1.467 Pasangan Calon Siap Bertarung di Pilkada Serentak 2024 : Rekor Baru Dalam Sejarah Demokrasi Indonesia !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Zen Kito |

Jumat , 30 Aug 2024 - 07:45

Ilustrasi pilkada serentak 2024--Foto: Antara

Salah satu isu yang paling sering muncul adalah keterlambatan pengiriman formulir model B dari partai politik.

Formulir ini adalah salah satu dokumen penting yang harus dilengkapi oleh pasangan calon yang diusung oleh partai politik.

Meskipun demikian, KPU berhasil mengatasi kendala ini dengan koordinasi yang baik antara KPU pusat dan daerah.

Hal ini menunjukkan kesiapan KPU dalam mengelola Pilkada serentak 2024, yang melibatkan ribuan pasangan calon dan jutaan pemilih di seluruh Indonesia.

Dalam rangka menyambut Pilkada serentak 2024, KPU telah melakukan berbagai persiapan, termasuk peningkatan kapasitas teknologi informasi.

Selain itu, pelatihan bagi petugas pemilu, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti partai politik, lembaga keamanan, dan masyarakat sipil.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan lancar dan demokratis.

KPU juga telah menerapkan berbagai inovasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses Pilkada.

Salah satu inovasi tersebut adalah penggunaan sistem pendaftaran online yang memungkinkan pasangan calon untuk mendaftar secara digital.

Sistem ini tidak hanya memudahkan proses pendaftaran, tetapi juga mengurangi potensi terjadinya kesalahan administratif.

Selain itu, KPU juga berupaya meningkatkan partisipasi pemilih melalui kampanye sosialisasi yang masif.

Kampanye ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pilkada serentak 2024 dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi ini.

1.467 pasangan calon siap bertarung di pilkada serentak 2024 : rekor baru dalam sejarah demokrasi indonesia !                            palembang, koranpalpos.com - komisi pemilihan umum (kpu) republik indonesia telah menerima sebanyak 1.467 pasangan calon kepala daerah yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi dalam pilkada serentak 2024.
jumlah ini mencerminkan antusiasme yang tinggi dari para calon pemimpin di seluruh indonesia, yang siap bertarung untuk memperebutkan kursi kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
ketua divisi teknis kpu ri, idham holik, mengungkapkan bahwa proses pendaftaran yang berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 27 hingga 29 agustus 2024, berjalan dengan lancar meskipun terdapat beberapa kendala teknis yang masih bisa diatasi.
baca juga:mantap maju di pilkada oki, pasangan muri terapkan filosofi merpati : insya allah tidak ingkar janji 
baca juga:pdip jagokan era di pilkada sumsel 2024 : kuda hitam yang siap menantang hdcu dan matahati !
"proses pendaftaran pasangan calon di rentang 27 hingga 29 agustus atau selama tiga hari berjalan lancar," ujarnya di sorong, papua barat daya, jumat, 30 agustus 2024.
menurut idham, dari 1.467 pasangan calon yang mendaftar, sebanyak 100 pasangan adalah calon gubernur dan wakil gubernur yang tersebar di 37 provinsi yang akan menggelar pilkada.
sementara itu, untuk tingkat kabupaten, tercatat 1.095 pasangan calon yang siap bersaing di 415 daerah. untuk tingkat kota, sebanyak 272 pasangan calon akan bertarung di 93 kota di seluruh indonesia.
baca juga:bawaslu sumsel awasi ketat tahapan pendaftaran peserta pilkada
baca juga:keputusan mk tak berefek di pilkada ogan ilir : pasangan panca-ardani sapu bersih seluruh parpol !
jumlah pasangan calon yang mendaftar ini menunjukkan bahwa pilkada serentak 2024 akan menjadi ajang yang sangat kompetitif, dengan banyak calon yang berasal dari berbagai latar belakang politik dan profesional.
"semua dapat tertangani walaupun memang di beberapa daerah sempat ada kendala. terutama persoalan administrasi misalnya formulir model b parpol datangnya terlambat," jelas idham.
proses pendaftaran pasangan calon ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan administrasi.
baca juga:demokrat rampungkan dukungan di 508 kabupaten dan kota se-indonesia : siap hadapi pilkada 2024 !
baca juga:resmi ! 14 pasangan bakal calon kepala daerah se-sumatera selatan yang diusung pdip di pilkada 2024 
salah satu isu yang paling sering muncul adalah keterlambatan pengiriman formulir model b dari partai politik.
formulir ini adalah salah satu dokumen penting yang harus dilengkapi oleh pasangan calon yang diusung oleh partai politik.
meskipun demikian, kpu berhasil mengatasi kendala ini dengan koordinasi yang baik antara kpu pusat dan daerah.
baca juga:golkar resmi dukung fery-herly di pilkada oku timur 2024
baca juga:6 pasangan cagub-cawagub resmi diusung pdip : siap hadapi pilkada 2024 !
hal ini menunjukkan kesiapan kpu dalam mengelola pilkada serentak 2024, yang melibatkan ribuan pasangan calon dan jutaan pemilih di seluruh indonesia.
dalam rangka menyambut pilkada serentak 2024, kpu telah melakukan berbagai persiapan, termasuk peningkatan kapasitas teknologi informasi.
selain itu, pelatihan bagi petugas pemilu, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti partai politik, lembaga keamanan, dan masyarakat sipil.
hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan lancar dan demokratis.
kpu juga telah menerapkan berbagai inovasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pilkada.
salah satu inovasi tersebut adalah penggunaan sistem pendaftaran online yang memungkinkan pasangan calon untuk mendaftar secara digital.
sistem ini tidak hanya memudahkan proses pendaftaran, tetapi juga mengurangi potensi terjadinya kesalahan administratif.
selain itu, kpu juga berupaya meningkatkan partisipasi pemilih melalui kampanye sosialisasi yang masif.
kampanye ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pilkada serentak 2024 dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi ini.
dalam kesempatan yang sama, idham holik juga mengingatkan bahwa para menteri dan kepala daerah petahana yang mencalonkan diri dalam pilkada 2024 harus mengambil cuti dari jabatan mereka selama masa pendaftaran hingga kampanye.
ini adalah langkah penting untuk menjaga netralitas dan menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang sedang menjabat.
"menteri yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah itu harus cuti," tegas idham.
ia menambahkan bahwa hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu pasal 70 ayat 3 undang-undang nomor 10 tahun 2016, yang mengharuskan calon petahana untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye.
langkah ini dianggap penting untuk menciptakan persaingan yang adil dalam pilkada serentak 2024.
dengan cuti, para petahana tidak dapat menggunakan fasilitas negara atau wewenang mereka untuk keuntungan kampanye, sehingga memberikan peluang yang lebih adil bagi calon lain yang bukan petahana.
pilkada serentak 2024 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi indonesia.
dengan melibatkan ribuan pasangan calon dan jutaan pemilih, pilkada ini tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin di tingkat daerah, tetapi juga memberikan gambaran umum tentang arah politik nasional.
pilkada serentak ini juga menjadi ujian bagi kemampuan indonesia dalam mengelola proses demokrasi di tengah kompleksitas politik dan sosial yang ada.
suksesnya penyelenggaraan pilkada ini akan menjadi cerminan dari kematangan demokrasi indonesia dan komitmen negara dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
selain itu, pilkada serentak 2024 juga diharapkan dapat mendorong munculnya pemimpin-pemimpin baru yang memiliki visi dan komitmen untuk memajukan daerah masing-masing.
dalam konteks ini, pilkada tidak hanya sekadar pemilihan, tetapi juga sebagai ajang untuk menemukan dan menguji calon pemimpin yang dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat.
dengan 1.467 pasangan calon yang telah mendaftar, pilkada serentak 2024 menjadi salah satu perhelatan demokrasi terbesar di indonesia.
kpu, sebagai lembaga penyelenggara, telah menunjukkan kesiapan dalam mengelola proses pendaftaran meskipun menghadapi berbagai tantangan administratif.
namun, tantangan tidak berhenti di sini.
pelaksanaan pilkada serentak 2024 membutuhkan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, masyarakat, dan media, untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan lancar dan adil.
dengan dukungan yang kuat dari semua pihak, diharapkan pilkada serentak 2024 dapat menjadi momen yang menguatkan demokrasi indonesia dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kompeten dan berintegritas.
kesuksesan pilkada ini juga akan menjadi landasan bagi pembangunan politik yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan