Kejari OKU Timur Hentikan Kasus Korupsi BPBD : Ini Alasannya !

Reporter: Ardie |

Editor: Robiansyah |

Senin , 02 Sep 2024 - 12:28

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) OKU Timur, Andri Juliansyah, mengumumkan penghentian perkara dugaan korupsi di BPBD OKU Timur, Senin 2 September 2024-Foto : Dokumen Palpos-

"Sekarang kami sedang melakukan pengembangan penggunaan anggaran hibah Bawaslu tahun anggaran 2019-2020," kata Kajari Andri Juliansyah.

Beberapa hari sebelum pengumuman ini, penyidik Pidsus Kejari OKU Timur telah menetapkan tersangka baru dalam kasus ini, Ahmad Gufron, mantan Ketua Bawaslu OKU Timur periode 2018-2024.

Ahmad Gufron diduga terlibat dalam korupsi dana hibah Bawaslu senilai Rp16,5 miliar, dengan kerugian negara sebesar Rp4,6 miliar menurut BPKP Sumsel.

Gufron, yang mengenakan rompi tahanan pink dan tangan terborgol, digiring keluar gedung Kejari OKU Timur pada Kamis, 29 Agustus 2024, dan dibawa ke Lapas Kelas IIB Martapura untuk menjalani tahanan selama 20 hari ke depan.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) OKU Timur, Andri Juliansyah, serta Kasi Intel Aditya C Tarigan dan Kasi Pidsus Hafiezd, Ahmad Gufron diduga memiliki peran penting dalam kasus ini.

"Tersangka AG menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Fakta Integritas Dana Hibah serta Surat Pertanggung Jawaban Mutlak terhadap penggunaan Dana Hibah," jelas mereka.

Lebih lanjut, Kasi Intel mengungkapkan bahwa Ahmad Gufron juga diduga mengarahkan Koordinator Sekretariat Bawaslu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukan NPHD.

"Tersangka juga turut serta menerima aliran Dana Hibah Bawaslu untuk kepentingan pribadi," tambahnya.

Tersangka Ahmad Gufron dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan subsider, ia juga dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang yang sama. Ancaman hukuman bagi Ahmad Gufron bisa mencapai 20 tahun penjara.

Sebelumnya, tiga tersangka lainnya dalam kasus dana hibah Bawaslu telah divonis bersalah.

Mereka adalah Karlisun (Koordinator Sekretariat Bawaslu Oktober 2019-Juli 2020), Ahmad Widodo (Koordinator Sekretariat Bawaslu Juli 2020-selepasnya), dan Mulkan (Bendahara).

kejari oku timur hentikan kasus korupsi bpbd : ini alasannya !                              martapura, koranpalpos.com - kepala kejaksaan negeri (kajari) oku timur, andri juliansyah, mengumumkan penghentian perkara dugaan korupsi di bpbd oku timur.
pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kantor kejaksaan oku timur, seiring dengan peringatan hari lahir kejaksaan ke-79.
sementara itu, kasus dana hibah bawaslu oku timur masih terus berlanjut, dengan kemungkinan adanya tersangka baru.
baca juga:kejari oku naikkan status perkara dugaan korupsi bpbd oku ke penyidikan
baca juga:penyidikan kasus korupsi bpbd oku rampung : 2 tersangka segera disidangkan
dalam konferensi pers, kajari andri juliansyah menjelaskan bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, tidak ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan bpbd oku timur.
"untuk bpbd oku timur, setelah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan, tidak ditemukan cukup bukti, maka perkaranya dihentikan," tegas andri juliansyah.
kasus ini sebelumnya sempat mencuat pada tahun 2023 ketika kejari oku timur menaikkan status penyelidikan ke penyidikan terkait proyek pembangunan rekonstruksi dinding penahan sungai oleh bpbd oku timur.
baca juga: mantan ketua bawaslu oku timur resmi ditetapkan tersangka : kasus korupsi dana hibah pilkada 2020 !
baca juga:richard cahyadi terjerat 2 kasus korupsi : aplikasi santan dan jaringan internet desa !
proyek ini terletak di desa mendayun, kecamatan madang suku i, kabupaten oku timur, dengan pagu anggaran sebesar rp13,2 miliar.
meskipun kasus ini menghentikan proses penyidikan, kejari oku timur tetap melanjutkan penyelidikan terhadap laporan-laporan lain yang masuk.
sementara kasus di bpbd oku timur dihentikan, kejari oku timur beralih fokus pada pengembangan kasus korupsi dana hibah bawaslu oku timur.
baca juga:dugaan korupsi kasus santan muba : akhirnya richard cahyadi ditetapkan tersangka dan ditahan ! 
baca juga:kejari oku selatan tetapkan kepala dispora sebagai tersangka kasus korupsi
"sekarang kami sedang melakukan pengembangan penggunaan anggaran hibah bawaslu tahun anggaran 2019-2020," kata kajari andri juliansyah.
beberapa hari sebelum pengumuman ini, penyidik pidsus kejari oku timur telah menetapkan tersangka baru dalam kasus ini, ahmad gufron, mantan ketua bawaslu oku timur periode 2018-2024.
ahmad gufron diduga terlibat dalam korupsi dana hibah bawaslu senilai rp16,5 miliar, dengan kerugian negara sebesar rp4,6 miliar menurut bpkp sumsel.
baca juga:kejari oku timur bidik tersangka baru dugaan korupsi di bawaslu
baca juga:kasi kesos lempuing jaya oki divonis 2 tahun, korupsi rp201 juta honor imam masjid
gufron, yang mengenakan rompi tahanan pink dan tangan terborgol, digiring keluar gedung kejari oku timur pada kamis, 29 agustus 2024, dan dibawa ke lapas kelas iib martapura untuk menjalani tahanan selama 20 hari ke depan.
menurut kepala kejaksaan negeri (kajari) oku timur, andri juliansyah, serta kasi intel aditya c tarigan dan kasi pidsus hafiezd, ahmad gufron diduga memiliki peran penting dalam kasus ini.
"tersangka ag menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (nphd) dan fakta integritas dana hibah serta surat pertanggung jawaban mutlak terhadap penggunaan dana hibah," jelas mereka.
lebih lanjut, kasi intel mengungkapkan bahwa ahmad gufron juga diduga mengarahkan koordinator sekretariat bawaslu dan bendahara pengeluaran pembantu untuk menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukan nphd.
"tersangka juga turut serta menerima aliran dana hibah bawaslu untuk kepentingan pribadi," tambahnya.
tersangka ahmad gufron dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
dalam dakwaan subsider, ia juga dikenakan pasal 3 jo pasal 18 undang-undang yang sama. ancaman hukuman bagi ahmad gufron bisa mencapai 20 tahun penjara.
sebelumnya, tiga tersangka lainnya dalam kasus dana hibah bawaslu telah divonis bersalah.
mereka adalah karlisun (koordinator sekretariat bawaslu oktober 2019-juli 2020), ahmad widodo (koordinator sekretariat bawaslu juli 2020-selepasnya), dan mulkan (bendahara).
ketiga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar rp4.616.184.800.
ahmad widodo dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 5 bulan dan denda rp100 juta subsider 1 bulan kurungan.
karlisun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda rp100 juta subsider 1 bulan kurungan.
mulkan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda rp100 juta subsider 1 bulan kurungan.
ahmad widodo juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban untuk mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar rp250 juta.
kepala kejaksaan negeri (kajari) oku timur, andri juliansyah, menegaskan bahwa penyidikan kasus dana hibah bawaslu oku timur masih berlanjut.
"kami masih mencari bukti dan aset terkait sisa kerugian negara sebesar rp2,2 miliar yang belum kami tarik," katanya.
pihak kejaksaan berkomitmen untuk terus mengejar dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus korupsi ini.
"jika ada bukti lain yang menunjukkan keterlibatan pihak lain, kami tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka baru," tegas kajari.
kejaksaan oku timur berupaya untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.
pengawasan dan penegakan hukum dalam kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperbaiki pengelolaan dana hibah di masa depan.
kejaksaan negeri oku timur menghentikan perkara dugaan korupsi di bpbd oku timur karena tidak ditemukan cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penuntutan.
sementara itu, kasus dana hibah bawaslu oku timur yang melibatkan ahmad gufron dan tersangka lainnya masih dalam proses penyidikan dan pengembangan.
penanganan kasus ini menunjukkan komitmen kejaksaan untuk menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi dan memastikan pertanggungjawaban hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 3 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan