pemeriksaan dapat dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta petugas kepolisian.
selain itu, pengawasan lebih intensif akan dilakukan jika terdapat indikasi pelanggaran terkait muatan angkutan barang, kerusakan jalan yang disebabkan oleh kelebihan muatan, atau belum adanya alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas jalan tertentu.
pelanggaran terhadap peraturan odol dapat memberikan dampak serius, baik bagi pengemudi maupun pemilik kendaraan.
pengemudi yang kedapatan membawa muatan melebihi kapasitas atau dimensi yang diizinkan dapat dikenakan sanksi denda maupun sanksi pidana, terutama jika pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau kerusakan fasilitas umum.
berdasarkan pasal 307 undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan dan dimensi kendaraan dapat dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak rp500.000.
sanksi ini bisa lebih berat jika pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian material maupun korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas.
selain itu, truk yang terindikasi odol dapat ditilang dan muatannya bisa diperintahkan untuk dikurangi agar sesuai dengan kapasitas yang ditentukan.
jika truk tidak mampu mengurangi muatan dan melanjutkan perjalanan, pengemudi atau perusahaan angkutan dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk penahanan kendaraan.
pelanggaran odol bukan hanya berdampak pada keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada infrastruktur jalan.
jalan yang dilalui oleh truk dengan muatan berlebih lebih cepat mengalami kerusakan, seperti berlubang, retak, atau bergelombang. hal ini tentu mengakibatkan biaya pemeliharaan jalan yang tinggi, yang pada akhirnya membebani anggaran negara.
selain itu, truk odol juga dapat menyebabkan kemacetan, terutama di jalan-jalan yang sempit atau tidak dirancang untuk menampung kendaraan dengan muatan besar.
beberapa kecelakaan fatal juga sering terjadi akibat truk odol yang tidak mampu mengendalikan kendaraan dengan baik, baik saat berbelok, menanjak, atau mengerem.
pemerintah indonesia terus berupaya mengatasi masalah truk odol dengan berbagai cara.
salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem pengawasan dan pemeriksaan muatan truk.
pemerintah juga berencana untuk memperbanyak alat penimbangan kendaraan yang dipasang secara permanen di berbagai titik strategis, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.
selain itu, teknologi baru seperti weigh-in-motion (wim) atau penimbangan kendaraan bergerak juga mulai digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan tanpa harus menghentikan truk di jalan.
ini dapat membantu mengurangi kemacetan dan mempercepat proses pengawasan.
pemerintah juga mulai memperkenalkan insentif bagi perusahaan angkutan yang patuh terhadap aturan, seperti diskon biaya tol atau subsidi biaya operasional, guna mendorong mereka untuk lebih memperhatikan keselamatan dan mematuhi peraturan yang ada.
penyelesaian masalah truk odol membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pengusaha angkutan, dan masyarakat.
dengan adanya peraturan yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan kerusakan jalan akibat truk dengan muatan berlebih.
sanksi yang tegas terhadap pelanggaran odol diharapkan menjadi langkah pencegahan yang efektif untuk memastikan keselamatan lalu lintas di indonesia.