Warga Menanti Pemasangan Jaringan Gas untuk 2025

Mereka berharap, dengan adanya jargas ini, masyarakat bisa menikmati energi yang lebih murah, ramah lingkungan, serta mengurangi ketergantungan terhadap elpiji.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, menargetkan memasang 5.000 jaringan gas bumi sambungan rumah untuk warga pada tahun 2024.

Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Pemkab Muara Enim Hermin Eko Purwanto di Muara Enim, Jumat, mengatakan bahwa Pemkab Muara Enim menargetkan memasang 5.000 jaringan gas bumi sambungan rumah untuk warga pada tahun 2024.

"Untuk mencapai target tersebut, kami menggencarkan sosialisasi dan survei minat studi kelayakan pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga untuk warga," katanya.

Ia menambahkan tujuan dari survei itu ialah memberikan edukasi kepada warga tentang pemanfaatan gas bumi untuk warga khususnya warga yang berdomisili di Desa Ujan Mas Lama, Ujan Mas Ulu, Kelurahan Pasar I, dan Air Lintang Muara Enim.

Menurutnya, capaian pembangunan jaringan gas pada APBN tahun 2009 hingga 2022 di Kabupaten Muara Enim yakni sebanyak 15.453 sambungan rumah.

"Di tahun 2024 ini apabila seluruh rangkaian tahapan meliputi survei topografi, survei minat masyarakat dan klarifikasi pintu ke pintu ke masyarakat terpenuhi maka ditargetkan sebanyak 5.000 sambungan akan dibangun," katanya.

Terpisah, Pemkab OKU Timur juga tak mau ketinggalan.

Dimana pemerintah setempat telah membuka sosialisasi Jajak Minat Studi Kelayakan Program Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) bagi calon penerima manfaat di wilayah itu.

Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah di Martapura, Rabu mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperluas jargas bagi masyarakat di wilayah setempat.

"Pada tahun 2022, Kementerian ESDM telah membangun jargas sebanyak 3.015 sambungan rumah tangga di Kabupaten OKU Timur dan diharapkan jumlah penerima manfaat tersebut bertambah pada tahun ini," katanya.

Dia menjelaskan, sosialisasi ini merupakan bentuk interaksi dengan masyarakat termasuk pemangku kebijakan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas dalam pemanfaatan APBN sehingga diperoleh tanggapan dari calon penerima manfaat.

Menurutnya, kelangkaan gas LPG 3 Kg sering kali membuat masyarakat OKU Timur khawatir, terlebih harga yang dijual tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah.

"Dengan adanya jargas ini tentunya dapat mengurangbeban masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.