Bos Tambang Batubara Ilegal di Muara Enim Ditangkap : Kerugian Negara Mencapai Rp 556 Miliar !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Senin , 21 Oct 2024 - 20:08

Tersangka BC, bos tambang batubara illegal dihadirkan dalam pres rilis ungkap kasus Polda Sumsel, Senin, 21 Oktober 2024-Foto : Istimewa-

bos tambang batubara ilegal di muara enim ditangkap : kerugian negara mencapai rp 556 miliar !                            palembang, koranpalpos.com - kepolisian daerah sumatera selatan melalui subdit iv direktorat reserse kriminal khusus (ditreskrimsus) berhasil menangkap bos tambang batubara ilegal di wilayah muara enim, sumatera selatan, yang telah lama buron. 
pelaku berinisial bc (32) diketahui sebagai otak di balik operasi tambang ilegal yang berlokasi di dusun ii, desa penyandingan, kecamatan tanjung agung, kabupaten muara enim. 
tidak hanya menjalankan tambang ilegal, bc juga telah menyebabkan kerugian negara yang ditaksir mencapai rp 556,884 miliar selama lima tahun beroperasi.
bc ditangkap oleh tim kepolisian pada jumat, 11 oktober 2024, sekitar pukul 01:30 wib di sebuah apartemen di pulau jawa. 
baca juga:kasus dugaan pungutan liar di dlh banyuasin: mantan kepala laboratorium jadi tersangka
baca juga:cabuli keponakan hingga hamil 7 bulan : warga oku terancam hukuman 15 tahun penjara !
penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari operasi besar-besaran yang dilakukan oleh satuan tugas (satgas) penambangan ilegal (peti) yang dibentuk untuk menindak tegas aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah sumatera selatan. 
usaha tambang ilegal yang dijalankan oleh bc diduga telah berlangsung sejak tahun 2019, dengan lokasi penambangan berada di konsesi hak guna usaha (hgu) milik pt bumi sawindo permai (pt bsp) serta di wilayah izin usaha pertambangan (iup) milik pt bukit asam.
menurut direktur ditreskrimsus polda sumsel, kombes pol bagus suropratomo oktobrianto, bc telah lama menjadi target operasi. 
"pelaku sudah menjalankan usaha pertambangan batubara ilegal sejak 2019, dan ini telah menyebabkan kerugian besar bagi negara. kami telah mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut," ungkap kombes bagus.
baca juga:aktivis se-sumsel desak polres ogan ilir segera tangkap pelaku pembunuhan yongki ariansyah !
baca juga:kasus yongki, polisi periksa 5 orang saksi, ungkap hal ini!
dalam operasi penangkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita sejumlah barang bukti yang terkait dengan operasi tambang ilegal bc.
barang bukti yang diamankan antara lain lima ton batubara, berbagai dokumen tambang, alat berat, dan peralatan yang digunakan dalam aktivitas penambangan.
berikut rincian barang bukti yang disita:
- 5 ton batubara
baca juga:pengendara aerox sekarat : dihantam pickup di jalinteng sekayu-lubuklinggau !
baca juga:aksi sigap wakapolres prabumulih viral : tolong korban kecelakaan !
- 25 dokumen tambang
- 4 dokumen gaji karyawan
- 14 dokumen lainnya terkait operasional tambang
- 1 unit bulldozer
- 3 unit excavator
- 4 unit dump truck merek howo berwarna putih
- 1 unit generator
- 5 unit telepon genggam
- 1 unit komputer
- 1 unit dvr record
- 2 kartu atm
- 2 pompa air
- 1 alat fingerprint
- 12 set seragam pt bobby jaya perkasa
- 1 akun facebook atas nama sandri gemini
- 2 cap stempel
semua barang bukti tersebut saat ini dititipkan di pt bukit asam untuk diamankan sementara, dengan pengawasan dari polres muara enim.
kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan oleh bc tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial bagi negara.
berdasarkan perhitungan ahli dari surveyor indonesia, kerugian negara akibat aktivitas ilegal ini mencapai 36 juta us dollar atau setara dengan rp 556,884 miliar.
angka ini didapatkan dari jumlah batubara yang ditambang secara ilegal tanpa membayar royalti dan pajak kepada negara selama lima tahun.
bc dikenakan pasal 158 undang-undang ri nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
menurut pasal tersebut, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan (iup), izin pertambangan rakyat (ipr), atau izin usaha pertambangan khusus (iupk) dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun serta denda maksimal rp 100 miliar.
kombes bagus menegaskan bahwa tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan hukum dalam industri pertambangan, terutama terkait dengan aktivitas penambangan ilegal yang telah merugikan negara.
“kami akan terus mengejar pelaku lain yang terlibat dalam jaringan penambangan ilegal di wilayah sumatera selatan. tidak hanya pelaku utama, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam rantai ilegal ini,” tambahnya.
bc, yang bernama lengkap bobby candra, dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan melalui perusahaan pt bobby jaya perkasa.
meskipun usahanya terdaftar, kegiatan penambangan yang dilakukan bc di beberapa lokasi ternyata ilegal, tanpa izin resmi dari pemerintah.
pt bobby jaya perkasa diketahui beroperasi di beberapa wilayah di sumatera selatan, namun aktivitas ilegalnya paling banyak ditemukan di dusun ii, desa penyandingan, kecamatan tanjung agung, muara enim.
selama lima tahun beroperasi, bc diduga memiliki jaringan yang cukup luas dalam menjalankan aktivitas ilegalnya.
ia tidak hanya terlibat dalam penambangan batubara, tetapi juga dalam tindak pidana pencucian uang (tppu) yang berasal dari hasil tambang ilegal.
pengembangan dari kasus ini menunjukkan bahwa bc kemungkinan menggunakan hasil tambang ilegal tersebut untuk membiayai gaya hidup mewah dan investasi properti di berbagai kota besar di indonesia.
setelah penangkapan bc, ditreskrimsus polda sumsel bekerja sama dengan instansi terkait untuk menutup semua akses ke lokasi penambangan ilegal yang dikelola bc.
penutupan ini dilakukan untuk menghentikan semua aktivitas penambangan yang masih berlangsung di lapangan, serta mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.
menurut laporan dari warga setempat, penambangan yang dilakukan bc telah merusak ekosistem di wilayah desa penyandingan, terutama area sekitar sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat.
aktivitas tambang menyebabkan pencemaran air dan tanah, sehingga mengganggu produktivitas pertanian dan peternakan di desa tersebut.
selain itu, pemerintah daerah bersama dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) telah merencanakan langkah-langkah pemulihan lingkungan di area yang rusak akibat penambangan ilegal.
klhk akan melakukan rehabilitasi lahan tambang, termasuk menanam kembali vegetasi asli dan memperbaiki aliran sungai yang tercemar oleh limbah tambang.
penangkapan bc merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas penambangan ilegal yang marak terjadi di berbagai wilayah di indonesia, terutama di sumatera selatan.
operasi satgas peti yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2024 merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum di sektor pertambangan.
kombes bagus juga menyampaikan bahwa polda sumsel akan terus memantau aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut dan melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran.
"kami tidak akan berhenti pada kasus bc. ini adalah awal dari tindakan tegas kami terhadap tambang-tambang ilegal lainnya yang beroperasi tanpa izin di sumatera selatan," tegasnya.
pemerintah pusat juga telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, baik yang sudah berizin maupun yang diduga ilegal.
selain itu, pemerintah berencana untuk memperbarui sistem perizinan tambang agar lebih transparan dan mudah diawasi, sehingga praktik-praktik ilegal seperti yang dilakukan bc dapat dicegah sejak dini.
penangkapan bobby candra, bos tambang batubara ilegal di muara enim, menjadi salah satu kasus besar dalam pemberantasan tambang ilegal di indonesia.
kerugian negara yang mencapai rp 556 miliar akibat operasi tambang ilegal yang dijalankannya menunjukkan betapa seriusnya dampak dari kegiatan tambang tanpa izin.
pemerintah dan aparat penegak hukum terus berkomitmen untuk menindak tegas pelaku tambang ilegal, memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, serta memulihkan kerugian yang dialami negara.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 22 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan