Pengumuman ! Pemerintah Syaratkan Pembangunan Rumah Tahan Gempa dan Ramah Lingkungan

Berdasarkan riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) tahun 2023, sektor ini menciptakan nilai perekonomian atau omzet sebesar Rp4.740 triliun hingga Rp5.788 triliun per tahun.

Sektor properti juga berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar Rp2.349 triliun hingga Rp2.865 triliun per tahun, yang setara dengan 14,63 persen hingga 16,30 persen dari total PDB.

Kontribusi ini mencerminkan betapa pentingnya sektor properti dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Untuk memastikan bahwa semua proyek pembangunan memenuhi standar yang ditetapkan, pemerintah akan memperketat regulasi dan pengawasan.

Kementerian PUPR akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, asosiasi profesi, dan pelaku industri, untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Penerapan standar baru dalam pembangunan perumahan juga akan melibatkan pelatihan dan sertifikasi bagi para profesional di bidang konstruksi dan perencanaan.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para pelaku industri dapat memahami dan menerapkan teknologi dan prinsip keberlanjutan dengan lebih baik.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pembangunan perumahan di Indonesia tidak hanya fokus pada aspek fisik bangunan, tetapi juga pada kualitas lingkungan dan keselamatan penghuni.

Penerapan teknologi canggih, prinsip ramah lingkungan, dan penguatan regulasi akan menjadi langkah penting untuk menciptakan perumahan yang berkelanjutan dan aman bagi seluruh masyarakat.

“BNI berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan perumahan yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Basuki.

Ke depan, pemerintah berharap bahwa sektor perumahan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap rumah yang dibangun memenuhi standar ketahanan gempa dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati hunian yang tidak hanya nyaman dan aman, tetapi juga mendukung kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Meskipun kebijakan ini merupakan langkah positif untuk perbaikan kualitas perumahan, implementasinya tentu menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan tersebut meliputi biaya tambahan untuk teknologi tahan gempa, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan yang berkelanjutan, dan kebutuhan akan pelatihan untuk para profesional di bidang konstruksi.

Namun, dengan dukungan pemerintah, industri properti, dan masyarakat, tantangan tersebut diharapkan dapat diatasi.