2 Kabupaten Masuk Daerah 3T di Sumatera Selatan : Tantangan dan Upaya Pembangunan Berkelanjutan !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Rabu , 11 Sep 2024 - 12:15

2 kabupaten di Sumatera Selatan masuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)-Foto : Dokumen Palpos-

Sumber daya manusia juga menjadi aspek yang krusial dalam pembangunan di daerah 3T.

Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan membuat masyarakat di wilayah ini sulit untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi.

Tingkat kesehatan yang rendah, seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, menjadi salah satu indikator yang mencerminkan keterbatasan ini.

Guna mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan berbagai program afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah 3T.

Salah satunya adalah program bantuan pendidikan bagi siswa dari daerah tertinggal.

Program ini memberikan kesempatan bagi para pelajar dari daerah 3T untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan beasiswa, fasilitas belajar, serta akses pendidikan yang lebih baik.

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memperbaiki infrastruktur di daerah 3T melalui pembangunan jalan, jembatan, serta infrastruktur lainnya yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

Program Dana Desa, yang merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan, juga dialokasikan secara khusus untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal.

Program ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola anggaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2020 juga mengamanatkan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap daerah tertinggal.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana program-program pembangunan yang telah dilaksanakan berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah 3T.

Proses evaluasi dilakukan melalui penghitungan indeks komposit dan analisis kualitatif oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

Evaluasi ini tidak hanya penting untuk mengukur hasil pembangunan, tetapi juga untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan.

Jika dalam evaluasi tersebut ditemukan bahwa suatu daerah telah berhasil keluar dari kategori tertinggal, maka pemerintah akan mengalihkan fokus pembangunan ke daerah lain yang masih memerlukan perhatian.

Sebaliknya, jika daerah tersebut masih mengalami stagnasi, maka program-program khusus akan terus dilanjutkan hingga target pembangunan tercapai.

2 kabupaten masuk daerah 3t di sumatera selatan : tantangan dan upaya pembangunan berkelanjutan !                            palembang, koranpalpos.com - indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan besar dalam pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau yang lebih dikenal sebagai daerah 3t.
sebutan ini diberikan kepada wilayah-wilayah yang memiliki tantangan besar dalam aspek ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, serta aksesibilitas.
pemerintah berupaya memastikan pembangunan yang adil dan merata di seluruh pelosok negeri, termasuk di wilayah 3t, guna mengurangi kesenjangan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
baca juga:8 kabupaten kantong habitat gajah di sumatera selatan : segini jumlahnya sekarang !
baca juga:8 fakta unik dan potensi mendunia banyuasin : calon kabupaten kaya raya di sumatera selatan !
menurut peraturan presiden nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal 2020-2024, terdapat 62 kabupaten yang masuk dalam kategori 3t.
wilayah-wilayah ini tersebar di berbagai provinsi di indonesia, mulai dari sumatera, nusa tenggara, hingga papua.
contoh wilayah 3t antara lain adalah nias di sumatera utara, kepulauan mentawai di sumatera barat, musi rawas utara di sumatera selatan, lombok utara di nusa tenggara barat, serta sejumlah kabupaten di papua seperti nabire dan asmat.
baca juga:7 fakta unik kabupaten oki sumatera selatan : nomor 7 bisa bikin penduduknya kaya raya !
baca juga:banyuasin dan oki bakal jadi kabupaten kaya raya di sumatera selatan : berikut daftar harga emas hijau 2024 !
menurut perpres no. 63 tahun 2020, daerah tertinggal adalah daerah yang memiliki kualitas pembangunan yang rendah dibandingkan dengan daerah lain secara nasional.
keterbelakangan ini meliputi berbagai aspek, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi.
selain itu, daerah 3t umumnya terletak di perbatasan indonesia, sehingga sering kali disebut sebagai daerah terdepan dan terluar.
baca juga:2 kabupaten yang menyimpan harta karun emas hijau di sumatera selatan : warisan kekayaan alam sriwijaya !
baca juga:hampir 1 juta penduduk sumatera selatan miskin : nomor 6 nasional, 5 kabupaten penyumbang kemiskinan !
geografisnya yang terpencil dan sulit dijangkau turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan.
pembangunan di daerah 3t menjadi prioritas pemerintah guna mengejar ketertinggalan dan mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi.
berdasarkan kriteria yang diatur dalam perpres tersebut, suatu wilayah dikategorikan sebagai daerah tertinggal berdasarkan beberapa faktor utama, yaitu kondisi perekonomian.
baca juga:5 perusahaan batu bara terbesar di indonesia : salah satuanya berlokasi di sumatera selatan !
baca juga:6 provinsi penghasil lada terbesar di indonesia : juaranya bukan bangka belitung !
selain itu, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, serta karakteristik wilayah.
salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh daerah 3t adalah kondisi perekonomian yang tertinggal.
tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya pendapatan per kapita, serta pertumbuhan ekonomi yang lambat menjadi masalah utama.
misalnya, di kabupaten nias, pendapatan masyarakat masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan di sumatera utara.
selain itu, indeks pembangunan manusia (ipm) di daerah 3t juga cenderung rendah, mencerminkan terbatasnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur dasar.
selain masalah ekonomi, tantangan lain yang dihadapi adalah minimnya infrastruktur.
di banyak wilayah 3t, jalan-jalan yang menghubungkan desa dan kota masih belum memadai, membuat akses ke pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik menjadi sangat sulit.
contoh lainnya adalah kurangnya akses terhadap air bersih, listrik, dan layanan telekomunikasi.
di beberapa daerah, seperti di kepulauan mentawai, masyarakat masih bergantung pada sumber air alami yang jaraknya jauh dari pemukiman.
sumber daya manusia juga menjadi aspek yang krusial dalam pembangunan di daerah 3t.
rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya akses terhadap fasilitas kesehatan membuat masyarakat di wilayah ini sulit untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi.
tingkat kesehatan yang rendah, seperti angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi, menjadi salah satu indikator yang mencerminkan keterbatasan ini.
guna mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah indonesia telah mengalokasikan berbagai program afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah 3t.
salah satunya adalah program bantuan pendidikan bagi siswa dari daerah tertinggal.
program ini memberikan kesempatan bagi para pelajar dari daerah 3t untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan memberikan beasiswa, fasilitas belajar, serta akses pendidikan yang lebih baik.
selain itu, pemerintah juga berupaya untuk memperbaiki infrastruktur di daerah 3t melalui pembangunan jalan, jembatan, serta infrastruktur lainnya yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.
program dana desa, yang merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan, juga dialokasikan secara khusus untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal.
program ini memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola anggaran yang digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan kesehatan, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal.
peraturan presiden no. 63 tahun 2020 juga mengamanatkan agar pemerintah melakukan evaluasi berkala terhadap daerah tertinggal.
evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana program-program pembangunan yang telah dilaksanakan berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah 3t.
proses evaluasi dilakukan melalui penghitungan indeks komposit dan analisis kualitatif oleh kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.
evaluasi ini tidak hanya penting untuk mengukur hasil pembangunan, tetapi juga untuk menentukan langkah-langkah strategis ke depan.
jika dalam evaluasi tersebut ditemukan bahwa suatu daerah telah berhasil keluar dari kategori tertinggal, maka pemerintah akan mengalihkan fokus pembangunan ke daerah lain yang masih memerlukan perhatian.
sebaliknya, jika daerah tersebut masih mengalami stagnasi, maka program-program khusus akan terus dilanjutkan hingga target pembangunan tercapai.
menurut lampiran perpres no. 63 tahun 2020, beberapa wilayah yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal adalah sebagai berikut:
1. sumatera: nias, nias selatan, kepulauan mentawai, musi rawas utara.
2. nusa tenggara: lombok utara, sumba barat, alor, sumba tengah.
3. sulawesi: donggala, tojo una-una, sigi.
4. maluku: kepulauan aru, seram bagian barat, pulau taliabu.
5. papua: nabire, asmat, pegunungan bintang, tolikara.
wilayah-wilayah ini tersebar di berbagai provinsi dengan tantangan yang berbeda-beda, namun memiliki kesamaan dalam hal keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap pelayanan publik.
pembangunan di daerah 3t merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah indonesia.
dengan berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, pemerintah terus mengupayakan berbagai program afirmasi dan pembangunan infrastruktur guna memperbaiki kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
evaluasi berkala serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan mengatasi ketimpangan yang ada, sehingga indonesia dapat tumbuh secara adil dan merata di semua wilayah.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 28 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan