PUPR Sebut Risiko Penyelenggaraan Bantuan PSU Perumahan Perlu Dimitigasi Sejak Dini !
![](https://palpos.bacakoran.co/upload/9d5ab3d472d101da50b1708a46615996.jpg)
Seorang warga melintas di perumahan subsidi yang baru dibangun kawasan Hadrah Land di Labuy, Baitussalam, Aceh Besar, Aceh, Kamis (29/2/2024).-FOTO : ANTARA-
Selain itu, Hidayat menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dalam setiap tahap penyaluran bantuan PSU.
"Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak internal Kementerian PUPR, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan pengawasan yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap proyek PSU berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," katanya.
Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan PSU, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR telah menyusun sejumlah strategi.
Salah satu strategi utama adalah memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku pembangunan.
Melalui koordinasi yang lebih baik, diharapkan setiap proyek PSU dapat berjalan dengan lebih lancar dan tepat waktu.
Selain itu, Kementerian PUPR juga berupaya meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan PSU.
Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui secara langsung perkembangan proyek PSU di wilayah mereka.
"Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program PSU dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi mereka," ujar Hidayat.
Manajemen risiko yang efektif dalam penyelenggaraan bantuan PSU perumahan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Dengan pemahaman yang baik tentang manajemen risiko dan implementasi strategi yang tepat, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR berharap dapat mencapai tujuan pembangunan perumahan layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.
Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, komitmen PUPR dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas penyaluran bantuan PSU akan terus diperkuat melalui berbagai upaya, termasuk penguatan budaya sadar risiko, transparansi, dan koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak terkait.