Waspada ! Garuda Indonesia Grup tidak Rekrutmen Pegawai : GDPS Ungkap Penipuan Perekrutan Pegawai

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Sabtu , 07 Sep 2024 - 10:25

PT Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) mengungkap kasus penipuan rekrutmen pegawai menggunakan nama perusahaan. -FOTO : ANTARA-

waspada ! garuda indonesia grup tidak rekrutmen pegawai : gdps ungkap penipuan perekrutan pegawai                              tanggerang, koranpalpos.com - pt garuda daya pratama sejahtera (gdps), anak perusahaan dari garuda indonesia group, telah berhasil mengungkap kasus penipuan yang menggunakan nama "garuda indonesia group" dalam modus perekrutan pegawai palsu.
penipuan ini meresahkan masyarakat karena melibatkan skema yang tampak sah namun ternyata tidak berhubungan sama sekali dengan garuda indonesia group.
vp corporate secretary & legal pt gdps, adrie dwi aryanto, di tangerang pada sabtu, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas.
baca juga:dede pengurus sumur minyak ilegal yang terbakar di tanjung dalam diamankan
baca juga:tabrakan beruntun 3 motor vs mobil boks di jalintim palembang-jambi : satu orang dilaporkan tewas !
dengan melibatkan pihak berwenang untuk mengusut dan memproses para pelaku penipuan ini sesuai dengan hukum yang berlaku.
proses penindakan dilakukan setelah adanya penyelidikan mendalam yang melibatkan pengumpulan bukti dari sejumlah laporan pengaduan.
"pelaku penipuan telah diserahkan kepada aparat hukum untuk diproses lebih lanjut. langkah ini diambil demi melindungi calon korban dan menjaga nama baik serta integritas perusahaan," ungkap adrie dalam pernyataannya.
baca juga:tim penyidik kejari muba sita 3 aset tanah tersangka richard cahyadi : dugaan gratifikasi dan tppu ! 
baca juga:pelaku utama pembunuhan siswi smp sempat ikut yasinan : 3 pelaku tidak ditahan di sel !
penipuan berkedok perekrutan pegawai telah menjadi modus yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya di indonesia tetapi juga di berbagai negara lain.
para pelaku biasanya menawarkan pekerjaan melalui media sosial, email, atau pesan singkat, dengan iming-iming posisi tertentu di perusahaan besar seperti garuda indonesia.
namun, untuk melanjutkan proses seleksi atau penerimaan, mereka meminta calon korban untuk membayar sejumlah biaya, baik untuk administrasi, pelatihan, ataupun persyaratan lainnya.
baca juga:skandal korupsi uptd laboratorium banyuasin : nama tersangka terkuak !
baca juga:kebocoran pipa skk migas diduga unsur kesengajaan, 3 pelaku diamankan !
dalam kasus ini, gdps menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah meminta biaya apapun dalam seluruh proses perekrutan.
"semua tahapan seleksi pegawai dilakukan tanpa biaya. kami juga tidak pernah menggunakan nama pejabat tertentu dalam komunikasi dengan calon karyawan," tegas adrie.
pernyataan ini dikeluarkan untuk menegaskan bahwa setiap proses perekrutan resmi gdps dilakukan dengan transparansi dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tanpa pungutan biaya dari para pelamar.
baca juga:polisi ungkap kronologis kasus kematian tragis siswi smp di palembang : dirudapaksa dalam kondisi meninggal ! 
baca juga:kasus tewasnya siswi smp di palembang : keluarga korban minta pelaku dihukum setimpal, 4 pelaku bocil !
sebagai bagian dari tindakan preventif terhadap penipuan yang kerap terjadi, gdps telah mengimplementasikan sistem pelaporan yang disebut whistle blowing system (wbs).
sistem ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan dugaan tindakan penipuan, kecurangan, tindak pidana, pelanggaran etik.
atau pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh pegawai maupun pihak eksternal yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
wbs gdps dapat diakses melalui situs resmi perusahaan di www.wbsgdps.com.
selain itu, laporan juga dapat disampaikan melalui nomor telepon khusus yang disediakan, yakni 081112591717.
dengan adanya sistem ini, gdps berharap dapat mendeteksi dini dan menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut sebelum merugikan pihak lain.
langkah ini merupakan bagian dari komitmen gdps untuk menjaga integritas perusahaan dan operasionalnya agar tetap sesuai dengan hukum serta standar etika yang berlaku.
adrie juga menekankan bahwa perusahaan berkomitmen untuk secara tegas menindak segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan pt gdps.
terkait dengan penipuan ini, gdps telah bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menindak tegas para pelaku.
adrie menjelaskan bahwa tindakan hukum yang diambil ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi mereka yang mencoba menggunakan nama garuda indonesia group atau entitas terkait untuk melakukan tindakan penipuan.
"penggunaan nama besar garuda indonesia group secara tidak sah sangat merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. oleh karena itu, kami mengambil langkah tegas dengan membawa masalah ini ke ranah hukum," kata adrie.
selain itu, gdps juga berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk melacak dan menangkap pelaku-pelaku lainnya yang mungkin terlibat dalam jaringan penipuan ini.
adrie menambahkan bahwa pelaku utama telah berhasil ditangkap, namun investigasi lebih lanjut masih dilakukan untuk mengidentifikasi keterlibatan pihak lain yang mungkin berperan dalam aksi penipuan ini.
penipuan dalam skema perekrutan seperti ini tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga masyarakat yang menjadi korban.
calon karyawan yang tergoda dengan tawaran pekerjaan palsu sering kali kehilangan sejumlah uang sebagai hasil dari pembayaran yang diminta oleh para pelaku penipuan.
hal ini juga menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap proses perekrutan resmi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.
oleh karena itu, gdps mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan, terutama yang datang melalui jalur informal seperti pesan singkat atau media sosial.
"kami meminta masyarakat untuk selalu memeriksa sumber informasi dengan hati-hati dan memastikan bahwa setiap proses seleksi yang mereka ikuti adalah resmi dan sah," ujar adrie.
langkah gdps dalam menindak pelaku penipuan ini juga merupakan bagian dari implementasi peraturan menteri bumn nomor 2 tahun 2023 pasal 35.
dalam peraturan tersebut, bumn diwajibkan untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan sistem pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.
hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh direksi dan kualitas pengawasan oleh dewan komisaris atau pengawas di setiap bumn, termasuk gdps sebagai anak perusahaan garuda indonesia group.
dengan mematuhi peraturan ini, gdps berharap dapat terus memperbaiki sistem manajemennya, terutama dalam hal pelaporan dan penanganan pelanggaran di lingkungan perusahaan.
sistem yang memadai tidak hanya penting untuk mencegah tindakan penipuan tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh operasi perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
ke depan, gdps akan terus memperkuat sistem perekrutannya dan mengedukasi masyarakat tentang modus penipuan yang menggunakan nama perusahaan besar seperti garuda indonesia group.
selain itu, perusahaan akan meningkatkan upaya sosialisasi mengenai sistem pelaporan whistle blowing system agar masyarakat dapat lebih mudah melaporkan dugaan pelanggaran.
“kami ingin masyarakat tahu bahwa setiap laporan akan kami tindak lanjuti dengan serius. kami berkomitmen untuk menjaga integritas operasional kami dan memastikan bahwa penipuan seperti ini tidak lagi terjadi,” tutup adrie.
dengan tindakan tegas yang telah diambil, gdps berharap kasus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan bisa diminimalisir, dan masyarakat semakin waspada terhadap potensi modus penipuan yang merugikan.
garuda indonesia group, melalui anak perusahaannya gdps, berjanji akan terus berinovasi dalam membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel, demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari penipuan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 7 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan