Kuasa Hukum Guru Supriyani Ungkap Dugaan Permintaan Rp50 Juta : Untuk Hentikan Kasus di Persidangan !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 29 Oct 2024 - 08:37

Suasana sidang kasus yang melibatkan Supriyani, seorang guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, -FOTO : ANTARA-

Andre menekankan bahwa pelanggaran kode etik ini menjadikan hasil penyelidikan sebagai tidak sah, dan atas dasar tersebut, ia meminta majelis hakim untuk menolak surat dakwaan terhadap kliennya.

“Karena hasil penyidikan yang dianggap tidak sah, maka dasar hukum dari surat dakwaan ini juga tidak bisa diterima dan seharusnya batal demi hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andre Darmawan menyatakan bahwa dakwaan yang disusun oleh penuntut umum terhadap Supriyani didasarkan pada penyidikan yang dianggap melanggar prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hal ini membuat surat dakwaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, yang seharusnya tidak diterima oleh majelis hakim.

“Jika majelis hakim mengabulkan permohonan kami, maka kasus ini akan berhenti pada aspek formil atau prosedural. Namun, kami juga tidak ingin hal ini hanya berhenti di sini. Kami menginginkan adanya pembuktian materiil pada pemeriksaan pokok perkara agar bisa menunjukkan bahwa klien kami tidak bersalah dan telah menjadi korban kriminalisasi oleh oknum tertentu,” terang Andre.

Andre Darmawan dalam persidangan juga mengungkapkan bahwa kliennya, Supriyani, diduga mengalami kriminalisasi oleh oknum-oknum di kepolisian dan kejaksaan.

“Kami ingin proses ini terus berjalan agar dapat membuktikan bahwa klien kami benar-benar tidak bersalah dalam perkara ini, sekaligus mengungkap bahwa ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya,” ujar Andre.

Ia menegaskan bahwa upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum polisi dan jaksa tersebut harus diusut tuntas agar mereka yang terlibat dapat diberikan sanksi tegas, baik dalam bentuk administrasi maupun pidana.

“Kami ingin memperjuangkan keadilan bagi Bu Supriyani yang telah bekerja sebagai guru honorer dan mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan. Tidak adil jika dia dikorbankan akibat konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu,” katanya.

Dalam sidang ini, kuasa hukum Supriyani juga menghadirkan bukti berupa rekaman percakapan yang diduga menunjukkan adanya permintaan uang oleh Kapolsek untuk menghentikan kasus tersebut.

Rekaman ini menjadi salah satu bukti kunci dalam sidang, bersama dengan kesaksian Kepala Desa Wonua Raya yang membenarkan adanya permintaan tersebut.

Kepala Desa Wonua Raya menjelaskan bahwa pihaknya dihubungi oleh penyidik di Polsek Baito untuk memberikan sejumlah uang agar kasus yang menimpa Supriyani bisa dihentikan.

kuasa hukum guru supriyani ungkap dugaan permintaan rp50 juta : untuk hentikan kasus di persidangan !                            koranpalpos.com - kasus yang melibatkan supriyani, seorang guru honorer sekolah dasar negeri (sdn) 4 baito, konawe selatan, provinsi sulawesi tenggara, semakin menarik perhatian publik.
pengacara supriyani, andre darmawan, mengungkapkan adanya dugaan permintaan uang sebesar rp50 juta oleh kapolsek setempat untuk menghentikan penyelidikan kasus penganiayaan yang dituduhkan kepada kliennya.
pengungkapan ini disampaikan dalam sidang eksepsi di pengadilan negeri (pn) andoolo pada hari senin, dan turut menghadirkan sejumlah saksi serta bukti rekaman yang menguatkan klaim tersebut.
baca juga:kasus pembunuhan yongki ariansyah memasuki babak baru : polres ogan ilir tetapkan satu tersangka ! 
baca juga:kejati jatim upayakan pk kembali untuk ronald tannur : harapkan hukuman setimpal 12 tahun!
menurut kuasa hukum, supriyani dituduh melakukan penganiayaan terhadap siswa berinisial d, dan kasus ini awalnya ditangani oleh polsek baito.
namun, dalam sidang, andre darmawan mengungkapkan bahwa kapolsek sempat meminta uang sebesar rp50 juta kepada kepala desa wonua raya agar kasus tersebut dihentikan.
pernyataan ini didukung dengan adanya rekaman percakapan yang diserahkan ke pengadilan sebagai bukti.
baca juga:korban debt collector adukan aspidum dan jaksa ke kejagung 
baca juga:jasad yang tinggal tulang belulang diduga amel warga sekayu : polisi amankan terduga pelaku !
dalam sidang tersebut, andre darmawan menyatakan bahwa proses penyelidikan terhadap supriyani seharusnya tidak dilakukan oleh personel polisi yang memiliki hubungan langsung dengan orang tua dari siswa d yang diduga menjadi korban.
orang tua siswa tersebut juga merupakan personel kepolisian yang bekerja di polsek baito, yang dinilai dapat memicu benturan kepentingan dalam penyelidikan.
“berdasarkan fakta ini, kami menyatakan adanya pelanggaran kode etik dalam proses penyidikan kasus yang menjerat klien kami. seharusnya proses ini dilakukan secara independen dan transparan, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak yang berkepentingan langsung,” ujar andre di hadapan majelis hakim.
baca juga: oknum kepala desa di oku timur tikam marbot masjid : polisi sebut motif ini !
baca juga:selebgram alnaura tiba di palembang : para korban sambut dengan kecaman ! 
andre menekankan bahwa pelanggaran kode etik ini menjadikan hasil penyelidikan sebagai tidak sah, dan atas dasar tersebut, ia meminta majelis hakim untuk menolak surat dakwaan terhadap kliennya.
“karena hasil penyidikan yang dianggap tidak sah, maka dasar hukum dari surat dakwaan ini juga tidak bisa diterima dan seharusnya batal demi hukum,” tegasnya.
lebih lanjut, andre darmawan menyatakan bahwa dakwaan yang disusun oleh penuntut umum terhadap supriyani didasarkan pada penyidikan yang dianggap melanggar prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan.
baca juga:warga teluk kijing ii musi banyuasin gempar : gegara istri cekcok mulut, suami habisi nyawa tetangga ! 
baca juga:kejagung ungkap modus makelar kasus pejabat ma : dari 2012 hingga 2022 terima suap dan gratifikasi perkara !
hal ini membuat surat dakwaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, yang seharusnya tidak diterima oleh majelis hakim.
“jika majelis hakim mengabulkan permohonan kami, maka kasus ini akan berhenti pada aspek formil atau prosedural. namun, kami juga tidak ingin hal ini hanya berhenti di sini. kami menginginkan adanya pembuktian materiil pada pemeriksaan pokok perkara agar bisa menunjukkan bahwa klien kami tidak bersalah dan telah menjadi korban kriminalisasi oleh oknum tertentu,” terang andre.
andre darmawan dalam persidangan juga mengungkapkan bahwa kliennya, supriyani, diduga mengalami kriminalisasi oleh oknum-oknum di kepolisian dan kejaksaan.
“kami ingin proses ini terus berjalan agar dapat membuktikan bahwa klien kami benar-benar tidak bersalah dalam perkara ini, sekaligus mengungkap bahwa ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya,” ujar andre.
ia menegaskan bahwa upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum polisi dan jaksa tersebut harus diusut tuntas agar mereka yang terlibat dapat diberikan sanksi tegas, baik dalam bentuk administrasi maupun pidana.
“kami ingin memperjuangkan keadilan bagi bu supriyani yang telah bekerja sebagai guru honorer dan mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan. tidak adil jika dia dikorbankan akibat konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak tertentu,” katanya.
dalam sidang ini, kuasa hukum supriyani juga menghadirkan bukti berupa rekaman percakapan yang diduga menunjukkan adanya permintaan uang oleh kapolsek untuk menghentikan kasus tersebut.
rekaman ini menjadi salah satu bukti kunci dalam sidang, bersama dengan kesaksian kepala desa wonua raya yang membenarkan adanya permintaan tersebut.
kepala desa wonua raya menjelaskan bahwa pihaknya dihubungi oleh penyidik di polsek baito untuk memberikan sejumlah uang agar kasus yang menimpa supriyani bisa dihentikan.
kesaksian ini semakin memperkuat argumen dari kuasa hukum supriyani tentang adanya praktik yang tidak etis dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelidikan kasus tersebut.
“kesaksian dan bukti rekaman ini menjadi penegasan bahwa telah terjadi intervensi dalam proses penyidikan. dengan bukti-bukti ini, kami berharap majelis hakim mempertimbangkan permohonan kami untuk menghentikan proses penyidikan dan menolak dakwaan terhadap klien kami,” papar andre darmawan.
kasus ini mendapat perhatian luas dari masyarakat, terutama komunitas pendidikan dan para aktivis hukum.
sejumlah organisasi guru di sulawesi tenggara telah menyuarakan dukungannya bagi supriyani, yang mereka anggap sebagai sosok yang telah lama mengabdi di dunia pendidikan dan tidak layak diperlakukan seperti ini.
“kami berharap keadilan ditegakkan, terutama bagi seorang guru yang seharusnya dihormati karena jasanya dalam dunia pendidikan. tidak seharusnya seorang pendidik diintimidasi dengan cara seperti ini,” ungkap salah seorang perwakilan organisasi guru di sulawesi tenggara.
dukungan ini juga terlihat di media sosial, di mana banyak warganet yang menyuarakan simpati mereka untuk supriyani dan meminta pihak berwenang untuk melakukan investigasi yang adil dan transparan terhadap dugaan permintaan uang oleh oknum polisi.
sidang ini rencananya akan berlanjut ke pokok perkara untuk membuktikan secara materiil kebenaran dugaan penganiayaan oleh supriyani.
pengacara supriyani berkomitmen untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dan menunjukkan bahwa kliennya tidak bersalah.
“kami akan berusaha sebaik mungkin agar keadilan bisa ditegakkan, dan agar para oknum yang melakukan kriminalisasi ini bisa mendapatkan sanksi yang setimpal,” ujar andre.
majelis hakim menyatakan bahwa sidang pokok perkara akan segera dilanjutkan dalam waktu dekat, dan meminta seluruh pihak untuk menjaga integritas dalam proses hukum yang sedang berjalan.
hakim ketua juga menekankan bahwa persidangan akan dilakukan secara objektif dan transparan untuk mencari kebenaran dalam kasus yang tengah disidangkan ini.
kasus dugaan penganiayaan siswa oleh supriyani, yang kini berkembang dengan adanya tuduhan permintaan uang dari oknum kapolsek, semakin menambah perhatian publik terhadap transparansi dan keadilan dalam proses hukum.
masyarakat menantikan hasil dari persidangan ini dengan harapan agar keadilan dapat ditegakkan, dan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.