Dugaan Korupsi Dana Pensiun Bukit Asam : Mantan Dirut DPBA Didakwa Rugikan Negara Rp 234 Miliar !

Reporter: Romi Rivano |

Editor: Robiansyah |

Selasa , 01 Oct 2024 - 21:09

Mantan Direktur Utama DPBA, Zulheri, didakwa merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 234 miliar-Foto : Dokumen Palpos-

Sebagai imbalan atas keputusan-keputusan yang mereka buat, Zulheri menerima suap dalam jumlah besar dari beberapa pihak, termasuk Angie Christina, Danny Boestami, dan Romi Hafnur.

Suap yang diterima Zulheri digunakan untuk membeli properti mewah dan membiayai gaya hidupnya yang mewah.

Jaksa juga mengungkapkan bahwa Zulheri menggunakan sebagian dana suap untuk membeli sebuah apartemen di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, dengan harga sekitar Rp 1,8 miliar.

Selain itu, uang suap juga digunakan untuk pelunasan transaksi saham ARTI dan penempatan saham lain yang tidak menguntungkan DPBA.

Total uang yang diterima Zulheri dari hasil suap mencapai miliaran rupiah.

Kerugian negara akibat skema korupsi ini sangat besar, mencapai angka fantastis Rp 234,5 miliar.

Angka ini didasarkan pada perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaudit keuangan DPBA selama periode 2013-2018.

Kerugian ini tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan dana pensiun yang seharusnya digunakan untuk menjamin hari tua para pensiunan PT Bukit Asam.

Kasus korupsi ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya pengelolaan dana pensiun yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam konteks ini, pengawasan terhadap lembaga-lembaga pengelola dana pensiun harus diperketat agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Menanggapi kasus ini, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sebagai perusahaan induk Dana Pensiun Bukit Asam menyatakan sikapnya.

Melalui Sekretaris Perusahaan Niko Chandra, PTBA menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum jika dibutuhkan.

“PT Bukit Asam sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Meskipun ini adalah kasus yang melibatkan mantan pegawai kami, kami tetap siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Niko dalam keterangannya.

Namun, PTBA juga menegaskan bahwa Dana Pensiun Bukit Asam adalah entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari PTBA.

Meskipun PTBA memiliki keterikatan moral dengan DPBA sebagai pendirinya, secara hukum ada pemisahan yang jelas antara kedua entitas tersebut.

dugaan korupsi dana pensiun bukit asam : mantan dirut dpba didakwa rugikan negara rp 234 miliar !                            koranpalpos.com - kasus dugaan korupsi dana pensiun bukit asam (dpba) telah menjadi perhatian publik, terutama setelah mantan direktur utama dpba, zulheri, didakwa merugikan keuangan negara hingga mencapai rp 234 miliar.
dakwaan ini disampaikan dalam sidang yang berlangsung di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jakarta pada senin, 30 september 2024.
dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum memaparkan bukti-bukti bahwa zulheri tidak bertindak sendiri, melainkan bekerja sama dengan sejumlah pihak lainnya dalam skema yang diduga merugikan negara.
baca juga:korupsi pengadaan barang di kecamatan baturaja barat : kejari oku tahan mantan camat dan bendahara !
baca juga:kajari muba bidik dugaan korupsi perusahaan perkebunan, kelola ribuan hektar lahan di luar hgu 
kasus ini berawal dari penyelidikan pengelolaan dana pensiun yang berlangsung selama periode 2013 hingga 2018.
selama periode tersebut, zulheri diduga bersama dengan lima individu lainnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian besar bagi negara.
tindakan mereka tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan pensiunan pt bukit asam, yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pengelolaan dana pensiun secara akuntabel.
baca juga:kejati sumsel tahan dirut pt perentjana djaja : tersangka kasus korupsi lrt sumsel rp1,3 triliun !
baca juga:kejari muba sita aset bedeng 12 pintu milik richard cahyadi di bandung : kasus korupsi aplikasi santan ! 
jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa modus operandi yang digunakan dalam korupsi ini berfokus pada pengelolaan investasi dana pensiun.
zulheri bersama muhammad syafaat, mantan direktur investasi dan pengembangan dana pensiun bukit asam, melakukan serangkaian pembelian saham dan reksadana yang tidak melalui prosedur yang semestinya.
seperti tidak ada memorandum analisis investasi yang menjadi pedoman standar dalam pengelolaan investasi.
baca juga:korupsi lrt sumsel terbongkar: 3 pejabat waskita karya ditahan, rp2 miliar uang suap disita !
baca juga:mantan kades harimau tandang tersandung kasus korupsi dana desa, terancam hukuman 20 tahun penjara
sebagai contoh, zulheri dan syafaat bekerja sama dengan angie christina, pemilik pt oakwood capital management dan pt millenium capital management, untuk mengelola reksadana yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.
sayangnya, investasi ini dilakukan tanpa kajian yang memadai dan dengan janji imbal hasil yang tidak realistis.
transaksi ini pada akhirnya merugikan dpba karena tidak ada hasil keuntungan yang signifikan, bahkan menyebabkan hilangnya dana operasional dalam jumlah besar.
baca juga:penanganan kasus dugaan korupsi panwaslu oki terus berlanjut : kejari geledah rumah tirta arisandi
baca juga:skandal korupsi uptd laboratorium banyuasin : nama tersangka terkuak !
selain itu, zulheri dan syafaat juga membeli saham berisiko tinggi seperti lcgp dan arti, yang dilakukan melalui danny boestami, mantan komisaris pt strategic management services, serta romi hafnur, seorang konsultan keuangan di pt ratu prabu tbk.
pembelian saham-saham ini dilakukan dengan janji keuntungan tinggi yang ternyata tidak terealisasi, sehingga semakin memperburuk keadaan keuangan dpba.
dalam persidangan, jaksa juga mengungkapkan bagaimana zulheri bersama syafaat memanipulasi harga saham dalam rangka menciptakan kesan seolah-olah nilai investasi meningkat, padahal kenyataannya dpba justru mengalami kerugian.
salah satu taktik yang digunakan adalah melakukan intervensi terhadap harga saham melalui pihak ketiga seperti romi hafnur dan sutedy alwan anis.
mereka menciptakan ilusi kenaikan harga saham untuk membujuk dpba agar terus mempertahankan investasi di saham-saham tersebut.
selain manipulasi saham, jaksa juga memaparkan bahwa zulheri dan syafaat menciptakan surat-surat tagihan fiktif untuk mengelabui laporan keuangan dpba.
tagihan-tagihan tersebut menggambarkan seolah-olah ada transaksi penempatan saham yang dilakukan oleh dpba, padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi.
hal ini dilakukan untuk menutupi jejak penyalahgunaan dana dan membuat laporan keuangan dpba terlihat seolah-olah sesuai prosedur.
dalam rangka melancarkan aksi korupsi ini, zulheri dan syafaat menerima suap dan fasilitas mewah dari sejumlah pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana investasi.
sebagai imbalan atas keputusan-keputusan yang mereka buat, zulheri menerima suap dalam jumlah besar dari beberapa pihak, termasuk angie christina, danny boestami, dan romi hafnur.
suap yang diterima zulheri digunakan untuk membeli properti mewah dan membiayai gaya hidupnya yang mewah.
jaksa juga mengungkapkan bahwa zulheri menggunakan sebagian dana suap untuk membeli sebuah apartemen di kawasan karet kuningan, jakarta selatan, dengan harga sekitar rp 1,8 miliar.
selain itu, uang suap juga digunakan untuk pelunasan transaksi saham arti dan penempatan saham lain yang tidak menguntungkan dpba.
total uang yang diterima zulheri dari hasil suap mencapai miliaran rupiah.
kerugian negara akibat skema korupsi ini sangat besar, mencapai angka fantastis rp 234,5 miliar.
angka ini didasarkan pada perhitungan badan pemeriksa keuangan (bpk) yang mengaudit keuangan dpba selama periode 2013-2018.
kerugian ini tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan dana pensiun yang seharusnya digunakan untuk menjamin hari tua para pensiunan pt bukit asam.
kasus korupsi ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya pengelolaan dana pensiun yang lebih transparan dan akuntabel.
dalam konteks ini, pengawasan terhadap lembaga-lembaga pengelola dana pensiun harus diperketat agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
menanggapi kasus ini, pt bukit asam tbk (ptba) sebagai perusahaan induk dana pensiun bukit asam menyatakan sikapnya.
melalui sekretaris perusahaan niko chandra, ptba menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum jika dibutuhkan.
“pt bukit asam sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. meskipun ini adalah kasus yang melibatkan mantan pegawai kami, kami tetap siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar niko dalam keterangannya.
namun, ptba juga menegaskan bahwa dana pensiun bukit asam adalah entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari ptba.
meskipun ptba memiliki keterikatan moral dengan dpba sebagai pendirinya, secara hukum ada pemisahan yang jelas antara kedua entitas tersebut.
kasus ini berpotensi memberikan dampak jangka panjang yang signifikan, baik bagi dpba maupun pt bukit asam.
meskipun ptba secara hukum tidak terlibat langsung dalam skandal ini, keterlibatan mantan pegawai seniornya dalam skema korupsi ini dapat menimbulkan sentimen negatif di kalangan publik dan pemegang saham.
reputasi dpba sebagai lembaga pengelola dana pensiun juga terancam.
jika kepercayaan publik terhadap dpba menurun, hal ini dapat berdampak pada kesulitan untuk mendapatkan partisipasi baru dari pegawai atau mitra bisnis.
pada akhirnya, kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya tata kelola keuangan yang baik dan transparansi dalam mengelola dana publik.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 2 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan