Hari Terakhir Rekrutmen CPNS di Pemkab Ogan Ilir : 2.336 Peserta Telah Mendaftar, Formasi Terbatas !
Ilustrasi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir-Foto : Dokumen Palpos-
Selain itu, pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) akan dilakukan pada 20-22 November 2024.
Peserta yang lulus SKD akan memilih titik lokasi SKB pada 23-25 November 2024.
Penarikan data final SKB CPNS akan dilakukan pada 26-28 November 2024, dengan penjadwalan SKB dari 29 November hingga 3 Desember 2024.
Pengumuman daftar peserta, jadwal, dan tempat pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT akan diumumkan pada 4-8 Desember 2024, dan pelaksanaan SKB CPNS dijadwalkan berlangsung dari 9-20 Desember 2024.
Proses integrasi nilai SKD dan SKB akan dilakukan dari 17 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025.
Pengumuman hasil akhir CPNS dijadwalkan pada 5-12 Januari 2025, diikuti dengan masa sanggah pada 13-15 Januari 2025.
Jawaban atas masa sanggah akan diberikan pada 13-15 Januari 2025, dan pengolahan hasil seleksi pasca-sanggah akan dilakukan pada 15-20 Januari 2025.
Pengumuman hasil pasca-masa sanggah akan diumumkan pada 16-22 Januari 2025.
Setelah itu, peserta yang dinyatakan lulus akan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS mulai 23 Januari hingga 21 Februari 2025.
Tahapan terakhir adalah usulan penetapan NIP CPNS yang akan berlangsung dari 22 Februari hingga 23 Maret 2025.
Selain rekrutmen CPNS, Pemkab Ogan Ilir juga sedang mempersiapkan pembukaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.
Wilson mengungkapkan bahwa terdapat 1.292 formasi PPPK yang tersedia, dengan rincian 392 formasi untuk guru, 300 formasi untuk tenaga kesehatan, dan 600 formasi untuk tenaga teknis.
Wilson menjelaskan bahwa rekrutmen PPPK ini akan diprioritaskan bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.
"Bagi honorer yang tidak lolos seleksi CPNS, akan dipertimbangkan untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, mengingat tenaga honorer akan dihapuskan ke depannya," ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi jumlah tenaga honorer di instansi pemerintahan.