Pemkot Palembang Minta Pedagang Kosongkan Pasar 16 Ilir : Langkah Revitalisasi dan Tantangan Hukum !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 30 Aug 2024 - 22:15

erusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Palembang Jaya melalui perjanjian kerja sama dengan PT Bima Citra Realty (PT BCR) meminta para pedagang untuk mengosongkan Pasar 16 Ilir demi mengedepankan keamanan semua pihak dalam melanjutkan revitalisasi gedung.-FOTO : ANTARA-

PALEMBANG, KORANPALPOS.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Palembang Jaya telah mengeluarkan perintah resmi kepada para pedagang di Pasar 16 Ilir untuk segera mengosongkan kios.

Langkah ini diambil guna melanjutkan proyek revitalisasi besar-besaran di gedung pasar tersebut.

Perintah ini muncul setelah adanya perjanjian kerja sama dengan PT Bima Citra Realty (PT BCR) yang telah ditunjuk sebagai pengelola proyek revitalisasi pasar tertua dan terbesar di Palembang ini.

Direktur Utama PT BCR, Satria, dalam konferensi pers yang digelar di Palembang pada Jumat, mengungkapkan bahwa revitalisasi Pasar 16 Ilir adalah bagian dari upaya besar Pemkot Palembang untuk memperbaharui infrastruktur dan meningkatkan kualitas fasilitas di pasar tradisional ini.

Menurutnya, revitalisasi ini mencakup perbaikan atap, fasad bangunan yang menghadap Sungai Musi, serta pembenahan di berbagai sektor lainnya.

"Revitalisasi Pasar 16 Ilir sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi di kawasan ini. Pasar ini bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga simbol dari dinamika ekonomi rakyat di Palembang," jelas Satria.

Namun, di balik rencana ambisius ini, terdapat tantangan yang signifikan.

Sebagian pedagang yang memiliki Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT Prabu Makmur, Nomor 671 Tahun 2006, enggan mengosongkan kios-kios mereka.

SHGB tersebut telah berakhir sejak tahun 2016, tetapi beberapa pedagang tetap mempertahankan hak mereka untuk menempati kios berdasarkan sertifikat tersebut.

pemkot palembang  minta pedagang kosongkan pasar 16 ilir : langkah revitalisasi dan tantangan hukum !                            palembang, koranpalpos.com – pemerintah kota (pemkot) palembang melalui perusahaan umum daerah (perumda) pasar palembang jaya telah mengeluarkan perintah resmi kepada para pedagang di pasar 16 ilir untuk segera mengosongkan kios. 
langkah ini diambil guna melanjutkan proyek revitalisasi besar-besaran di gedung pasar tersebut.
perintah ini muncul setelah adanya perjanjian kerja sama dengan pt bima citra realty (pt bcr) yang telah ditunjuk sebagai pengelola proyek revitalisasi pasar tertua dan terbesar di palembang ini.
baca juga:polemik revitalisasi pasar 16 ilir : pedagang kembali mengembalikan surat edaran pt bcr !
baca juga:pj. wako palembang pastikan revitalisasi pasar 16 ilir
direktur utama pt bcr, satria, dalam konferensi pers yang digelar di palembang pada jumat, mengungkapkan bahwa revitalisasi pasar 16 ilir adalah bagian dari upaya besar pemkot palembang untuk memperbaharui infrastruktur dan meningkatkan kualitas fasilitas di pasar tradisional ini.
menurutnya, revitalisasi ini mencakup perbaikan atap, fasad bangunan yang menghadap sungai musi, serta pembenahan di berbagai sektor lainnya.
"revitalisasi pasar 16 ilir sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi di kawasan ini. pasar ini bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga simbol dari dinamika ekonomi rakyat di palembang," jelas satria.
baca juga:pedagang pasar 16 ilir protes harga sewa lapak selangit
baca juga:pedagang tuntut jaminan hak berdagang di pasar 16 ilir 
namun, di balik rencana ambisius ini, terdapat tantangan yang signifikan.
sebagian pedagang yang memiliki sertifikat hak milik satuan rumah susun (shmsrs) dari sertifikat hak guna bangunan (shgb) atas nama pt prabu makmur, nomor 671 tahun 2006, enggan mengosongkan kios-kios mereka.
shgb tersebut telah berakhir sejak tahun 2016, tetapi beberapa pedagang tetap mempertahankan hak mereka untuk menempati kios berdasarkan sertifikat tersebut.
baca juga:pedagang pasar 16 ilir keluhkan sepi pembeli, ini lho penyebabnya ! 
baca juga:lrt tambah 8 perjalanan selama festival bidar di palembang 
pemkot palembang, dalam upayanya untuk mempercepat revitalisasi, telah mendapatkan dukungan hukum dari kantor pertanahan kota palembang.
surat dari kepala kantor pertanahan kota palembang, nomor: 2101/16.71-hp.02/v1/2023 tanggal 27 juni 2023, menegaskan bahwa shmsrs yang dimiliki oleh para pedagang tidak lagi memiliki dasar hukum setelah berakhirnya shgb pada tahun 2016.
dengan demikian, menurut satria, kepemilikan kios oleh pedagang yang berlandaskan shmsrs tersebut sudah tidak berlaku lagi secara hukum.
baca juga:optimalkan penyaluran pupuk subsidi hingga akhir 2024
baca juga:kpu : putusan mk terkait pilkada dipedomani hingga penetapan paslon
"kami meminta pedagang untuk segera mengosongkan kios-kios mereka demi kepentingan bersama dan keberlanjutan proyek revitalisasi ini. jika mereka tetap bertahan, maka tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum," tegasnya.
revitalisasi pasar 16 ilir saat ini telah memasuki tahap kritis, terutama pada lantai tiga gedung.
pemindahan pedagang dari lantai basement hingga lantai empat menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran proyek.
untuk mengakomodasi para pedagang selama proses revitalisasi, pt bcr telah mempersiapkan tempat penampungan sementara (tps) yang dapat digunakan hingga revitalisasi selesai.
satria menambahkan bahwa tps ini sedang dalam tahap pengerjaan dan akan segera tersedia bagi pedagang.
"kami sangat berharap para pedagang dapat bekerja sama dengan baik, dengan memindahkan barang-barang mereka ke tps yang telah disediakan. ini adalah demi keamanan mereka sendiri serta kelancaran revitalisasi," ujar satria.
namun, meski telah ada himbauan resmi, tidak semua pedagang menyambut baik keputusan ini.
sejumlah pedagang yang merasa telah memiliki hak atas kios mereka berdasarkan shmsrs menyatakan keberatan dan menolak untuk pindah.
mereka berpendapat bahwa hak mereka harus tetap diakui meskipun shgb telah berakhir.
"pasar ini adalah tempat kami mencari nafkah sejak lama. kami membeli kios dengan sertifikat resmi dan sekarang kami dipaksa untuk meninggalkan tempat ini. ini sangat tidak adil," ujar salah satu pedagang yang tidak ingin disebutkan namanya.
beberapa pedagang bahkan mengancam akan mengambil langkah hukum jika pemkot palembang dan pt bcr tetap memaksa mereka untuk mengosongkan kios.
mereka berencana untuk mengajukan gugatan perdata untuk mempertahankan hak atas kios yang telah mereka beli.
menanggapi ancaman tersebut, satria menegaskan bahwa pemkot palembang dan pt bcr akan tetap menjalankan rencana revitalisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"kami sangat memahami kekhawatiran para pedagang, tetapi kami juga harus menjalankan proyek ini demi kepentingan yang lebih besar. jika perlu, kami siap menghadapi gugatan hukum dan akan mempertahankan posisi kami di pengadilan," kata satria.
pemkot palembang juga telah berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk memastikan proses pemindahan pedagang berjalan lancar dan tanpa insiden.
satria menambahkan bahwa jika ada pedagang yang tetap bersikeras untuk tidak memindahkan barang-barang mereka, pt bcr tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut.
"kami akan mengupayakan langkah-langkah hukum lebih lanjut, termasuk kemungkinan tindakan pidana maupun perdata terhadap pedagang yang tidak mematuhi perintah pemindahan ini," tegasnya.
pasar 16 ilir, yang telah lama menjadi pusat ekonomi rakyat di palembang, kini berada di persimpangan jalan.
proyek revitalisasi ini diharapkan dapat mengubah wajah pasar dan meningkatkan daya saingnya di tengah perubahan zaman.
namun, tantangan hukum dan resistensi dari para pedagang menjadi rintangan yang tidak mudah diatasi.
pemkot palembang berharap bahwa dengan rampungnya revitalisasi, pasar 16 ilir akan menjadi pusat perbelanjaan yang lebih modern, nyaman, dan aman bagi para pedagang dan pengunjung.
satria menegaskan bahwa tujuan akhir dari proyek ini adalah untuk kepentingan semua pihak, baik pemerintah, pengelola, pedagang, maupun masyarakat umum.
"kami percaya bahwa pasar ini akan menjadi ikon baru bagi kota palembang. sebuah tempat di mana tradisi dan modernitas bertemu, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi seluruh warga kota," tutup satria.
namun, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada sejauh mana para pihak dapat menemukan titik temu antara kepentingan hukum, ekonomi, dan sosial.
dengan proses hukum yang mungkin akan berjalan panjang, revitalisasi pasar 16 ilir menjadi ujian besar bagi kebijakan pemerintah kota dalam mengelola aset-aset publik yang krusial bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 31 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan