Pansus Haji Ingatkan Kemenag untuk Bersikap Kooperatif dalam Rapat Dengar Pendapat !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Senin , 26 Aug 2024 - 22:00

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji Nusron Wahid (kiri) memimpin Rapat Pansus Angket Haji yang menghadirkan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief (kanan) di Ruang Badan Anggaran DPR, Gedung Nusantara-FOTO : ANTARA-

Ketidakjelasan informasi ini menjadi perhatian serius Pansus, mengingat dampaknya terhadap manajemen dan pengalaman jamaah haji.

Penegasan ini bertujuan agar informasi yang disampaikan selama RDP adalah akurat dan transparan.

Iskan Qolba Lubis, anggota Pansus Hak Angket Haji DPR RI, mengungkapkan adanya ketidakkonsistenan dalam pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait masalah kuota haji.

Dalam salah satu rapat sebelumnya, Komisi VIII DPR menanyakan kemungkinan pemberian kuota tambahan untuk haji khusus mengingat banyaknya kuota yang tidak terserap tahun sebelumnya.

Namun, Menteri Agama Yaqut mengatakan bahwa tambahan kuota untuk haji khusus tidak diperbolehkan di Arab Saudi.

Iskan kemudian mempertanyakan apakah terdapat legal standing dari Arab Saudi yang menyatakan hal tersebut.

"Yang (kuota tambahan) 20 ribu dibagi 50 persen itu ada kebijakan Saudi Arabia tidak?" tanya Iskan kepada Subhan.

Iskan juga menyoroti kebijakan Kemenag dalam pembagian kuota haji khusus kepada beberapa travel haji tanpa memberi informasi yang memadai kepada Komisi VIII DPR.

Hal ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses alokasi kuota haji.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid, mengakui ketidaktahuannya mengenai kebijakan spesifik terkait kuota tambahan dan alokasinya.

Subhan menjelaskan bahwa pembagian kuota haji tambahan dilakukan berdasarkan pertimbangan praktis, terutama terkait dengan keterbatasan lokasi di Mina, Arab Saudi.

Subhan menjelaskan bahwa 20 ribu kuota haji tambahan dibagi rata, dengan 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

pansus haji ingatkan kemenag untuk bersikap kooperatif dalam rapat dengar pendapat !                            jakarta, koranpalpos.com – panitia khusus (pansus) angket penyelenggaraan haji dpr ri mengadakan rapat dengar pendapat (rdp) pada senin, 26 agustus 2024, yang dihadiri oleh direktur pelayanan haji luar negeri kementerian agama (kemenag), subhan cholid.
dalam kesempatan tersebut, anggota pansus, saleh partaonan daulay, menegaskan pentingnya sikap kooperatif dari pihak kemenag dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh anggota pansus.
penegasan ini penting mengingat adanya ketidaksesuaian informasi terkait dengan kuota haji dan fasilitas untuk jamaah.
baca juga:pansus angket haji dpr sepakati nusron wahid jadi ketua
baca juga:pansus angket haji 2024 mulai kerja pekan depan
saleh partaonan daulay, selaku anggota pansus, mengingatkan subhan cholid untuk bersikap kooperatif selama proses rdp.
"saya minta, bapak kooperatif dengan dpr. tidak apa-apa (tidak usah takut), kan kita tidak ada masalah ini," kata saleh kepada subhan di jakarta, senin.
menurut saleh, ketidakkonsistenan atau kurangnya keterbukaan dalam memberikan informasi dapat berdampak negatif terhadap citra kemenag di mata publik.
baca juga:mkd tak temukan cak imin langgar aturan pelaksanaan timwas haji dpr
baca juga:pelaksanaan haji 2024 lebih baik dibanding sebelumnya
"apabila saksi tidak menjawab pertanyaan secara kooperatif, hal tersebut nantinya dapat membuahkan citra (image) yang tidak baik di masyarakat. apalagi, direktorat pelayanan haji luar negeri kemenag memiliki tempat yang strategis terkait dengan kondisi jamaah haji selama di tanah suci," tambahnya.
saleh juga menekankan bahwa direktur pelayanan haji luar negeri kemenag seharusnya mengetahui secara mendetail mengenai penambahan kuota haji dan persiapan fasilitas untuk jamaah haji reguler.
"selama dia (subhan) mempersiapkan jamaah haji reguler itu, dia pasti tahu berapa jumlah yang disiapkan sebab setiap orang (jamaah haji) harus ada tempatnya, makannya, dan transportasinya. kan begitu. jadi beliau ini tahu semua terkait dengan itu," jelas saleh.
baca juga:dpr siapkan pansus untuk evaluasi ibadah haji 2024
baca juga:50 warga indonesia pergi haji gratis atas undangan raja salman
ketidakjelasan informasi ini menjadi perhatian serius pansus, mengingat dampaknya terhadap manajemen dan pengalaman jamaah haji.
penegasan ini bertujuan agar informasi yang disampaikan selama rdp adalah akurat dan transparan.
iskan qolba lubis, anggota pansus hak angket haji dpr ri, mengungkapkan adanya ketidakkonsistenan dalam pernyataan menteri agama yaqut cholil qoumas terkait masalah kuota haji.
baca juga:mengenal arti haji mabrur, berikut syarat dan ciri-cirinya
baca juga:41.189 calon haji indonesia sudah tiba di madinah 
dalam salah satu rapat sebelumnya, komisi viii dpr menanyakan kemungkinan pemberian kuota tambahan untuk haji khusus mengingat banyaknya kuota yang tidak terserap tahun sebelumnya.
namun, menteri agama yaqut mengatakan bahwa tambahan kuota untuk haji khusus tidak diperbolehkan di arab saudi.
iskan kemudian mempertanyakan apakah terdapat legal standing dari arab saudi yang menyatakan hal tersebut.
"yang (kuota tambahan) 20 ribu dibagi 50 persen itu ada kebijakan saudi arabia tidak?" tanya iskan kepada subhan.
iskan juga menyoroti kebijakan kemenag dalam pembagian kuota haji khusus kepada beberapa travel haji tanpa memberi informasi yang memadai kepada komisi viii dpr.
hal ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam proses alokasi kuota haji.
menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini, direktur pelayanan haji luar negeri kemenag, subhan cholid, mengakui ketidaktahuannya mengenai kebijakan spesifik terkait kuota tambahan dan alokasinya.
subhan menjelaskan bahwa pembagian kuota haji tambahan dilakukan berdasarkan pertimbangan praktis, terutama terkait dengan keterbatasan lokasi di mina, arab saudi.
subhan menjelaskan bahwa 20 ribu kuota haji tambahan dibagi rata, dengan 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
pertimbangan ini didasarkan pada keterbatasan lokasi di mina yang hanya seluas 172 ribu meter persegi atau 17,2 hektare.
jika semua jamaah haji reguler ditempatkan di lokasi tersebut tanpa tambahan kuota, setiap jamaah hanya akan mendapatkan kapasitas tenda dengan luas 0,8 meter persegi.
"terkait dengan pembagian kuota, kami tentu sebatas memberikan pertimbangan realita-realita yang ada. apabila jumlah jamaah terus bertambah sedangkan space dan luasan mina itu tidak bertambah, tentu kondisinya akan semakin padat," jelas subhan.
ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam pengalokasian kuota haji serta kurangnya informasi dapat berdampak pada pengalaman jamaah haji di tanah suci.
ketidakcukupan fasilitas dan penataan yang tidak memadai bisa menambah ketidaknyamanan bagi jamaah.
oleh karena itu, sikap kooperatif dari kemenag dan transparansi dalam penjelasan adalah kunci untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan dengan baik.
pansus haji dpr ri menekankan pentingnya penanganan isu kuota haji secara sistematis dan berbasis data.
keberhasilan penyelenggaraan haji bergantung pada kolaborasi antara kemenag, pansus, dan pihak-pihak terkait lainnya.
komunikasi yang terbuka dan jelas akan membantu mencegah masalah di masa depan dan memastikan bahwa semua jamaah mendapatkan pelayanan yang optimal.
pihak kemenag diharapkan dapat memberikan respons yang memadai terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pansus dan menjelaskan kebijakan serta pertimbangan yang mendasari keputusan-keputusan yang diambil.
kejelasan ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses penyelenggaraan haji berjalan dengan baik.
rapat dengar pendapat ini mencerminkan pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam penyelenggaraan haji.
pansus haji dpr ri berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan kepentingan jamaah menjadi prioritas utama.
diharapkan, dengan adanya keterbukaan dan kerjasama antara semua pihak, masalah-masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik, dan kualitas layanan haji dapat ditingkatkan untuk kesejahteraan jamaah di masa depan.
sebagai penutup, kehadiran anggota pansus dan kemenag dalam rdp ini menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memastikan transparansi dalam penyelenggaraan haji.
momen ini juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang baik antara lembaga pemerintah dan badan legislatif dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah haji.
dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan pelaksanaan haji dapat terus ditingkatkan dan dioptimalkan untuk masa depan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 26 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan