Nah Lho ! Pemerintah Pangkas Separoh Anggaran Perjalanan Dinas

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Rabu , 13 Nov 2024 - 20:42

Aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melayani masyarakat-Foto: Istimewa-

Sebelumnya Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menerangkan, terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Pertama, menteri/pimpinan lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 yang dapat dihemat.

Hal ini dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing K/L.

Kedua, terhadap belanja perjalanan dinas itu, dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ditetapkan.

Ketiga, bila terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana kepada menteri keuangan.

Keempat, kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas dikecualikan untuk dua hal, yakni belanja perjalanan dinas bagi unit yang tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas serta belanja perjalanan dinas tetap, seperti biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

Kelima, K/L melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan.

K/L juga diminta mengoordinasikan pelaksanaan penghematan pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup K/L masing-masing.

Keenam, revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Ketujuh, untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh K/L, maka K/L atau satuan kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi tersebut.

nah lho ! pemerintah pangkas separoh anggaran perjalanan dinas                                 koranpalpos.com – setelah resmi dilantik, salah satu langkah kebijakan yang dilakukan presiden prabowo subianto adalah melakukan penghematan anggaran khususnya perjalanan dinas bagi aparatur sipil negara (asn) dan pejabat di kementerian. 
kebijakan ini ditindaklanjuti menteri keuangan sri mulyani indrawati, yang memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (k/l) sebesar minimal 50 persen untuk tahun anggaran (ta) 2024.
kebijakan tersebut tertuang pada surat edaran nomor s-1023/mk.02/2024 tanggal 7 november 2024 yang ditujukan kepada menteri kabinet merah putih, jaksa agung, ri, kepala kepolisian ri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.
kepala biro komunikasi dan layanan informasi kementerian keuangan deni surjantoro, saat dikonfirmasi, belum lama ini di jakarta.
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 13 november 2023 : sebagian besar wilayah indonesia diperkirakan hujan ringan ! 
baca juga:siapkan sanksi berat : untuk pelanggaran netralitas kades dan lurah dalam pilkada 2024 !
dia menjelaskan surat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan presiden ri prabowo subianto yang meminta agar k/l melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas ta 2024. 
terkait kebijakan tersebut,  pemerintah kota palembang, 'menyambutnya' dengan mengatur perjalanan dinas maksimal tiga hari dan hanya tiga pegawai guna menghemat belanja perjalanan dinas.
sekretaris daerah kota palembang aprizal hasyim di palembang, selasa, mengatakan bahwa pemkot palembang menindaklanjuti arahan presiden prabowo subianto dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah pada 7 november 2024, kemarin.
"untuk itu, pemkot palembang mengatur perjalanan dinas maksimal tiga hari dan hanya tiga pegawai guna menghemat belanja perjalanan dinas," katanya.
baca juga:bocah 12 tahun dengan berat badan hanya 20 kg : perjuangan hidup anak tukang kayu yang terbaring lemah !
baca juga:sepakat ! miskinkan koruptor: segera sahkan ruu perampasan aset
ia menerangkan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi koordinasi dilaksanakan dengan sarana komunikasi elektronik online atau daring jika dibutuhkan perjalanan dinas hanya diberikan maksimal tiga hari dan maksimal tiga orang.
kemudian perjalanan dinas yang bersifat studi banding studi tiru benchmark dan sejenisnya dibatasi maksimal tiga hari dan maksimal empat orang.
perjalanan dinas untuk menghadiri undangan jumlah orang dan hari sesuai yang tertera pada undangan.
pejabat yang memerlukan fasilitas pengemudi dalam rangka perjalanan dinas hanya diperbolehkan pejabat eselon ii saja yaitu satu orang pengemudi.
lalu perjalanan dinas dalam rangka karakter building, outbound, dan sejenisnya tidak boleh dilaksanakan. terpisah, sejumlah asn memberikan tanggapan beragam  kebijakan pengetatan anggaran  perjalanan dinas tersebut.
salah seorang pegawai pemkab muba yang enggan disebutkan namanya mengatakan, perjalanan dinas itu sesuai kebutuhan, dikarenakan undangan dari kementerian bahkan dari pimpinan negara dan juga untuk kebutuhan koordinasi terkait sinkronisasi kegiatan daerah.
"karena kabupaten kota merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk diimplementasikan di daerah, " ucapnya, rabu (13/11). 
namun yang tidak diperbolehkan lanjut dia, adalah perjalanan dinas yang mengatasnamakan dinas tetapi untuk kepentingan pribadi.
"nah jika perjalanan dinas seperti ini dilakukan, maka dapat dikatakan melanggar ketentuan, " tandasnya. 
sedangkan fi, asn lainnya di kota palembang pemangkasan anggaran perjalanan dinas dianggap sebagai langkah positif untuk efisiensi penggunaan anggaran negara. 
"sebagai asn, saya memahami bahwa efisiensi anggaran sangat diperlukan. namun, perjalanan dinas juga penting untuk mendukung kelancaran tugas-tugas asn, terutama dalam koordinasi dan pelaksanaan program-program pemerintah. saya berharap meski ada penghematan, namun kebutuhan agar tetap diperhatikan," harapnya. 
namun, tidak sedikit juga asn yang khawatir dengan dampak kebijakan ini terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.
seperti diungkapkan seorang asn lainnya di salah satu instansi di sumse yang mengatakan, l meski penghematan itu penting, pembatasan perjalanan dinas bisa menghambat efektivitas kerja, khususnya dalam hal pemantauan langsung di lapangan.
"saya mengerti kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi, tetapi terkadang perjalanan dinas diperlukan untuk memastikan program-program daerah berjalan dengan baik. pembatasan perjalanan dinas harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar pekerjaan kami tidak terhambat," ungkapnya. 
selanjutnya di kalangan warga sumsel, kebijakan penghematan ini juga mendapat beragam respons.
sebagian besar warga mengapresiasi langkah penghematan anggaran yang dinilai dapat mengurangi pemborosan.
"selama ini kami sering mendengar banyak anggaran yang habis untuk perjalanan dinas. kalau uangnya bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan atau fasilitas kesehatan, kami sangat mendukung kebijakan ini," kata andi, seorang warga palembang.
sebelumnya kepala biro komunikasi dan layanan informasi kementerian keuangan deni surjantoro menerangkan, terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
pertama, menteri/pimpinan lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) ta 2024 yang dapat dihemat.
hal ini dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing k/l.
kedua, terhadap belanja perjalanan dinas itu, dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada dipa ta 2024 terhitung sejak surat ditetapkan.
ketiga, bila terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana kepada menteri keuangan.
keempat, kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas dikecualikan untuk dua hal, yakni belanja perjalanan dinas bagi unit yang tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas serta belanja perjalanan dinas tetap, seperti biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.
kelima, k/l melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan catatan halaman iv.a dipa sebagai penghematan.
k/l juga diminta mengoordinasikan pelaksanaan penghematan pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup k/l masing-masing.
keenam, revisi pencantuman dalam catatan halaman iv.a dipa dilaksanakan di kantor wilayah (kanwil) direktorat jenderal perbendaharaan (djpb).
ketujuh, untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh k/l, maka k/l atau satuan kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi tersebut.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 29 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan