5 Kabupaten Rawan Konflik Pilkada Sumatera Selatan 2024 : Lubuklinggau Tidak Termasuk !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Sabtu , 14 Sep 2024 - 16:03

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Kurniawan. -Foto : Istimewa-

Sementara itu, tahapan pungut hitung suara dianggap sebagai tahapan yang paling rawan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024.

Beberapa isu yang berpotensi menimbulkan kerawanan di tahap ini termasuk kesalahan prosedur oleh penyelenggara pemilihan ad hoc, pemungutan suara ulang, dan pemungutan suara susulan serta lanjutan.

Hasil pemetaan menunjukkan beberapa isu strategis yang menjadi perhatian penting. Isu-isu ini mencakup:

1. Netralitas Aparatur Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan

Memastikan bahwa semua aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilihan tetap netral tanpa terlibat dalam praktik yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan.

2. Praktik Politik Uang

Upaya untuk menanggulangi praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilihan dan mempengaruhi keputusan pemilih.

3. Polarisasi Masyarakat dan Dukungan Publik

Mengatasi polarisasi di masyarakat yang dapat memicu konflik dan ketegangan selama proses pemilihan.

4. Penggunaan Media Sosial

Menyikapi penggunaan media sosial dalam kontestasi pemilihan untuk memastikan informasi yang beredar adalah akurat dan tidak memicu perpecahan.

5. Keserentakan Pemilu dan Pemilihan

Mengelola tantangan yang muncul dari pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak untuk memastikan koordinasi dan pelaksanaan yang efektif.

6. Keamanan

Menjamin keamanan selama tahapan pemilihan untuk mencegah tindakan yang dapat mengancam keselamatan peserta dan pemilih.

5 kabupaten rawan konflik pilkada sumatera selatan 2024 : lubuklinggau tidak termasuk !                            palembang, koranpalpos.com - pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 di indonesia menghadapi tantangan besar terkait integritas pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pemungutan hitung suara.
berbagai peristiwa yang terjadi selama tahapan pemilu ini dapat mempengaruhi kerawanan dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan, khususnya di beberapa daerah rawan konflik.
sumatera selatan (sumsel) menjadi sorotan khusus dengan adanya 5 kabupaten yang diperkirakan rawan konflik pada pilkada 2024 mendatang.
baca juga:kpu pastikan 41 daerah melawan kotak kosong
baca juga:pergantian caleg terpilih distorsi kedaulatan rakyat
kabupaten-kabupaten tersebut adalah :
1. lahat
2. penukal abab lematang ilir (pali)
baca juga:kpu-bawaslu harus menjamin akses informasi pilkada
baca juga:perludem ungkap alasan sah caleg terpilih tidak dilantik 
3. ogan komering ulu (oku)
4. oku selatan
5. oku timur
baca juga:45 anggota dprd muba periode 2024-2029 resmi dilantik : berikut daftar lengkapnya !
baca juga:27 september 2024 : 45 anggota dprd muara enim terpilih dilantik !
6. musi rawas utara (muratara)
“daerah rawan konflik ini merujuk pada indeks kerawanan yang terjadi pada pilkada 2020 lalu. meskipun pilkada 2024 akan dilakukan secara serentak, indikasi kerawanan di daerah-daerah ini tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya,” ujar ketua bawaslu sumsel, kurniawan.
menurut kurniawan, pemetaan kerawanan ini penting untuk diantisipasi, mengingat kerawanan di wilayah-wilayah tersebut dapat mempengaruhi keseluruhan pelaksanaan pemilihan di sumsel.
baca juga:dpr-kpu antisipasi kotak kosong menang di pilkada 2024
baca juga:daftar 45 anggota dprd banyuasin periode 2024-2029 : hampir separoh diisi wajah baru ! 
bawaslu ri telah melakukan pemetaan kerawanan untuk pemilihan serentak 2024, yang dipublikasikan pada 26 agustus 2024.
pemetaan ini mencakup tiga tahapan utama dalam pemilihan, yaitu tahapan pencalonan, kampanye, dan pemungutan hitung suara.
setiap tahapan memiliki potensi kerawanan yang harus diantisipasi dengan serius.
anggota bawaslu sumsel, massuryati, mengungkapkan bahwa pemetaan ini berfungsi sebagai alarm untuk melakukan mitigasi risiko.
hasil pemetaan menunjukkan bahwa kabupaten lahat termasuk dalam kategori rawan tinggi.
''kami harus segera melakukan langkah mitigasi agar tingkat kerawanan dapat dikurangi dan masalah krusial dapat diatasi,” kata massuryati dalam acara peluncuran pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 di hotel bidakara jakarta.
pada tahapan pencalonan, potensi kerawanan dapat timbul dari penyalahgunaan kewenangan oleh calon petahana serta aparat sipil negara (asn), tni, dan polri.
hal ini mencakup praktik rotasi jabatan yang dapat mempengaruhi proses pemilihan.
tahapan kampanye menghadapi kerawanan yang signifikan seperti praktik politik uang, pelibatan aparat pemerintah, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, serta konflik antar peserta dan pendukung calon.
sementara itu, tahapan pungut hitung suara dianggap sebagai tahapan yang paling rawan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak 2024.
beberapa isu yang berpotensi menimbulkan kerawanan di tahap ini termasuk kesalahan prosedur oleh penyelenggara pemilihan ad hoc, pemungutan suara ulang, dan pemungutan suara susulan serta lanjutan.
hasil pemetaan menunjukkan beberapa isu strategis yang menjadi perhatian penting. isu-isu ini mencakup:
1. netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilihan
memastikan bahwa semua aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilihan tetap netral tanpa terlibat dalam praktik yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan.
2. praktik politik uang
upaya untuk menanggulangi praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilihan dan mempengaruhi keputusan pemilih.
3. polarisasi masyarakat dan dukungan publik
mengatasi polarisasi di masyarakat yang dapat memicu konflik dan ketegangan selama proses pemilihan.
4. penggunaan media sosial
menyikapi penggunaan media sosial dalam kontestasi pemilihan untuk memastikan informasi yang beredar adalah akurat dan tidak memicu perpecahan.
5. keserentakan pemilu dan pemilihan
mengelola tantangan yang muncul dari pelaksanaan pemilu dan pemilihan secara serentak untuk memastikan koordinasi dan pelaksanaan yang efektif.
6. keamanan
menjamin keamanan selama tahapan pemilihan untuk mencegah tindakan yang dapat mengancam keselamatan peserta dan pemilih.
7. kompetensi penyelenggara ad hoc
memastikan bahwa penyelenggara pemilihan ad hoc memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik.
8. hak memilih dan dipilih
memastikan bahwa hak memilih dan dipilih dapat dilaksanakan secara adil dan tanpa diskriminasi.
9. layanan kepada pemilih
menyediakan layanan yang memadai kepada pemilih untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan hak pilih mereka dengan efektif.
10. bencana alam dan distribusi logistik
mengantisipasi dampak bencana alam dan masalah dalam distribusi logistik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilihan.
11. perselisihan hasil pemilihan
menyediakan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan yang mungkin timbul.
12. kebijakan pemerintah yang berubah
menanggapi perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi proses pemilihan.
pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 memerlukan perhatian khusus dalam setiap tahapan untuk memastikan integritas dan kelancaran proses pemilihan.
pemetaan kerawanan yang dilakukan bawaslu dan hasil riset terkait menunjukkan pentingnya mitigasi risiko di setiap tahapan pemilihan.
dengan upaya yang tepat, diharapkan pemilihan dapat berlangsung dengan adil dan sukses, menjaga kepercayaan publik dan integritas demokrasi di indonesia.