Dilaporkan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN : Begini Tanggapan Pj. Sekda OKI !

Reporter: Diansyah |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 06 Sep 2024 - 19:37

Pj Sekda OKI, M Refly Ms SSos MM-Foto : Dokumen Palpos-

OKI, KORANPALPOS.COM - Dua pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Kedua pejabat dimaksud adalah Pj Sekda OKI, M Refly Ms SSos MM, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (PUBM) Ir Man Winardi MTP.

Keduanya telah dilaporkan oleh dua advokat, Firdaus Hasbullah SH MH dan Elvan Dwi Putra SH, kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan tersebut menuduh kedua pejabat tersebut melakukan pelanggaran netralitas ASN dengan menghadiri acara yang dianggap berpihak kepada salah satu bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Kehadiran M Refly dan Ir Man Winardi dalam kegiatan di kediaman Mawardi Yahya, bakal calon Gubernur Sumsel periode 2025-2029, pada tanggal 21 Agustus 2024 pukul 15.27 WIB, menjadi dasar utama laporan tersebut.

Dalam laporan yang disampaikan, Firdaus dan Elvan menuding kedua pejabat tersebut telah melanggar asas netralitas ASN sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mereka menekankan bahwa setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, serta tidak boleh mendukung atau berpihak pada kepentingan politik tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Huruf F UU RI Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN dan Pasal 5 Huruf N Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS.

Dalam peraturan tersebut, ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, anggota legislatif, atau calon lainnya dengan cara-cara seperti mengikuti kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau ASN, serta melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

Kedua pejabat tersebut dianggap melakukan tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, meskipun masa kampanye belum dimulai.

dilaporkan dugaan pelanggaran netralitas asn : begini tanggapan pj. sekda oki  !                            oki, koranpalpos.com - dua pejabat di kabupaten ogan komering ilir atau oki dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas asn.
kedua pejabat dimaksud adalah pj sekda oki, m refly ms ssos mm, dan kepala dinas pekerjaan umum dan bina marga (pubm) ir man winardi mtp.
keduanya telah dilaporkan oleh dua advokat, firdaus hasbullah sh mh dan elvan dwi putra sh, kepada bawaslu (badan pengawas pemilu) dan gakkumdu (penegakan hukum terpadu) provinsi sumatera selatan.
baca juga:bawaslu periksa sekda dan 4 pejabat oku : terkait netralitas asn di pilkada 2024
baca juga:jaga zero konflik: penjabat kepala daerah diminta netral dalam pilkada se-sumatera selatan 2024 !
laporan tersebut menuduh kedua pejabat tersebut melakukan pelanggaran netralitas asn dengan menghadiri acara yang dianggap berpihak kepada salah satu bakal calon gubernur dan wakil gubernur sumsel untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024.
kehadiran m refly dan ir man winardi dalam kegiatan di kediaman mawardi yahya, bakal calon gubernur sumsel periode 2025-2029, pada tanggal 21 agustus 2024 pukul 15.27 wib, menjadi dasar utama laporan tersebut.
dalam laporan yang disampaikan, firdaus dan elvan menuding kedua pejabat tersebut telah melanggar asas netralitas asn sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
baca juga:hanya 1 pasangan bakal calon daftar pilkada empat lawang 2024 : joncik - arifai melenggang sendirian !
baca juga:4 caleg dprd sumsel terpilih 2024-2029 mengundurkan diri : ada apa ?
mereka menekankan bahwa setiap pegawai asn tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, serta tidak boleh mendukung atau berpihak pada kepentingan politik tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 huruf f uu ri nomor 20 tahun 2023 tentang asn dan pasal 5 huruf n peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns.
dalam peraturan tersebut, asn dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, anggota legislatif, atau calon lainnya dengan cara-cara seperti mengikuti kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau asn, serta melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu calon.
kedua pejabat tersebut dianggap melakukan tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, meskipun masa kampanye belum dimulai.
baca juga:banyaknya calon tunggal pilkada karena kos politik tinggi 
baca juga:pengamat politik sebut esp bakal gerus suara matahati di ogan ilir : ini alasannya !
selain itu, kehadiran mereka dalam pertemuan politik di luar dinas dianggap melanggar peraturan yang mengharuskan asn tetap netral.
saat dikonfirmasi mengenai laporan tersebut, m refly memberikan tanggapan yang cukup santai.
ia mengatakan bahwa tidak masalah jika proses hukum terus berjalan, dan dirinya siap mengikuti proses tersebut.
baca juga:kpu sebut koalisi yang ingin cabut dukungan harus beri surat tertulis
baca juga:pilkada empat lawang makin memanas : kpu kembalikan berkas pendaftaran hba-henny ! 
"iya, tidak apa-apa, diproses saja nanti. setahu saya, tidak ada yang salah dalam tindakan ini. saya pernah menjadi anak buah beliau (mawardi yahya) dahulu, jadi ada kedekatan emosional," ungkapnya saat dihubungi via seluler pada jumat, 6 september 2024.
menurut refly, hubungan antara dirinya dan mawardi yahya murni sebatas hubungan silaturahmi antara teman lama.
sebelum menjadi pj sekda oki, refly pernah bertugas sebagai kepala bagian protokol ketika mawardi masih menjabat sebagai bupati ogan ilir.
ia juga menekankan bahwa mawardi yahya pada saat itu belum secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon gubernur di kpu, sehingga pertemuan tersebut dianggapnya tidak melanggar aturan netralitas asn.
"beliau belum mendaftar ke kpu. beliau mengundang saya untuk main ke rumah, maka saya datang. kami berhubungan sebagai kawan lama, sahabat, kakak-adik. saya pikir apa salahnya?" ujar refly.
lebih lanjut, refly menyebutkan bahwa dirinya kerap melakukan hal serupa dengan banyak pihak, termasuk tokoh lainnya seperti heri amalindo.
"saya juga sering teleponan dengan heri amalindo. kami sama-sama di icmi (ikatan cendekiawan muslim indonesia), jadi sering berkomunikasi. ini murni silaturahmi, bukan soal dukung mendukung, apalagi saat ini belum ada tahapan pendaftaran di kpu," katanya.
menariknya, refly juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki hubungan pertemanan yang cukup lama dengan firdaus hasbullah, salah satu advokat yang melaporkannya.
ia mengaku bahwa mereka pernah bersama-sama di kpu dan komite nasional pemuda indonesia (knpi) pada masa lalu.
"saya berteman dengan semua orang, termasuk dengan firdaus hasbullah. kami pernah satu organisasi di kpu dan knpi. saya pikir selama ini hanya sebatas pertemanan. jadi, selama belum ada tahapan resmi pendaftaran di kpu, sah-sah saja kalau masih menjalin silaturahmi," ujarnya.
berbeda dengan m refly, kepala dinas pubm oki, ir man winardi, hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut.
saat media mencoba menghubungi nomor teleponnya, tidak ada respon yang diterima.
upaya untuk mengonfirmasi keterlibatan dan tanggapannya dalam dugaan pelanggaran ini pun masih belum berhasil dilakukan.
kasus dugaan pelanggaran netralitas asn yang melibatkan m refly dan ir man winardi ini dapat berujung pada proses hukum di bawaslu dan gakkumdu provinsi sumatera selatan.
jika terbukti melanggar, mereka bisa dikenai sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
namun, refly tetap yakin bahwa tidak ada yang salah dalam pertemuan tersebut, mengingat belum adanya tahapan pendaftaran resmi di kpu.
ia juga menekankan bahwa pertemuan tersebut lebih kepada silaturahmi antara teman lama, bukan bentuk dukungan politik.
laporan dugaan pelanggaran netralitas asn ini telah menarik perhatian publik di oki dan provinsi sumatera selatan.
meskipun m refly memberikan tanggapan yang santai dan menekankan bahwa hubungan dengan mawardi yahya adalah sebatas pertemanan lama, kasus ini tetap menjadi sorotan mengingat pentingnya netralitas asn dalam menjaga keadilan dan integritas proses pemilu.
dengan proses hukum yang masih berjalan, masyarakat akan menunggu hasil dari investigasi yang dilakukan oleh bawaslu dan gakkumdu.