Perampasan Hak Asuh Anak Oleh Mantan Suami : Termasuk Kekerasan Terhadap Perempuan !

Reporter: Yuli |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 28 Sep 2024 - 17:54

Ilustrasi kekerasan terhadap perempuan-Foto: Dokumen Palpos-

Namun, pada Kamis (26/9), Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan tersebut.

Meskipun demikian, MK menekankan bahwa tindakan mengambil anak secara paksa tanpa hak dapat dipidana, yang berarti ada langkah hukum yang dapat diambil oleh para ibu yang mengalami perampasan hak asuh.

“Keputusan MK ini penting karena memberikan penegasan bahwa pengambilan anak secara paksa adalah tindakan yang melanggar hukum,” kata Alimatul Qibtiyah.

Komnas Perempuan mencatat bahwa perampasan hak asuh anak oleh mantan suami bukanlah kasus yang terisolasi.

Dari data pelaporan yang diterima antara tahun 2019 hingga 2023, tercatat bahwa sekitar sepertiga atau 93 dari total 309 kasus kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) berkaitan dengan pengasuhan anak.

Di antara 93 kasus tersebut, sebanyak 44 kasus terjadi meskipun para ibu sudah mendapatkan hak pengasuhan anak berdasarkan keputusan pengadilan.

Lebih lanjut, kekerasan ini juga muncul dalam konteks perceraian yang masih berlangsung.

Banyak suami yang sengaja menyembunyikan anak atau memutus hubungan anak dengan ibu mereka sebagai cara untuk menekan istri agar tidak melanjutkan proses perceraian.

“Ini adalah bentuk kekerasan psikologis yang tidak hanya berdampak pada ibu, tetapi juga pada anak,” kata Theresia Iswarini.

Dampak dari perampasan hak asuh anak ini sangat serius.

Banyak ibu yang mengalami stres, depresi, dan perasaan putus asa akibat kehilangan akses terhadap anak-anak mereka.

Situasi ini juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan mental yang lebih serius dan memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

perampasan hak asuh anak oleh mantan suami : termasuk kekerasan terhadap perempuan !                            koranpalpos.com - komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan (komnas perempuan) menegaskan bahwa perampasan hak asuh anak oleh mantan suami merupakan tindakan kekerasan berbasis gender yang serius.
menurut komnas perempuan, perampasan hak asuh ini bukan hanya sekadar isu hukum, melainkan juga berdampak besar pada kesehatan mental dan fisik perempuan yang terlibat.
dalam konteks hukum, perampasan hak asuh anak sering kali terjadi dalam situasi perceraian.
baca juga:bikin bangga indonesia : 366 helai batik jadi koleksi museum antropologi terbesar di austria !
baca juga:ingat ! ini 20 larangan kampanye pilkada sumsel 2024 
di indonesia, meskipun hukum memberikan hak pengasuhan kepada ibu dalam banyak kasus, masih banyak mantan suami yang berusaha mengambil alih hak tersebut dengan cara yang tidak sah.
hal ini menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi para perempuan yang merasa terancam dan tidak memiliki kendali atas hidup mereka dan anak-anak mereka.
“tindak perampasan hak asuh anak ini menyebabkan penderitaan psikis yang berkepanjangan dan dapat berdampak pada kesehatan rohani dan jasmani pada perempuan,” ujar komisioner komnas perempuan, andy yentriyani.
baca juga:viral aksi begal bersenpi dan sajam di prabumulih, karyawan minimarket jadi korban kekerasan
baca juga:psikolog : anak korban kekerasan seksual perlu terapi untuk atasi trauma !
pendapat ini didukung oleh rekan-rekannya, alimatul qibtiyah dan theresia iswarini, yang menambahkan bahwa tindakan ini sering kali menjadi cara bagi pelaku untuk mempertahankan kontrol atau sebagai bentuk balas dendam.
baru-baru ini, lima perempuan yang mengalami perampasan hak asuh anak oleh mantan suami mereka mengajukan uji materi pasal 330 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).
mereka menganggap frasa "barang siapa" dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.
baca juga:kasus kekerasan seksual terhadap anak kembar di banyuasin : kisah kelam yang terungkap setelah 12 tahun !
baca juga:gunakan undang-undang sppa : sikap kpai terhadap kasus kekerasan seksual anak di palembang !
namun, pada kamis (26/9), mahkamah konstitusi (mk) menolak permohonan tersebut.
meskipun demikian, mk menekankan bahwa tindakan mengambil anak secara paksa tanpa hak dapat dipidana, yang berarti ada langkah hukum yang dapat diambil oleh para ibu yang mengalami perampasan hak asuh.
“keputusan mk ini penting karena memberikan penegasan bahwa pengambilan anak secara paksa adalah tindakan yang melanggar hukum,” kata alimatul qibtiyah.
baca juga:langkah-langkah memperbaiki trauma psikologis pada anak korban kekerasan, simak penjelasnnya!
baca juga:kasus kekerasan seksual di musi rawas jadi sorotan banyak pihak, ini tanggapan kepala dpppa 
komnas perempuan mencatat bahwa perampasan hak asuh anak oleh mantan suami bukanlah kasus yang terisolasi.
dari data pelaporan yang diterima antara tahun 2019 hingga 2023, tercatat bahwa sekitar sepertiga atau 93 dari total 309 kasus kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (kms) berkaitan dengan pengasuhan anak.
di antara 93 kasus tersebut, sebanyak 44 kasus terjadi meskipun para ibu sudah mendapatkan hak pengasuhan anak berdasarkan keputusan pengadilan.
lebih lanjut, kekerasan ini juga muncul dalam konteks perceraian yang masih berlangsung.
banyak suami yang sengaja menyembunyikan anak atau memutus hubungan anak dengan ibu mereka sebagai cara untuk menekan istri agar tidak melanjutkan proses perceraian.
“ini adalah bentuk kekerasan psikologis yang tidak hanya berdampak pada ibu, tetapi juga pada anak,” kata theresia iswarini.
dampak dari perampasan hak asuh anak ini sangat serius.
banyak ibu yang mengalami stres, depresi, dan perasaan putus asa akibat kehilangan akses terhadap anak-anak mereka.
situasi ini juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan mental yang lebih serius dan memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
“penderitaan ini tidak hanya dialami oleh ibu, tetapi juga anak-anak yang menjadi korban dari konflik orang tua mereka,” kata andy yentriyani.
komnas perempuan mengusulkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini.
pertama, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang kekerasan berbasis gender, termasuk perampasan hak asuh anak.
edukasi mengenai hak perempuan dan anak perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih paham akan konsekuensi hukum dari tindakan seperti ini.
kedua, komnas perempuan mendorong pemerintah untuk menyediakan layanan dukungan psikologis bagi perempuan yang mengalami perampasan hak asuh anak.
ini penting untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dialami dan kembali berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.
ketiga, diperlukan langkah-langkah legislasi untuk memastikan bahwa hak asuh anak diatur secara lebih jelas dan tegas, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk merampas hak tersebut.
“kami berharap, dengan adanya keputusan mk yang mendukung hak pengasuhan anak, para perempuan yang mengalami perampasan hak asuh dapat lebih percaya diri dalam menuntut keadilan,” tambah neneng iskandar, ketua umum himpunan wastraprema.
perampasan hak asuh anak oleh mantan suami adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang tidak bisa diabaikan.
komnas perempuan menegaskan bahwa tindakan ini berdampak negatif tidak hanya pada perempuan tetapi juga anak-anak yang menjadi korban konflik orang tua.
penting untuk terus mengedukasi masyarakat dan memperkuat dukungan hukum agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi.
dengan keputusan mahkamah konstitusi yang menegaskan hukum terkait pengasuhan anak, diharapkan akan ada perubahan positif dalam penanganan kasus-kasus semacam ini di masa depan.
perlunya kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam upaya mengatasi permasalahan ini dan memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 29 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan