Kerusuhan saat Pengundian Nomor Urut Pilkada Palembang 2024 : Polisi dan Tokoh Masyarakat Kena Tikam !

Selain meminta evaluasi terhadap sistem keamanan, Sofhuan juga mendesak agar deteksi dini terhadap potensi kerusuhan harus dimaksimalkan, sehingga kekerasan seperti ini tidak terjadi lagi.

“Jika perlu, kami meminta agar Panglima TNI juga ikut menurunkan pasukan TNI untuk mengamankan situasi Pilkada Serentak 2024 di Palembang dan Sumsel. Kami tidak ingin ada korban lagi di tengah pesta demokrasi ini,” tegasnya.

Sementara itu, pihak kepolisian melalui Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihartono, membenarkan adanya insiden penusukan yang menimpa anggotanya.

“Benar, salah satu anggota kami menjadi korban penusukan. Kami akan memberikan laporan lengkap mengenai peristiwa ini esok hari,” ujar Harryo.

Dirinya memastikan bahwa pelaku sudah ditangkap dan diamankan di Polsek Ilir Timur I untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Peristiwa ini semakin mempertegas potensi konflik yang dapat terjadi selama proses Pilkada, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan.

Dirreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol M Anwar Reksowidjojo, juga mengonfirmasi bahwa keributan ini terjadi di luar lokasi acara pengundian nomor urut paslon.

Namun tetap menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan selama proses demokrasi ini berlangsung.

Anwar menambahkan bahwa keributan ini bukan terkait langsung dengan acara pengundian, melainkan perselisihan di antara pendukung paslon yang berada di jalan di luar gedung KPU.

Penanganan insiden ini kini sepenuhnya berada di bawah kendali Polrestabes Palembang.

“Keributan antar kelompok pendukung ini terjadi di jalan, tidak terkait langsung dengan pengundian. Namun demikian, kami tetap menangani kasus ini dengan serius,” ujar Anwar.

Dalam konteks politik lokal, insiden ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan aparat keamanan dalam mengantisipasi kerusuhan selama masa kampanye dan tahapan Pemilu.

Palembang dan beberapa wilayah di Sumsel, seperti Lahat, OKU Selatan, Musi Banyuasin, dan Banyuasin, telah lama dianggap sebagai daerah yang berpotensi konflik selama proses Pemilu.

Oleh karena itu, langkah-langkah antisipasi dan pengamanan yang lebih ketat harus segera dilakukan.

Di sisi lain, insiden ini juga memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.