Tindak Lanjuti Keluhan Masyarakat, Dapil I DPRD Sumsel Reses di PDAM Tirta Musi

MENINDAKLANJUTI sejumlah keluhan masyarakat terkait tarif dan pelayanan PDAM Tirta Musi Palembang.

Pada reses tahap III yang berlangsung sejak Tanggal 15-22 Oktober 2023 ini, rombongan dapil I DPRD Sumsel yang terdiri dari DR Hj RA Anita Noeringhati SH M HUM, didampingi Mgs H Syaiful Fadli ST, H Kartak SAS, H Chairul S Matdiah SH MHUM, Prima Salam dan Yudha Rinaldi menyempatkan diri berkunjung dan berdialog dengan direksi PDAM Palembang.

Di Hadapan Direksi dan jajaran PDAM Palembang, Koordinator Dapil I, Hj RA Anita Noeringhati mempertanyakan dana penyertaan modal Pemkot untuk PDAM, dan besaran dana bagi hasil yang diberikan PDAM untuk PAD Kota Palembang.

Sedangkan Anggota Dapil I lainnya, Kartak SAS menyampaikan keluhan masyarakat di beberapa perumahan, yang sulit untuk dapat pelayanan PDAM. Padahal pipa besarnya, telah mereka siapkan secara patungan.

Pertanyaan yang sama disampaikan Anggota Dapil I DPRD Sumsel, Mgs H Syaiful Fadli. Politisi PKS ini minta penjelasan soal kenaikan tarif PDAM yang sempat dikeluhkan masyarakat dan IPAL dari perusahaan ini.

Menanggapi sejumlah aspirasi tersebut, Dirut PDAM, Andi Wijaya Adani mengatakan, sampai saat ini penyertaan modal dari pemkot Palembang Sebesar Rp 800 Miliar.

Dari jumlah tersebut, dana bagi hasil yang berhasil disumbangkan PDAM sebesar Rp 50 M per tahun.

"Sebetulnya profit dari PDAM ini lebih dari itu. Akan tetapi, karena pembagian saham ini sudah diatur. Maka PAD yang kita serahkan ke pemkot Rp 50 M, sedangkan sisanya digunakan untuk kesejahteraan karyawan, saving, CSR, pendidikan dan lainnya," jelas Andi.

Untuk masalah pemasangan PDAM di perumahan yang banyak dikeluhkan, Andi menjelaskan, masalah ini juga sudah ada aturannya.

"Untuk perumahan, kita memang tidak bisa sembarang masuk.  Karena ada perda, dimana jaringan penyediaan air bersih untuk perumahan itu merupakan tanggung jawab pengembang. Sehingga kota tidak bisa masuk," katanya

Oleh sebab itu, Andi mengaku telah mengusulkan ke pemkot agar semua pengembang perumahan baru, wajib untuk stor anggaran untuk pembangunan jaringan PDAM.

Sehingga tidak ada lagi perumahan yang tidak mendapat layanan PDAM.

Terkait soal IPAL, mantan Dosen Unsri ini menjelaskan, untuk pengelolaan IPAL, pihaknya telah mendapat bantuan dari pemerintah Australia.

Sehingga masalah IPAL tidak ada persoalan lagi.