Komwil Forsesdasi Sumsel Tegaskan Netralitas ASN dalam Pilkada

Reporter: Zahroni |

Editor: Isro Antoni |

Selasa , 29 Oct 2024 - 19:58

Komwil Forsedasi Sumsel menggelar rapat koordinasi yang digelar di Hotel Aryaduta pada Selasa, 29 Oktober 2024.--Foto: Zahroni

komwil forsesdasi sumsel tegaskan netralitas asn dalam pilkada                             palembang, koranpalpos.com - komisi wilayah forum sekretaris daerah seluruh indonesia (komwil forsesdasi) sumatera selatan (sumsel) menegaskan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (asn) dalam perhelatan politik, khususnya menjelang pemilihan umum kepala daerah. 
komitmen ini kembali ditekankan oleh sekretaris daerah provinsi sumsel, drs. h. edward candra, mh, yang memberikan arahan penting kepada seluruh sekretaris daerah (sekda) di wilayah sumatera selatan dalam rapat koordinasi yang digelar di hotel aryaduta pada selasa, 29 oktober 2024.
dalam pertemuan tersebut, edward menyoroti pentingnya peran sekretaris daerah sebagai pejabat asn tertinggi di setiap kabupaten dan kota dalam menjaga netralitas asn selama proses pemilihan berlangsung.
netralitas asn menjadi fokus utama yang ditekankan, mengingat bahwa asn memiliki peran yang penting dalam menjaga independensi pemerintahan di tengah dinamika politik.
"netralitas asn bukan hanya penting, tetapi wajib ditegakkan dalam setiap momen politik, baik di tingkat daerah maupun nasional," ujar edward.
 baca juga:tinjau gudang logistik kpu, pj wako: cukup amanlah, siang malam dijaga kepolisian !
baca juga:ratusan personel gabungan siap amankan debat publik cabup dan cawabup muba
dalam pernyataannya, edward juga menekankan bahwa prinsip netralitas asn telah diatur secara tegas dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn. undang-undang tersebut menetapkan bahwa asn harus bersikap netral, tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu, dan tidak terpengaruh oleh kekuatan politik mana pun. hal ini bertujuan untuk memastikan asn tetap dapat menjalankan tugas mereka tanpa intervensi atau tekanan politik.
"sebagai asn, kita memiliki kewajiban untuk tidak terlibat atau memihak dalam urusan politik. undang-undang ini final dan harus ditaati oleh setiap asn tanpa terkecuali," tegas edward. menurutnya, netralitas asn adalah bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menciptakan iklim politik yang sehat, di mana asn dapat bekerja secara profesional tanpa adanya keberpihakan.
arahan dari sekda provinsi sumsel ini mendapat dukungan penuh dari sekretaris daerah kabupaten banyuasin, ir. erwin ibrahim, st., mm., ipu., asean. eng. menurut erwin, menjaga netralitas asn adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap asn, terutama bagi mereka yang berada di posisi strategis dalam pemerintahan.
"sebagai pimpinan tertinggi asn di kabupaten banyuasin, saya berkomitmen untuk menjalankan amanat undang-undang asn dengan penuh tanggung jawab. kami secara rutin menyosialisasikan prinsip netralitas ini kepada seluruh asn di lingkungan pemerintahan kabupaten banyuasin," ujar erwin.
baca juga:kpu banyuasin ajak gen z saksikan film kepemiluan “tepatilah janji” di sman 1 muara telang
baca juga:muri dan jadi akan debat di novotel palembang : ini alasan kpu tidak pilih di oki !
erwin menjelaskan bahwa sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari apel gabungan, edaran resmi ke setiap dinas, badan, dan kantor, hingga penggunaan media sosial resmi dinas komunikasi dan informatika banyuasin.
dengan cara ini, prinsip netralitas asn dapat dijangkau oleh seluruh asn di kabupaten banyuasin, sehingga tidak ada alasan untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan.
"kami tidak segan-segan mengambil tindakan tegas apabila ada asn yang terbukti terlibat dalam kegiatan politik praktis. ini adalah komitmen kami untuk menjaga profesionalitas asn di kabupaten banyuasin," tambah erwin.
pada rapat koordinasi ini, para peserta juga diberikan sosialisasi berupa pemberian materi tentang peran sekda dalam menjaga netralitas asn. sesi sosialisasi ini dipandu oleh sekda banyuasin, erwin ibrahim, yang juga bertindak sebagai moderator. dalam sesi tersebut, peserta membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga netralitas asn, terutama ketika menghadapi tekanan politik di tengah proses pemilihan kepala daerah.
erwin memaparkan sejumlah langkah strategis yang bisa diambil oleh sekda dalam memastikan asn tetap netral dan tidak tergoda untuk terlibat dalam politik praktis. di antara langkah-langkah tersebut adalah:
baca juga:kpu banyuasin gelar bimtek pemantapan aplikasi sirekab untuk sukseskan pilkada 2024
1. monitoring dan evaluasi rutin: melakukan pemantauan terhadap aktivitas asn di lapangan, termasuk penggunaan media sosial, untuk memastikan tidak ada keterlibatan dalam kampanye atau kegiatan politik lainnya.
2. sosialisasi berkelanjutan: melakukan sosialisasi secara berkala kepada asn di berbagai tingkatan, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui platform digital, sehingga mereka selalu ingat akan kewajiban netralitas mereka.
3. pemberian sanksi tegas: menyampaikan konsekuensi hukum bagi asn yang melanggar netralitas. pemberian sanksi tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada asn lainnya.
menurut erwin, tantangan terbesar yang dihadapi oleh asn adalah tekanan politik yang kadang muncul dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam pemilihan. namun, ia menekankan pentingnya integritas dan komitmen asn untuk tetap profesional dan berpegang pada aturan yang berlaku.
netralitas asn tidak hanya berdampak pada stabilitas pemerintahan, tetapi juga sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik. dalam suasana politik yang kerap kali memanas, asn diharapkan tetap menjadi pelayan masyarakat yang profesional, tanpa menunjukkan keberpihakan pada kelompok politik tertentu.
baca juga:tegaskan komitmen, paslon jadi kukuhkan tim di desa penyandingan
"ketika asn netral, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat. masyarakat merasa bahwa asn benar-benar bekerja untuk mereka, bukan untuk kepentingan politik tertentu," ungkap edward dalam pernyataannya.
edward menekankan bahwa asn harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam hal menjaga integritas dan profesionalisme. menurutnya, asn yang terlibat dalam politik praktis akan merusak citra pemerintahan, dan pada akhirnya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
guna memperkuat pengawasan terhadap netralitas asn, forsesdasi sumsel juga bekerja sama dengan badan pengawas pemilu (bawaslu) sumatera selatan. melalui kerja sama ini, bawaslu akan turut serta dalam memantau aktivitas asn, baik di dunia nyata maupun di media sosial, guna memastikan tidak ada pelanggaran netralitas.
"pengawasan dari bawaslu sangat membantu dalam menjaga netralitas asn. dengan adanya pengawasan eksternal, kami dapat mengetahui apabila ada asn yang melanggar aturan," kata erwin. menurutnya, kerja sama dengan bawaslu akan memperketat pengawasan dan memperkecil kemungkinan pelanggaran netralitas asn.
para peserta rapat yang terdiri dari sekda dari berbagai kabupaten dan kota di sumatera selatan menyambut baik inisiatif dan arahan yang diberikan oleh sekda provinsi sumsel. mereka berkomitmen untuk terus menjaga netralitas asn di wilayah masing-masing dan siap mendukung kebijakan yang telah ditetapkan.
salah satu sekda dari kabupaten oku timur menyampaikan bahwa menjaga netralitas asn adalah tantangan yang harus dihadapi dengan serius, terutama di wilayah yang memiliki dinamika politik yang tinggi. ia berharap forsesdasi sumsel terus memberikan arahan dan bimbingan kepada sekda dalam menghadapi situasi politik yang kompleks.
baca juga:debat pertama pilgub sumsel 2024 : herman deru kuasai materi dan lanjutkan sumsel maju untuk semua !
"kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga netralitas asn di kabupaten oku timur. kami percaya dengan dukungan dari forsesdasi sumsel, kami dapat menjalankan tugas ini dengan baik," ujarnya.
melalui rapat koordinasi ini, komwil forsesdasi sumsel kembali menegaskan pentingnya netralitas asn dalam proses pemilihan kepala daerah. dengan berpegang pada prinsip netralitas, asn diharapkan dapat menjadi pelayan masyarakat yang profesional dan independen, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan adil.
komitmen dari sekda se-sumatera selatan untuk menjaga netralitas asn di wilayah mereka masing-masing menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah dapat berlangsung tanpa intervensi yang merugikan masyarakat.
dengan adanya pengawasan ketat, sosialisasi yang berkelanjutan, dan pemberian sanksi bagi yang melanggar, forsesdasi sumsel berharap bahwa asn di sumatera selatan dapat menjadi pilar kuat dalam mewujudkan pemerintahan yang netral dan profesional. (ron)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan