Kasihan ! Jangan Gantung Naasib Pedagang Pasar 16 Ilir

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 03 Oct 2024 - 21:24

Gedung Pasar 16 Ilir dan aktivitas pedagang kawasan sekitar. -Foto : ANTARA/Dok Palpos-

Ia menambahkan, saat mendaftar nantinya pedagang akan mendapatkan sertifikat sementara sembari menunggu proses pencetakan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang.

"Kita ingin mulai besok pedagang mulai mendaftar, akan diterbitkan sertifikat sementara karena penerbitan SHMSRS butuh waktu di BPN," katanya.

Menurut dia, soal harga kios sudah ada revisi yang mempertimbangkan usulan dari pedagang. Sebelumnya pedagang mengusulkan harga kios Rp60 juta, tapi ini dinilai tidak realistis.

Perumda Pasar telah menetapkan harga kios untuk 25 tahun ke depan mulai harga subsidi Rp180 juta sampai harga tertinggi Rp337 juta.

"Bayar uang muka, kita akan proses sertifikatnya, mulai 10 Oktober kita akan update siapa yang sudah daftar untuk tetap di dalam gedung, kita sudah siapkan mekanismenya," ujarnya.

Sedangkan Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono mengimbau praktisi hukum yang membantu masyarakat harus mengedukasi dengan informasi yang sebenarnya, jangan menyesatkan masyarakat dengan provokasi yang tidak bertanggung jawab.

"Kita sudah jelaskan harga kios, maksud melokalisir untuk keselamatan pedagang dan pekerja, dan operasional pelaksanaannya yang akhirnya menjadi babak baru untuk Pemkot Palembang untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Pasar 16 inginkan haknya bisa kembali berdagang.

Perselisihan antara pedagang dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengenai revitalisasi pasar 16 Ilir belum menemui titik terang.

Polemik habisnya masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Pasar Enam Belas (16) Ilir Palembang atas nama pemegang hak PT. Prabu Makmur, yaitu Hak Guna Bangunan Nomor: 641/16 Ilir Tgl. 3 Januari 1996 masih terus berkepanjangan.

Sementara Kuasa Hukum pedagang Pasar 16 Ilir, yang tergabung dalam P3SRS, Sulyaden SH, memberikan tanggapan tegas terkait program revitalisasi pasar yang dinilai tidak mempertimbangkan hak-hak pedagang.

Menurutnya, pertanyaan mendasar adalah untuk siapa revitalisasi ini dilaksanakan.

Ia menegaskan bahwa pedagang yang memiliki Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM SRS) berhak atas perlindungan hukum sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 dan perubahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja.

kasihan ! jangan gantung naasib pedagang pasar 16 ilir                             palembang, koranpalpos.com – pemerintah kota (pemkot) palembang, sumatera selatan menetapkan harga kios pasar 16 ilir senilai rp180 juta, diangsur selama 25 tahun.
penjabat wali kota palembang ucok abdulrauf darmenta di palembang, rabu, mengatakan, bahwa saat ini pembangunan revitalisasi pasar 16 ilir terus berjalan dan harus mendapatkan dukungan semua pihak.
"untuk pengelolaan baru ini harus ditaati dan dilaksanakan, revitalisasi ini kita dukung bersama,” katanya.
ia menyebutkan, keinginan pedagang untuk menawar harga sewa kios sesuai dengan keinginan pedagang dinilai tidak realistis yakni rp 60 juta yang diangsur selama 25 tahun lamanya.
baca juga:jelang hut ke-23 kota prabumulih : pemkot mulai pasang umbul-umbul !
baca juga:marissa haque dalam kenangan : cinta dan keharmonisan bersama ikang fawzi !
“harga yang ditawarkan sudah sangat realistis dengan fasilitas yang akan diberikan usai revitalisasi. sementara harga yang ditawarkan oleh pedagang rp60 juta per kios itu tidak realistis untuk diangsur selama 25 tahun dengan fasilitas yang diharapkan tidak bisa dipenuhi, kita tetap harga mulai rp180 juta dengan angsuran selama 25 tahun ini sangat realistis," katanya.
ia menambahkan bahwa perumda pasar palembang jaya menetapkan para pedagang gedung pasar 16 ilir untuk daftar ulang mulai 2-9 oktober 2024.
dirut perumda pasar palembang jaya abdul rizal mengatakan, harga sudah ditetapkan dan mekanisme relokasi sudah disepakati sebelumnya dengan pedagang.
"pendaftaran periode pertama dilakukan sejak 2-9 oktober. pedagang yang sudah melakukan pendaftaran akan diprioritaskan tetap di dalam gedung," katanya
baca juga:psn sawah rawa sumsel disetujui presiden : mendukung ketahanan pangan nasional
baca juga:kabar duka : aktris senior marissa haque meninggal dunia !
pedagang yang sampai 9 oktober nanti tidak melakukan pendaftaran maka akan dipindahkan ke tempat penampungan sementara (tps).
"pedagang yang tidak mau mendaftar selama di periode itu artinya tidak mau lagi bergabung," katanya.
ia menambahkan, saat mendaftar nantinya pedagang akan mendapatkan sertifikat sementara sembari menunggu proses pencetakan sertifikat hak milik satuan rumah susun (shmsrs) oleh badan pertanahan nasional (bpn) kota palembang.
"kita ingin mulai besok pedagang mulai mendaftar, akan diterbitkan sertifikat sementara karena penerbitan shmsrs butuh waktu di bpn," katanya.
baca juga:makin memberatkan ! tarif bpjs kesehatan resmi naik per 1 oktober 2024
baca juga:26 tahun palembang pos menembus batas : menapak jejak, merawat asa !
menurut dia, soal harga kios sudah ada revisi yang mempertimbangkan usulan dari pedagang. sebelumnya pedagang mengusulkan harga kios rp60 juta, tapi ini dinilai tidak realistis.
perumda pasar telah menetapkan harga kios untuk 25 tahun ke depan mulai harga subsidi rp180 juta sampai harga tertinggi rp337 juta.
"bayar uang muka, kita akan proses sertifikatnya, mulai 10 oktober kita akan update siapa yang sudah daftar untuk tetap di dalam gedung, kita sudah siapkan mekanismenya," ujarnya.
sedangkan kapolrestabes palembang kombes pol harryo sugihhartono mengimbau praktisi hukum yang membantu masyarakat harus mengedukasi dengan informasi yang sebenarnya, jangan menyesatkan masyarakat dengan provokasi yang tidak bertanggung jawab.
"kita sudah jelaskan harga kios, maksud melokalisir untuk keselamatan pedagang dan pekerja, dan operasional pelaksanaannya yang akhirnya menjadi babak baru untuk pemkot palembang untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat," katanya.
sebelumnya, ketua perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (p3srs) pasar 16 inginkan haknya bisa kembali berdagang.
perselisihan antara pedagang dengan pemerintah kota (pemkot) palembang mengenai revitalisasi pasar 16 ilir belum menemui titik terang.
polemik habisnya masa berlaku hak guna bangunan (hgb) dan hak pengelolaan pasar enam belas (16) ilir palembang atas nama pemegang hak pt. prabu makmur, yaitu hak guna bangunan nomor: 641/16 ilir tgl. 3 januari 1996 masih terus berkepanjangan. 
sementara kuasa hukum pedagang pasar 16 ilir, yang tergabung dalam p3srs, sulyaden sh,  memberikan tanggapan tegas terkait program revitalisasi pasar yang dinilai tidak mempertimbangkan hak-hak pedagang.
menurutnya, pertanyaan mendasar adalah untuk siapa revitalisasi ini dilaksanakan.
ia menegaskan bahwa pedagang yang memiliki sertifikat hak milik satuan rumah susun (shm srs) berhak atas perlindungan hukum sesuai undang-undang no. 20 tahun 2011 dan perubahan yang ditetapkan oleh undang-undang cipta kerja.
sulyaden menyatakan bahwa pedagang pasar 16 ilir tetap berpegang pada hak-hak mereka, yang hingga kini belum diakui oleh pihak pj wali kota palembang, perumda pasar, dan pt bcr sebagai pengelola.
ia juga menyoroti kurangnya transparansi mengenai rincian harga kios yang ditawarkan, yang belum mendapatkan persetujuan dari pedagang, baik yang tergabung dalam p3srs maupun tidak. 
"hal ini menunjukkan bahwa proyek revitalisasi seharusnya tidak dilanjutkan," tandasnya.
lebih lanjut, sulyaden menekankan pentingnya menciptakan situasi kondusif menjelang pemilihan kepala daerah, agar tidak terjadi insiden yang dapat memperkeruh keadaan, seperti yang telah terjadi sebelumnya.
ia mengkritik pernyataan kapolresta palembang yang meminta agar praktisi hukum tidak mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan, menegaskan bahwa pernyataan tersebut justru menambah ketegangan.
sulyaden juga menuntut klarifikasi dari kapolrestabes palembang terkait pengrusakan dan pencurian yang dialami pedagang pasar 16 ilir, yang dianggap mengabaikan keamanan dan hak-hak mereka.
dengan situasi yang semakin memanas, ia berharap agar semua pihak dapat berkomunikasi dan bekerja sama demi penyelesaian yang adil bagi pedagang.
sebelumnya, ketua perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (p3srs) pasar 16 ilir alfa mengatakan dia dan pedagang lainnya berharap ingin mendapatkan hak kembali. 
"tidak banyak yang kami harapkan dan inginkan, kami hanya ingin hak kami kembali berdagang seperti biasa," kata m aflah, belum lama ini.
menurut m alfa mengatakan bahwa keberadaan pasar 16 ilir di kota palembang merupakan salah satu icon yang sudah berdiri sejak jaman dahulu. 
"dari jaman dulu pasar 16 ilir sudah ada banyak pedagang mencari nafkah untuk keluarganya. makanya dengan permasalahan ini kami kesulitan berdagang," jelasnya.
kendati demikian, lanjut m alfa menuturkan p3srs pasar 16 ilir tetap mendukung program pemerintah kota palembang dalam pembangunan.
"namun, roda perekonomian palembang sedikit banyak ada disini," ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 4 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan