Berapa Pagu yang Dihabiskan untuk Infrastruktur Selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo ?

Reporter: Maryati |

Editor: Zen Kito |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 11:37

Suasana arus lalu lintas di Gerbang Tol Rangkasbitung-Foto : Antara-

berapa pagu yang dihabiskan untuk infrastruktur selama 10 tahun pemerintahan presiden joko widodo ?                             koranpalpos.com - kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (pupr) menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan infrastruktur nasional selama dua periode pemerintahan joko widodo.
dengan fokus pada empat bidang utama yakni sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan.
kementerian ini berkomitmen untuk memperkuat fondasi infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
baca juga:pj gubernur dukung pengembangan potensi pariwisata kota palembang
baca juga:proyek raksasa tol trans sumatera terhubung dalam 5 tahun mendatang 
dalam kurun waktu 10 tahun, pagu anggaran yang dialokasikan untuk berbagai sektor ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.
mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
menurut staf ahli menteri pupr bidang teknologi, industri, dan lingkungan, endra s atmawidjaja, alokasi anggaran untuk sektor sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan selama dua periode pemerintahan presiden joko widodo mengalami peningkatan yang signifikan.
baca juga:pembelian pertalite menggunakan qr code mulai diberlakukan 
baca juga:dugaan persetubuhan anak : vadel badjideh akan berikan keterangan ke polisi !
pagu anggaran untuk bidang sumber daya air pada periode pertama (2015-2019) mencapai rp171,98 triliun, sedangkan pada periode kedua (2020-2024) meningkat menjadi rp236,78 triliun.
pada bidang bina marga, yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, alokasi anggaran pada periode pertama sebesar rp246,75 triliun dan meningkat menjadi rp324,64 triliun pada periode kedua.
bidang cipta karya, yang mencakup pembangunan sarana air bersih, sanitasi, serta infrastruktur pemukiman, juga mengalami kenaikan anggaran, dari rp96,35 triliun pada periode pertama menjadi rp126,93 triliun pada periode kedua.
baca juga:kasihan ! jangan gantung naasib pedagang pasar 16 ilir 
baca juga:pemprov sumsel buka 5.953 formasi pppk 2024 : peluang emas untuk guru, tenaga kesehatan, dan teknis !
sementara itu, untuk sektor perumahan, yang bertujuan meningkatkan ketersediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, alokasi anggaran sebesar rp45,04 triliun pada periode pertama dan rp49,73 triliun pada periode kedua.
anggaran ini mencakup berbagai program perumahan seperti pembangunan rumah susun, rumah khusus, serta program bantuan stimulan untuk rumah swadaya.
menteri pupr, basuki hadimuljono, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dua peran utama, yaitu sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi serta sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
baca juga:psn sawah rawa sumsel disetujui presiden : mendukung ketahanan pangan nasional
baca juga:makin memberatkan ! tarif bpjs kesehatan resmi naik per 1 oktober 2024
infrastruktur produksi mencakup pembangunan jalan, jalan tol, bendungan, dan pembangkit energi yang berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian nasional.
di sisi lain, infrastruktur yang berfungsi untuk memenuhi layanan dasar meliputi penyediaan air minum, sanitasi, perumahan, jalan, jembatan, dan irigasi yang menjadi modal penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh kementerian pupr di bawah kepemimpinan presiden joko widodo telah menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing nasional.
dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, berbagai proyek infrastruktur strategis telah diselesaikan dan dioperasikan, memberikan dampak langsung pada peningkatan efisiensi transportasi, konektivitas wilayah, serta peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi.
salah satu sektor yang mendapat perhatian besar dalam pembangunan infrastruktur adalah sumber daya air. kementerian pupr melalui direktorat jenderal sumber daya air telah berhasil membangun 53 bendungan dari total 61 bendungan yang direncanakan.
bendungan-bendungan ini, seperti bendungan sepaku semoi di kalimantan timur, dan bendungan ameroro di sulawesi tenggara.
selain itu, bendungan leuwikeris di jawa barat, bendungan way sekampung di lampung, dan bendungan kuningan di jawa barat, memiliki peran penting dalam penyediaan air baku, irigasi, pengendalian banjir, serta pembangkit listrik tenaga air.
bendungan-bendungan ini diharapkan tidak hanya mendukung sektor pertanian dengan menyediakan air irigasi untuk ribuan hektar lahan.
tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ketahanan air dan ketahanan pangan nasional.
selain itu, pembangunan bendungan juga berperan dalam pengendalian banjir, yang merupakan salah satu masalah utama di berbagai wilayah di indonesia.
bidang bina marga juga mencatat pencapaian yang signifikan.
sepanjang periode pemerintahan presiden joko widodo, kementerian pupr telah menyelesaikan pembangunan jalan baru sepanjang 5.999 km, serta pembangunan jembatan sepanjang 125.904 meter.
di samping itu, 583 jembatan gantung dan 27.673 meter flyover dan underpass juga telah dibangun untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah mobilitas masyarakat.
tetapi juga meningkatkan aksesibilitas ke wilayah-wilayah terpencil dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
infrastruktur jalan yang baik menjadi tulang punggung bagi distribusi barang dan jasa, mempercepat waktu tempuh, dan mengurangi biaya logistik, sehingga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional.
di bidang cipta karya, kementerian pupr berfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung penyediaan air minum, sanitasi, dan perbaikan lingkungan pemukiman.
salah satu program andalan di sektor ini adalah sistem penyediaan air minum (spam) yang telah menyediakan air minum layak bagi 93% populasi indonesia.
dengan kapasitas 36.380 liter per detik, program ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan air bersih di berbagai daerah, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan terhadap krisis air.
di sisi sanitasi, kementerian pupr juga telah menangani kebutuhan sanitasi layak untuk sekitar 13,7 juta rumah tangga, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82 persen dari total populasi.
program ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi sistem pengelolaan limbah, pengolahan sampah, serta penyediaan infrastruktur sanitasi di kawasan permukiman padat penduduk.
selain itu, kementerian pupr juga telah melakukan penataan kawasan permukiman kumuh seluas 94.321 hektar, meningkatkan kualitas hidup bagi jutaan penduduk yang tinggal di kawasan tersebut.
tidak hanya itu, pembangunan dan renovasi sarana pendidikan, fasilitas olahraga, serta pasar tradisional juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur sosial di daerah.
pada sektor perumahan, program sejuta rumah yang diinisiasi oleh presiden joko widodo menjadi salah satu program unggulan kementerian pupr. dalam 10 tahun terakhir, kementerian ini telah berhasil membangun sekitar 10,2 juta unit rumah.
program ini bertujuan untuk menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta mengurangi angka backlog perumahan di indonesia.
selain itu, kementerian pupr juga menjalankan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) yang membantu masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumah mereka sendiri.
hingga saat ini, sebanyak 1,49 juta unit rumah telah dibangun melalui program ini.
selain itu, kementerian juga membangun 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun untuk memenuhi kebutuhan perumahan di kawasan perkotaan dan wilayah-wilayah terpencil.
meskipun telah mencapai berbagai pencapaian yang signifikan, kementerian pupr masih menghadapi sejumlah tantangan dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang mempengaruhi kebutuhan infrastruktur di berbagai wilayah.
di masa depan, kementerian pupr berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga internasional dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur strategis.
selain itu, peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia juga menjadi prioritas untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
dengan upaya yang terus berlanjut, diharapkan infrastruktur indonesia akan semakin kuat dan berdaya saing, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 8 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan