KPK Ingatkan Pejabat Baru untuk Patuhi Kewajiban LHKPN

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Senin , 04 Nov 2024 - 05:15

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat berikan pernyataan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2024)-Foto : Antara-

kpk ingatkan pejabat baru untuk patuhi kewajiban lhkpn                            koranpalpos.com – komisi pemberantasan korupsi (kpk) kembali mengingatkan pentingnya pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) bagi pejabat negara yang baru dilantik.
imbauan ini disampaikan secara langsung oleh wakil ketua kpk, nurul ghufron, yang menegaskan bahwa kewajiban tersebut adalah upaya transparansi dan pencegahan korupsi.
“kpk sudah menyampaikan imbauan untuk memenuhi kewajiban tersebut,” ujar ghufron saat dikonfirmasi di jakarta, minggu, 3 november 2024.
baca juga:kpk tetapkan gubernur kalimantan selatan tersangka korupsi
baca juga:kpk temukan mobil-mobil harun masiku : proses penyidikan masih berlanjut !
ghufron menambahkan bahwa imbauan ini berlaku khusus bagi pejabat menteri dan wakil menteri yang belum terdaftar sebagai wajib lapor lhkpn.
mengingat beberapa pejabat yang baru dilantik mungkin belum familiar dengan proses pelaporan ini.
kpk juga menegaskan bahwa bagi pejabat yang telah menjabat dan sudah melaporkan lhkpn periode 2023, tidak perlu melapor ulang.
baca juga:kpk catat rekor pelaporan lhkpn : 19.025 caleg terpilih taat aturan, kpu awasi sisanya !
baca juga:daftar lengkap 40 nama calon pimpinan dan dewas kpk : proses seleksi ketat menuju pimpinan kpk yang kredibel !
“bagi pejabat yang sudah menyerahkan laporan secara periodik, kewajiban lhkpn sudah terpenuhi untuk saat ini,” tambah ghufron.
dalam perkembangan lainnya, anggota tim juru bicara kpk, budi prasetyo, menyampaikan bahwa terdapat 48 pejabat baru yang wajib melaporkan lhkpn di jajaran menteri dan wakil menteri kabinet merah putih.
dari 109 menteri dan wakil menteri, sebanyak 61 orang telah melaporkan kekayaan mereka dalam periode sebelumnya, sehingga para pejabat baru diharapkan segera menyelesaikan kewajiban ini.
baca juga:4 jenderal polisi calon pimpinan kpk : ada mantan kasatreskrim polrestabes palembang, nomor 4 polisi miskin !
baca juga:kpk tahan 3 tersangka korupsi pln unit pltu bukit asam : begini modus dan kerugian negara !
kpk juga telah melakukan pembaruan sistem pencatatan lhkpn, termasuk menambahkan nomenklatur kementerian baru untuk mempermudah proses pelaporan.
menurut budi, beberapa pejabat telah menghubungi kpk untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaporan lhkpn, namun nama-nama mereka masih dirahasiakan.
kpk menyambut baik inisiatif dari beberapa pejabat baru yang telah berinisiatif menghubungi tim lhkpn kpk terkait proses pelaporan.
baca juga:kpk ajak masyarakat tolak pmberian uang di pilkada 2024
baca juga:kpk periksa direktur utama pt hutama karya budi harto : kasus pengadaan lahan tol trans sumatera !
“kami sangat mengapresiasi inisiatif para pejabat yang langsung berkoordinasi untuk memastikan mereka patuh terhadap kewajiban ini,” kata budi.
ia optimistis kepatuhan lhkpn bagi menteri dan wakil menteri yang baru dilantik bisa mencapai 100 persen.
para pejabat baru ini memiliki waktu sekitar dua bulan lagi untuk menyelesaikan pelaporan lhkpn.
mengingat batas waktu pelaporan lhkpn adalah tiga bulan sejak tanggal pelantikan.
kpk berharap, melalui staf dan tim pendukungnya, para pejabat ini dapat menyelesaikan kewajiban tersebut tepat waktu.
dengan adanya kepatuhan terhadap lhkpn, kpk berharap dapat mewujudkan transparansi yang lebih baik di lingkungan pemerintahan serta meminimalisir peluang terjadinya korupsi di masa mendatang.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 20 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan