79 Tahun TNI : Menghadapi Tantangan Perang Modern tanpa Laras Panjang !

Reporter: Echi |

Editor: Zen Kito |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 09:06

Prajurit TNI Satgas Yonif PR 503/MK Habema, anggota Satgas Elang dan Satgas Damai Cartenz memberikan bantuan sembako kepada masyarakat Nduga usai mengucapkan ikrar kecintaan terhadap NKRI di Balai Kesehatan Puskesmas Batas Batu, Nduga, Kenyam, Papua Pegun-Foto : Antara-

Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI membawa harapan baru bagi perkembangan TNI, terutama di bidang pertahanan siber.

Prabowo yang memiliki latar belakang militer dianggap memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi di masa depan, termasuk ancaman perang siber.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Presiden terpilih Prabowo telah menyepakati pentingnya pembentukan Angkatan Siber.

Langkah ini diambil sebagai respon atas semakin meningkatnya ancaman siber di tingkat global, di mana negara-negara maju sudah mulai mengembangkan kemampuan pertahanan digital mereka.

Pembentukan Angkatan Siber tidak bisa dilakukan secara instan.

Menurut Khairul Fahmi, pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS),

Angkatan Siber akan menjadi ujung tombak pertahanan Indonesia di masa depan. Namun, membangun angkatan ini memerlukan perencanaan yang matang, baik dari segi hukum, sumber daya manusia, hingga alokasi anggaran.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan dasar hukum yang kuat untuk pembentukan Angkatan Siber.

Ini penting agar tugas pokok dan fungsi Angkatan Siber tidak tumpang tindih dengan lembaga lain yang memiliki tugas serupa, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Salah satu tantangan utama dalam membentuk Angkatan Siber adalah masalah sumber daya manusia.

TNI perlu merekrut personel yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan keamanan siber.

Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan TNI dalam proses perekrutan.

Pertama, merekrut prajurit dari tingkatan tamtama, bintara, hingga perwira yang memiliki kompetensi di bidang siber. Kedua, melakukan perekrutan dari kalangan sipil yang memiliki keahlian di bidang teknologi.

Setelah merekrut personel, langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan yang komprehensif untuk menciptakan prajurit yang ahli dalam pertahanan siber.

Personel yang direkrut juga harus memiliki etos kerja yang kuat dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika ancaman siber yang terus berkembang.

79 tahun tni : menghadapi tantangan perang modern tanpa laras panjang !                            koranpalpos.com -  5 oktober 2024, tentara nasional indonesia (tni) merayakan hari jadinya yang ke-79.
selama hampir delapan dekade ini, tni telah menjalani transformasi signifikan mengikuti perkembangan zaman, khususnya di dunia pertahanan.
tni, yang sebelumnya dikenal sebagai angkatan bersenjata republik indonesia (abri), telah menghadapi berbagai peristiwa militer besar.
baca juga: perencanaan pangan kunci utama swasembada pangan
mulai dari operasi militer di timor timur pada tahun 1975, hingga operasi di aceh pada era 1990-an dan awal 2000-an.
selain itu, tni juga terlibat dalam operasi militer selain perang (omsp), seperti penanganan bencana alam dan pandemi covid-19, serta pengamanan pemilu.
selama perjalanan panjangnya, tni telah banyak berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara kesatuan republik indonesia (nkri).
baca juga: tapera, antara niat baik dan beban
sebagai organisasi militer yang adaptif, tni tidak hanya fokus pada kekuatan tempur konvensional tetapi juga pada tantangan yang lebih kompleks, seperti ancaman perang modern.
berbicara tentang perang modern, tidak hanya soal kekuatan tempur di medan perang yang memegang peran penting.
saat ini, dunia sedang menghadapi fenomena baru dalam dunia pertahanan, yaitu perang siber.
baca juga:luasnya peluang ekspor durian indonesia
fenomena ini semakin menonjol di tengah kemajuan teknologi informasi, di mana serangan digital dan propaganda dapat menggoyahkan stabilitas suatu negara tanpa melibatkan senjata api atau pertempuran fisik.
perang siber tidak menggunakan peluru atau rudal, melainkan informasi dan data.
sebuah negara dapat hancur jika sistem keamanan digitalnya berhasil ditembus oleh pihak lawan.
baca juga:mengubah air selokan menjadi bersih: inovasi dan dedikasi warga surabaya
baca juga:berubah atau punah, slogan atau ancaman?
serangan siber dapat melumpuhkan sistem infrastruktur kritis, seperti jaringan listrik, telekomunikasi, hingga sistem perbankan.
selain itu, serangan propaganda siber dapat mempengaruhi opini publik, yang akhirnya berdampak pada kestabilan politik dan sosial suatu negara.
isu perang siber bukanlah sesuatu yang baru. di beberapa negara maju, perang siber telah menjadi ancaman nyata dan sering terjadi.
dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ancaman ini akan terus berkembang.
karenanya, pertahanan di dunia maya atau siber menjadi perhatian penting bagi banyak negara, termasuk indonesia.
tni, sebagai ujung tombak pertahanan negara, tak luput dari kewajiban untuk mengantisipasi ancaman ini.
untuk menghadapi tantangan perang siber, wacana pembentukan angkatan siber (cyber forces) mulai mencuat.
angkatan siber ini diharapkan menjadi kekuatan baru dalam melindungi indonesia dari ancaman serangan digital yang semakin meningkat.
transformasi yang dilakukan tni bukan hanya soal peningkatan kemampuan alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga pada adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.
selain modernisasi alutsista seperti tank, kapal perang, dan pesawat tempur, tni juga berupaya meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan siber.
pemerintah indonesia, di bawah pimpinan presiden terpilih prabowo subianto, menyadari pentingnya menghadapi ancaman siber.
sebagai mantan perwira militer, prabowo diperkirakan akan memberikan perhatian lebih besar pada pembentukan dan penguatan matra baru di tubuh tni, yaitu angkatan siber.
terpilihnya prabowo subianto sebagai presiden ri membawa harapan baru bagi perkembangan tni, terutama di bidang pertahanan siber.
prabowo yang memiliki latar belakang militer dianggap memiliki pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi di masa depan, termasuk ancaman perang siber.
menteri koordinator bidang politik hukum dan ham hadi tjahjanto menyatakan bahwa baik presiden joko widodo (jokowi) maupun presiden terpilih prabowo telah menyepakati pentingnya pembentukan angkatan siber.
langkah ini diambil sebagai respon atas semakin meningkatnya ancaman siber di tingkat global, di mana negara-negara maju sudah mulai mengembangkan kemampuan pertahanan digital mereka.
pembentukan angkatan siber tidak bisa dilakukan secara instan.
menurut khairul fahmi, pengamat militer dan co-founder institute for security and strategic studies (isess),
angkatan siber akan menjadi ujung tombak pertahanan indonesia di masa depan. namun, membangun angkatan ini memerlukan perencanaan yang matang, baik dari segi hukum, sumber daya manusia, hingga alokasi anggaran.
langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan dasar hukum yang kuat untuk pembentukan angkatan siber.
ini penting agar tugas pokok dan fungsi angkatan siber tidak tumpang tindih dengan lembaga lain yang memiliki tugas serupa, seperti badan siber dan sandi negara (bssn).
salah satu tantangan utama dalam membentuk angkatan siber adalah masalah sumber daya manusia.
tni perlu merekrut personel yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan keamanan siber.
ada dua pendekatan yang bisa dilakukan tni dalam proses perekrutan.
pertama, merekrut prajurit dari tingkatan tamtama, bintara, hingga perwira yang memiliki kompetensi di bidang siber. kedua, melakukan perekrutan dari kalangan sipil yang memiliki keahlian di bidang teknologi.
setelah merekrut personel, langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan yang komprehensif untuk menciptakan prajurit yang ahli dalam pertahanan siber.
personel yang direkrut juga harus memiliki etos kerja yang kuat dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika ancaman siber yang terus berkembang.
selain sumber daya manusia, tni juga harus siap untuk mengalokasikan anggaran yang besar untuk mendukung angkatan siber.
teknologi canggih diperlukan untuk menunjang operasi siber, baik dari segi pertahanan maupun serangan.
ini termasuk perangkat lunak keamanan, jaringan komunikasi yang aman, hingga sistem monitoring siber yang mampu mendeteksi ancaman secara real-time.
pembentukan angkatan siber juga memerlukan dukungan politik yang kuat, terutama dalam hal penganggaran.
pemerintah harus menggelontorkan dana yang besar untuk memastikan angkatan siber bisa beroperasi dengan optimal.
selain itu, dukungan dari dewan perwakilan rakyat (dpr) juga sangat penting, mengingat undang-undang yang mengatur kerja angkatan siber merupakan produk politik yang harus disahkan di parlemen.
prabowo, yang dikenal memiliki hubungan baik dengan berbagai negara di dunia, diharapkan mampu memperluas kerja sama militer internasional.
diplomasi militer ini penting untuk memperkuat kemampuan pertahanan siber indonesia.
kerja sama dengan negara-negara maju dalam bidang pertahanan siber dapat memberikan peluang bagi indonesia untuk belajar dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman digital.
dengan ancaman perang siber yang semakin nyata, pembentukan angkatan siber menjadi langkah penting bagi tni dalam menghadapi tantangan masa depan.
dukungan politik, anggaran, dan persiapan sumber daya manusia yang matang akan menentukan keberhasilan pembangunan matra baru ini.
ke depannya, angkatan siber diharapkan menjadi salah satu kekuatan utama tni dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nkri di era digital.
 
sumber : antara

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 5 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan