Daya Beli Menurun : KSPI Desak Pemerintah Naikkan UMP 8-10 Persen di 2025 !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Minggu , 29 Sep 2024 - 21:09

Ratusan buruh dari berbagai elemen organisasi di Palembang menyuarakan tuntutan mereka beberapa waktu lalu.-Foto : Dokumen Palpos-

"Kenaikan harga barang yang jauh lebih tinggi daripada kenaikan upah nominal telah memaksa buruh untuk hidup dalam tekanan ekonomi yang semakin berat. Ini jelas tidak adil bagi mereka yang telah bekerja keras namun tidak mampu menikmati hasil dari kerja keras tersebut," tambahnya.

Tuntutan Kenaikan UMP dan Tantangan Kebijakan Ekonomi

Berdasarkan data tersebut, KSPI mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan UMP sebesar 8 hingga 10 persen pada tahun 2025.

Said Iqbal menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memulihkan daya beli buruh yang telah anjlok dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan kenaikan ini, ia berharap bisa mengurangi disparitas upah antardaerah, yang secara keseluruhan akan meningkatkan kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia.

"Kami mengharapkan pemerintah dapat memahami kondisi riil yang dihadapi oleh buruh saat ini. Kenaikan upah minimum adalah bentuk keadilan bagi mereka yang terus bekerja keras di tengah tekanan inflasi dan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada kepentingan buruh," ujar Iqbal.

KSPI menilai kenaikan sebesar 8 hingga 10 persen adalah angka yang ideal dan realistis.

Meskipun demikian, Said Iqbal tetap mengakui bahwa kenaikan ini hanya akan mengembalikan sebagian daya beli buruh yang hilang.

Ia menyebut bahwa meskipun UMP naik, daya beli buruh hanya akan meningkat sekitar 5 persen, sementara daya beli mereka telah turun hingga 30 persen dalam sepuluh tahun terakhir.

Penolakan PP 51/2023 sebagai Dasar Penghitungan UMP

Dalam penjelasannya, Said Iqbal menyoroti bahwa KSPI bersama serikat buruh lainnya, seperti KSPSI dan Partai Buruh, secara tegas menolak penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 sebagai dasar penghitungan UMP 2025.

Ia menyebut bahwa dasar hukum PP 51/2023 adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang saat ini tengah digugat melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Said Iqbal, hingga saat ini belum ada keputusan dari MK terkait gugatan tersebut.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak menggunakan PP 51/2023 sebagai acuan untuk menetapkan UMP pada tahun 2025.

"KSPI menolak keras penerapan PP Nomor 51 Tahun 2023 karena sejak awal aturan tersebut merugikan buruh. Aturan ini tidak mengakomodasi kebutuhan riil para pekerja yang telah tertekan oleh inflasi dan kenaikan harga barang. Kami berharap pemerintah mencari solusi yang lebih adil dan pro-buruh dalam menetapkan upah minimum tahun depan," tegas Iqbal.

daya beli menurun : kspi desak pemerintah naikkan ump 8-10 persen di 2025 !                            palembang, koranpalpos.com – walaupun sudah sering disuarakan namun masalah upah buruh dan pekerja masih terus menjadi persoalan hingga saat ini.
bagaimana tidak, kesulitan ekonomi akibat naiknya harga-harga kebutuhan pokok membuat para pekerja yang berpenghasilan menengah ke bawah makin tertekan daya belinya.
kondisi ini masih terus disorot konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) pusat.
dengan pertimbangan itu, kspi mendesak pemerintah menaikan ump 8-10 persen di tahun 2025. 
baca juga:nafa: anggota dpr harus edukasi masyarakat 
baca juga:erupsi gunung semeru : aktivitas vulkanik yang meningkat di jawa timur !
presiden kspi, said iqbal  minggu (29/9) menegaskan, tuntutan  kenaikan tersebut merupakan langkah yang mendesak untuk memperbaiki daya beli buruh yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir.
said iqbal memaparkan bahwa dalam dua tahun terakhir, inflasi di indonesia berada di kisaran 2,5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2 persen. 
namun, kenaikan upah yang diterima buruh tidak mampu menutup kesenjangan antara tingkat inflasi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat.
alasan di balik tuntutan kenaikan ump 2025
baca juga:dancedhut duo anggrek rilis album mekar
baca juga:bikin bangga indonesia : 366 helai batik jadi koleksi museum antropologi terbesar di austria !
menurut said iqbal, kenaikan upah minimum yang diusulkan sebesar 8 persen merupakan angka yang sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. 
namun, untuk wilayah-wilayah dengan disparitas upah yang tinggi antara kabupaten atau kota yang berdekatan, kspi meminta penambahan sebesar 2 persen, sehingga kenaikannya menjadi 10 persen.
"kenaikan sebesar 10 persen diharapkan mampu mengurangi kesenjangan upah antardaerah. disparitas ini sering kali menciptakan ketidakadilan di kalangan buruh, terutama di daerah yang memiliki biaya hidup yang lebih tinggi," tegas said iqbal.
terkait desakan konfederasi serikat pekerja indonesia (kspi) untuk menaikkan upah minimum provinsi (ump) dan upah minimum kabupaten/kota (umk) sebesar 8 hingga 10 persen pada tahun 2025, para pekerja di sumsel menyambut positif inisiatif tersebut.
baca juga:hidupkan 3 wisata bersejarah : pemkot gandeng seniman dan sejarawan !
baca juga:asdp borong 3 penghargaan bergengsi di media relations dari serikat perusahaan pers
irna, salah seorang pekerja swasta di kota palembang  mengungkapkan harapannya agar kenaikan upah dapat meningkatkan daya beli pekerja.
"kenaikan upah sangat penting mengingat biaya hidup di palembang semakin tinggi. kami berharap pemerintah mendengarkan suara buruh dan pekerja ," ujarnya, minggu (29/9).
senada, dedi, seorang pekerja lainnya yang juga dari palembang menegaskan, bahwa upah yang layak dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"dengan inflasi yang terus naik, upah yang stagnan membuat kami kesulitan. kenaikan 10 persen akan sangat berarti bagi kami," kata dia.
baca juga:jumlah alumni prakerja di sumsel capai 602 ribu orang : pemerintah fokus pada pemberdayaan human capital !
baca juga:jangan hanya siap menang, tapi siap kalah juga !
selain itu, ada juga pekerja yang mengharapkan pemerintah mempertimbangkan disparitas upah di berbagai daerah.
"kenaikan yang lebih tinggi di daerah dengan biaya hidup tinggi akan menciptakan keadilan bagi buruh," tandas rijal, warga muara enim.
sementara itu, lailata ridha, sh, selaku anggota dprd kota palembang, angkat bicara terkait tuntutan kspi ini. 
lailata menyatakan bahwa pihaknya sangat memahami kebutuhan pekerja yang semakin mendesak akibat tingginya inflasi dan biaya hidup.
"kami menyambut baik aspirasi kspi. kenaikan upah minimum sangat penting untuk meningkatkan daya beli buruh, yang selama ini terus tertekan," ujarnya.
ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk mencapai solusi yang adil.
"kami akan mendorong pemerintah untuk mengadakan diskusi terbuka dengan semua stakeholder, termasuk perwakilan buruh dan pengusaha, agar semua suara terdengar," lanjutnya.
lailata berharap agar pemerintah mempertimbangkan disparitas upah di berbagai daerah.
"kenaikan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat harus jadi prioritas. kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan satu pihak saja," tambahnya.
lailata, berharap agar keputusan yang diambil dapat mengedepankan kesejahteraan buruh sekaligus mendukung stabilitas ekonomi daerah, lailata menegaskan bahwa dprd akan terus memperjuangkan hak-hak pekerja.
"kami berkomitmen untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dalam setiap kebijakan yang diambil," tutupnya.
sebelumnya presiden kspi, said iqbal juga menyoroti bahwa sejak lima tahun terakhir, upah minimum di indonesia tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
pada tahun-tahun pertama, bahkan tidak ada kenaikan sama sekali. 
hal ini, lanjutnya, berdampak langsung pada daya beli buruh yang terus merosot, terutama dengan adanya kenaikan harga barang yang tidak sebanding dengan kenaikan upah.
said iqbal juga menekankan bahwa dalam dua tahun terakhir, kenaikan upah minimum berada di bawah angka inflasi. 
di wilayah jabodetabek, misalnya, inflasi mencapai 2,8 persen, namun kenaikan upah hanya sebesar 1,58 persen. 
hal ini, menurutnya, membuat buruh "nombok" setiap bulan karena pengeluaran sehari-hari melebihi pendapatan mereka.
"kenyataan ini jelas membebani buruh secara ekonomi. meskipun upah nominal naik setiap tahun, pada kenyataannya upah riil buruh terus menurun karena kenaikan harga barang jauh lebih tinggi," ungkapnya.
lebih lanjut, said iqbal menjelaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, upah riil buruh telah turun sekitar 30 persen.
upah riil ini adalah jumlah upah yang disesuaikan dengan indeks harga konsumen, yang mencerminkan daya beli buruh setelah inflasi.
"kenaikan harga barang yang jauh lebih tinggi daripada kenaikan upah nominal telah memaksa buruh untuk hidup dalam tekanan ekonomi yang semakin berat. ini jelas tidak adil bagi mereka yang telah bekerja keras namun tidak mampu menikmati hasil dari kerja keras tersebut," tambahnya.
tuntutan kenaikan ump dan tantangan kebijakan ekonomi
berdasarkan data tersebut, kspi mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan ump sebesar 8 hingga 10 persen pada tahun 2025. 
said iqbal menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memulihkan daya beli buruh yang telah anjlok dalam beberapa tahun terakhir. 
dengan kenaikan ini, ia berharap bisa mengurangi disparitas upah antardaerah, yang secara keseluruhan akan meningkatkan kesejahteraan para pekerja di seluruh indonesia.
"kami mengharapkan pemerintah dapat memahami kondisi riil yang dihadapi oleh buruh saat ini. kenaikan upah minimum adalah bentuk keadilan bagi mereka yang terus bekerja keras di tengah tekanan inflasi dan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada kepentingan buruh," ujar iqbal.
kspi menilai kenaikan sebesar 8 hingga 10 persen adalah angka yang ideal dan realistis. 
meskipun demikian, said iqbal tetap mengakui bahwa kenaikan ini hanya akan mengembalikan sebagian daya beli buruh yang hilang. 
ia menyebut bahwa meskipun ump naik, daya beli buruh hanya akan meningkat sekitar 5 persen, sementara daya beli mereka telah turun hingga 30 persen dalam sepuluh tahun terakhir.
penolakan pp 51/2023 sebagai dasar penghitungan ump
dalam penjelasannya, said iqbal menyoroti bahwa kspi bersama serikat buruh lainnya, seperti kspsi dan partai buruh, secara tegas menolak penggunaan peraturan pemerintah (pp) nomor 51 tahun 2023 sebagai dasar penghitungan ump 2025. 
ia menyebut bahwa dasar hukum pp 51/2023 adalah omnibus law undang-undang cipta kerja, yang saat ini tengah digugat melalui uji materi di mahkamah konstitusi (mk).
menurut said iqbal, hingga saat ini belum ada keputusan dari mk terkait gugatan tersebut. 
oleh karena itu, ia menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak menggunakan pp 51/2023 sebagai acuan untuk menetapkan ump pada tahun 2025.
"kspi menolak keras penerapan pp nomor 51 tahun 2023 karena sejak awal aturan tersebut merugikan buruh. aturan ini tidak mengakomodasi kebutuhan riil para pekerja yang telah tertekan oleh inflasi dan kenaikan harga barang. kami berharap pemerintah mencari solusi yang lebih adil dan pro-buruh dalam menetapkan upah minimum tahun depan," tegas iqbal.
dampak kenaikan ump pada ekonomi dan kesejahteraan buruh
said iqbal juga memaparkan bahwa meskipun kenaikan ump sebesar 8 hingga 10 persen akan terjadi, hal tersebut hanya akan mengembalikan daya beli buruh sekitar 5 persen. 
ini disebabkan oleh kenaikan harga barang yang terus berlanjut, terutama kebutuhan pokok yang terus melonjak.
"dalam sepuluh tahun terakhir, daya beli buruh telah turun hingga 30 persen. meskipun ump naik pada tahun 2025, daya beli buruh tetap akan mengalami penurunan sekitar 25 persen dari tingkat normal. ini menunjukkan bahwa buruh masih akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga mereka," papar said iqbal.
lebih lanjut, ia menekankan bahwa kenaikan ump ini harus diikuti dengan kebijakan ekonomi lainnya yang lebih berpihak pada buruh.
kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif energi, dan biaya pendidikan harus dikendalikan agar buruh dapat merasakan dampak positif dari kenaikan upah minimum tersebut.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 30 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan