Lahan Sawah di Sumsel Terancam Perkebunan Sawit : Ini Langkah Pemprov Atasi Konversi !

Reporter: Maryati |

Editor: Dahlia |

Sabtu , 07 Sep 2024 - 16:48

Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi-Foto : Dokumen Palpos-

Pengalihan lahan sawah menjadi lahan sawit tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan sektor pangan.

Pemprov Sumsel berkomitmen untuk mengelola alih fungsi lahan secara bijak.

"Kita tidak ingin lahan sawah yang produktif di Sumsel tergerus oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Harus ada keseimbangan antara kedua sektor ini," ujar Elen.

Ia menyatakan bahwa keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa Sumsel tetap menjadi salah satu lumbung pangan nasional, sementara juga memanfaatkan potensi ekonomi dari sawit.

Saat ini, Pemprov Sumsel sedang melakukan pendataan lebih lanjut mengenai berapa banyak lahan sawah yang telah dikonversi menjadi perkebunan sawit.

Data ini penting untuk menentukan langkah kebijakan yang tepat dalam mengatur keseimbangan antara lahan sawah dan sawit di masa depan.

"Kami akan melihat luas lahan yang sudah dikonversi dan mengambil tindakan jika diperlukan," tambah Elen.

Selain memastikan bahwa lahan sawah tidak terlalu banyak beralih fungsi, Pemprov Sumsel juga berupaya untuk memperluas area persawahan, terutama di kawasan rawa.

Elen Setiadi menjelaskan bahwa potensi lahan rawa di Sumsel sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk menambah luas area sawah.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

"Sumsel memiliki potensi lahan rawa yang sangat luas, yang bisa kita manfaatkan untuk memperluas sawah. Dengan demikian, kita bisa mendongkrak produksi beras sekaligus menjaga stabilitas pangan daerah dan nasional," kata Elen.

Ia menambahkan bahwa Pemprov Sumsel akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan hal ini.

lahan sawah di sumsel terancam perkebunan sawit : ini langkah pemprov atasi konversi !                            palembang, koranpalpos.com – pemerintah provinsi sumatera selatan (pemprov sumsel) tengah berupaya mengatur keseimbangan antara luas lahan sawah dan kebun sawit di wilayah tersebut.
upaya ini dilakukan guna mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit yang dapat mengganggu ketahanan pangan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
pj gubernur sumsel, elen setiadi, menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah lahan sawah di beberapa kabupaten/kota di sumsel mulai dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.
baca juga:kelapa sawit di persimpangan jalan : apa yang perlu dilakukan agar kelapa sawit indonesia kembali berjaya ?
baca juga:9 provinsi dengan perkebunan sawit paling luas di indonesia : sumatera selatan termasuk !
“kondisi ini terjadi karena masyarakat melihat bahwa nilai ekonomi dari kelapa sawit semakin tinggi dan harga yang relatif stabil,” ujar elen dalam keterangannya di palembang, jumat (7/9).
salah satu alasan utama masyarakat beralih dari menanam padi ke kelapa sawit adalah potensi ekonomi yang menggiurkan dari komoditas ini.
harga sawit yang stabil, serta permintaan yang tinggi, terutama terkait program biodiesel b35 yang akan segera ditingkatkan menjadi b40, menjadi faktor pendorong utama.
baca juga:7 raja minyak sawit di indonesia : menguak sosok-sosok di balik kesuksesan industri sawit nasional !
baca juga:sawit dan kopi jadi penopang utama ekonomi bengkulu pada triwulan iii 2024
kenaikan permintaan ini diharapkan semakin menguntungkan para petani sawit.
"program biodiesel dari b35 menuju b40 tentu akan meningkatkan permintaan dan harga sawit di pasar. ini memberikan insentif bagi petani untuk terus menanam kelapa sawit," kata elen.
namun, ia juga menekankan bahwa langkah ekspansi lahan sawit harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan pangan.
baca juga:dampak fluktuasi harga sawit dan batubara pengaruhi penjualan motor dan mobil di 2024 !
baca juga:5 kabupaten penghasil sawit terbesar di sumatera selatan 2024 : juaranya bukan musi banyuasin !
pengalihan lahan sawah menjadi lahan sawit tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan sektor pangan.
pemprov sumsel berkomitmen untuk mengelola alih fungsi lahan secara bijak.
"kita tidak ingin lahan sawah yang produktif di sumsel tergerus oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. harus ada keseimbangan antara kedua sektor ini," ujar elen.
baca juga:pemerintah perkuat hilirisasi sawit di 2025 : peluang baru bagi petani dan pengembangan biodiesel !
baca juga:kabar gembira ! dana replanting sawit naik dua kali lipat menjadi rp60 juta juta per hektare
ia menyatakan bahwa keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa sumsel tetap menjadi salah satu lumbung pangan nasional, sementara juga memanfaatkan potensi ekonomi dari sawit.
saat ini, pemprov sumsel sedang melakukan pendataan lebih lanjut mengenai berapa banyak lahan sawah yang telah dikonversi menjadi perkebunan sawit.
data ini penting untuk menentukan langkah kebijakan yang tepat dalam mengatur keseimbangan antara lahan sawah dan sawit di masa depan.
"kami akan melihat luas lahan yang sudah dikonversi dan mengambil tindakan jika diperlukan," tambah elen.
selain memastikan bahwa lahan sawah tidak terlalu banyak beralih fungsi, pemprov sumsel juga berupaya untuk memperluas area persawahan, terutama di kawasan rawa.
elen setiadi menjelaskan bahwa potensi lahan rawa di sumsel sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk menambah luas area sawah.
hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
"sumsel memiliki potensi lahan rawa yang sangat luas, yang bisa kita manfaatkan untuk memperluas sawah. dengan demikian, kita bisa mendongkrak produksi beras sekaligus menjaga stabilitas pangan daerah dan nasional," kata elen.
ia menambahkan bahwa pemprov sumsel akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan hal ini.
berdasarkan data dari badan pusat statistik (bps), pada tahun 2023, luas perkebunan kelapa sawit di sumsel mencapai 1,16 juta hektare.
angka ini menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit memang menjadi salah satu sektor unggulan di sumsel.
di sisi lain, luas panen tanaman padi di wilayah yang sama pada tahun tersebut tercatat sebesar 504.143 hektare, yang berarti lebih dari setengah luas perkebunan sawit.
disparitas antara luas lahan sawit dan sawah ini semakin menegaskan pentingnya kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara dua sektor tersebut.
"kita tidak ingin situasi ini semakin melebar. oleh karena itu, perlu ada regulasi yang jelas mengenai alih fungsi lahan, agar produksi pangan tetap terjaga," jelas elen.
untuk menjaga keseimbangan ini, elen setiadi menekankan pentingnya kerja sama antara pemprov sumsel, pemerintah pusat, serta masyarakat.
pemerintah perlu memberikan dukungan berupa kebijakan yang berpihak pada ketahanan pangan, sementara masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga lahan sawah sebagai penopang utama produksi pangan.
selain itu, pemprov sumsel juga akan terus mendorong peningkatan mutu komoditas sawit, tanpa mengorbankan sektor pertanian.
"kita tetap mendukung peningkatan kualitas dan produksi kelapa sawit, tapi harus dilakukan secara bijak. jangan sampai produksi pangan kita terganggu," tegas elen.
meski demikian, tantangan untuk mencapai keseimbangan ini tidaklah mudah.
salah satu tantangan terbesar adalah menarik minat petani untuk tetap menanam padi, mengingat keuntungan dari kelapa sawit yang lebih menjanjikan.
elen setiadi menyadari bahwa harga padi yang fluktuatif dan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan sawit membuat petani cenderung memilih menanam sawit.
oleh karena itu, pemprov sumsel juga berencana untuk memberikan insentif bagi petani yang tetap bertahan menanam padi, serta memperkuat dukungan dalam bentuk penyuluhan dan bantuan teknologi pertanian.
"kita harus berinovasi untuk membuat pertanian padi lebih menarik dan menguntungkan bagi petani," pungkas elen.
dengan langkah-langkah ini, diharapkan sumsel dapat menjaga keseimbangan antara sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor pertanian pangan, sehingga keduanya dapat berkembang secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.