Pembentukan AKD Terkesan Dihambat : SK Pimpinan DPRD OKU Sudah Keluar !

Untuk namanya, kata Fauzi, DPP Nasdem menunjuk Rudi Hartono untuk mengisi kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten OKU.

Namun, ketika dikonfirmasi ke Rudi Hartono yang saat ini menjabat sebagai Ketua Sementara tidak mengakui belum menerima SK dari DPP sebagai Wakil Ketua depinitif. 

Bahkan dengan gaya santai Rudi Hartono mengatakan semua partai belum menyerahkan SK penetapan untuk pimpinan depinitif DPRD OKU. “Belum ada dan memang seluruh, bukan kami sendiri,” kata Rudi Hartono.

BACA JUGA:Jelang Pelantikan : 8 Program Prabowo-Gibran yang Harus Diketahui Rakyat !

BACA JUGA:Kapolres Ogan Ilir Tekankan Netralitas : Sosialisasi Keputusan KPU Tentang Pilkada 2024 !

Tidak hanya itu, Rudi bahkan terkesan menyalahkan jika SK penetapan dirinya sebagai Wakil Ketua DPRD OKU yang telah dikeluarkan DPP Nasdem, belum diberikan oleh DPW Nasdem Sumsel. 

“Sudah keluar SK nya, tapi dari sana kesini belum turun,” ujarnya berkelit. 

Sikap pimpinan sementara DPRD OKU dari Partai Nasdem tersebut, membuktikan jika ada sikap tidak profesional. 

Namun di sisi lain, anggota DPRD OKU, dan juga calon Wakil Katua DPRD OKU dari partai Gerindra, Parwanto, SH, MH mengatakan untuk SK dari DPP Partai Gerindra sudah diserahkan melalui Sekretariat Dewan. 

Parwanto yang akan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD OKU menyayangkan hingga kini Pimpinan Sementara belum juga memproses usuan pimpinan depinitif. “SK sudah saya serahkan, tapi sampai saat ini tidak di proses, baik itu Setwan maupun pimpinan sementara,” ungkap Parwanto. 

Parwanto juga mempertanyakan sikap pimpinan sementara yang sampai saat ini belum menetapkan pimpinan DPRD OKU dan alat kelengkapan dewan.

Parwanto berharap, baik PAN maupun Nasdem segera menetapkan siapa anggota DPRD OKU dari kedua partai tersebut yang akan mengisi jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD OKU. 

Karena, hal itu berdampak pada pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. 

“Kita ini wakil rakyat yang bertugas agar roda pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dapat berjalan. Jika seperti ini semua jadi terhambat dan masyarakat yang jadi korbannya,” tegasnya. (len)