Cegah Ujaran Kebencian : Perketat Pengawasan Media Massa dan Sosial !

Reporter: Fahrozi |

Editor: Isro Antoni |

Senin , 16 Sep 2024 - 20:34

Humas Polres Muara Enim memperketat pengawasan media massa dan sosial untuk mengantisipasi peredaran informasi ujaran kebencian.--Foto: Fahrozi

Program literasi digital ini diharapkan dapat membekali masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi palsu yang bertujuan mengganggu keamanan dan ketertiban umum, terutama di masa-masa sensitif seperti Pilkada.

"Kita tidak bisa mengabaikan peran masyarakat. Mereka harus menjadi benteng pertama dalam menangkal hoaks dan propaganda," ungkap Kasi Humas.

Di samping itu, Polres Muara Enim juga menyiapkan langkah hukum tegas bagi pihak-pihak yang terbukti menyebarkan informasi palsu atau ujaran kebencian yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum dan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. "Kami tidak akan ragu untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, terutama jika itu berkaitan dengan tahapan Pilkada," tegas AKP RTM Situmorang.

Pemantauan yang dilakukan oleh Personil Si Humas tidak hanya sebatas isu lokal, tetapi juga mencakup isu-isu nasional yang mungkin berimbas pada situasi di Kabupaten Muara Enim.

Personil juga memanfaatkan teknologi untuk melakukan analisis sentimen, guna mendeteksi potensi konflik atau kerusuhan yang mungkin timbul akibat peredaran informasi di dunia maya.

AKP RTM Situmorang menambahkan bahwa upaya Polres Muara Enim dalam menjaga kondusivitas Pilkada tidak hanya berhenti pada pengawasan media.

"Kami juga meningkatkan kehadiran fisik di lapangan melalui patroli rutin dan penjagaan di titik-titik yang dianggap rawan. Semua ini dilakukan untuk memastikan tahapan Pilkada berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan," ujarnya.

Dengan berbagai langkah yang dilakukan, Polres Muara Enim optimis bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Muara Enim dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

"Ini adalah pesta demokrasi, bukan ajang perpecahan. Kami akan melakukan segala upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya dengan tenang," pungkas Situmorang.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan informasi yang mencurigakan atau provokatif di media sosial maupun media massa.

cegah ujaran kebencian : perketat pengawasan media massa dan sosial !                            muaraenim, koranpalpos.com – tahapan pilkada 2024, personil si humas polres muara enim terus memperketat pengawasan terhadap peredaran informasi di media massa dan media sosial. 
langkah ini diambil untuk mengantisipasi penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat, terutama akibat propaganda firehouse of falsehood, ujaran kebencian, hoaks, serta isu-isu lainnya yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban selama tahapan pilkada, senin 16 september 2024.
kapolres muara enim akbp jhoni eka putra melalui kasi humas akp rtm situmorang, mengungkapkan bahwa pemantauan ini merupakan bagian dari komitmen polres muara enim dalam menjaga kondusivitas wilayah. 
"kami menyadari bahwa di era digital ini, penyebaran informasi bisa begitu cepat, dan tidak jarang informasi yang diterima masyarakat mengandung unsur manipulasi yang sengaja diciptakan untuk memecah belah. oleh karena itu, kami melakukan pemantauan secara intensif di berbagai platform," jelasnya.
baca juga:membludak ! ribuan massa ikuti jalan sehat bersama h toha dan rohman, berikut visi misinya !
baca juga:hilgers tak sabar gabung timnas hadapi bahrain dan china
lebih lanjut, akp rtm situmorang menjelaskan bahwa firehouse of falsehood atau strategi penyebaran informasi palsu secara terus menerus dalam jumlah besar menjadi salah satu ancaman serius menjelang pilkada.
propaganda jenis ini dapat menciptakan kebingungan di masyarakat, sehingga sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah. hal ini tentu sangat berbahaya jika tidak segera diantisipasi, mengingat dampaknya yang dapat memecah belah persatuan.
dalam upaya mengatasi ancaman tersebut, personil si humas secara rutin memonitor berbagai isu yang tengah viral, baik di media arus utama maupun media sosial. 
mereka juga berkoordinasi dengan platform-platform digital dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan tidak ada informasi berbahaya yang dibiarkan menyebar tanpa tindak lanjut.
"kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk bawaslu dan kpu, untuk memastikan informasi yang beredar tidak berpotensi mengganggu proses demokrasi," tambah situmorang.
baca juga:calon tunggal tidak mengurangi makna demokratis pilkada
baca juga:hdcu targetkan kemenangan 70 persen
tidak hanya melakukan pemantauan, polres muara enim juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. 
program literasi digital ini diharapkan dapat membekali masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi palsu yang bertujuan mengganggu keamanan dan ketertiban umum, terutama di masa-masa sensitif seperti pilkada. 
"kita tidak bisa mengabaikan peran masyarakat. mereka harus menjadi benteng pertama dalam menangkal hoaks dan propaganda," ungkap kasi humas.
di samping itu, polres muara enim juga menyiapkan langkah hukum tegas bagi pihak-pihak yang terbukti menyebarkan informasi palsu atau ujaran kebencian yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. 
hal ini dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum dan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. "kami tidak akan ragu untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian, terutama jika itu berkaitan dengan tahapan pilkada," tegas akp rtm situmorang.
baca juga:kpu oi buka penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terkait calon bupati dan wakil bupati ogan ilir 2024
baca juga:pasangan hba-henny serahkan kembali berkas pencalonan ke kpu empat lawang untuk pilkada 2024
pemantauan yang dilakukan oleh personil si humas tidak hanya sebatas isu lokal, tetapi juga mencakup isu-isu nasional yang mungkin berimbas pada situasi di kabupaten muara enim.
personil juga memanfaatkan teknologi untuk melakukan analisis sentimen, guna mendeteksi potensi konflik atau kerusuhan yang mungkin timbul akibat peredaran informasi di dunia maya.
akp rtm situmorang menambahkan bahwa upaya polres muara enim dalam menjaga kondusivitas pilkada tidak hanya berhenti pada pengawasan media.
"kami juga meningkatkan kehadiran fisik di lapangan melalui patroli rutin dan penjagaan di titik-titik yang dianggap rawan. semua ini dilakukan untuk memastikan tahapan pilkada berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan," ujarnya.
dengan berbagai langkah yang dilakukan, polres muara enim optimis bahwa penyelenggaraan pilkada 2024 di kabupaten muara enim dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. 
"ini adalah pesta demokrasi, bukan ajang perpecahan. kami akan melakukan segala upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya dengan tenang," pungkas situmorang.
baca juga:5 kabupaten rawan konflik pilkada sumatera selatan 2024 : lubuklinggau tidak termasuk !
baca juga:kpu pastikan 41 daerah melawan kotak kosong
pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan informasi yang mencurigakan atau provokatif di media sosial maupun media massa. 
"mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah, karena keamanan adalah tanggung jawab kita bersama," tutup akp rtm situmorang.(ozi)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 17 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan