Revisi UU Pilkada : Timbulkan Reaksi Negatif Masyarakat !

Reporter: Robiansyah |

Editor: Dahlia |

Kamis , 22 Aug 2024 - 21:28

Gerakan mahasiswa dari sejumlah elemen di depan Gedung DPR menolak revisi UU Pilkada-Foto : Disway-

Namun, PDI Perjuangan menegaskan sikapnya untuk tidak sependapat dengan RUU tersebut.

Legislator PDI Perjuangan, M. Nurdin, menyatakan bahwa fraksinya menolak membawa revisi UU Pilkada ke rapat paripurna terdekat.

Ini menunjukkan adanya ketidaksetujuan internal dalam proses pembahasan revisi UU Pilkada di DPR.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang hadir dalam rapat Panja Baleg tersebut, menyatakan bahwa pemerintah mendukung hasil pembahasan itu untuk dibawa ke rapat paripurna DPR.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi, memimpin rapat Panja Baleg dan menanyakan persetujuan peserta rapat terhadap hasil pembahasan RUU tersebut.

Mayoritas peserta rapat menyatakan persetujuannya, yang semakin memperjelas bahwa keputusan ini sudah mendapatkan dukungan politik yang signifikan di DPR.

Namun, Palguna mengingatkan bahwa tindakan Baleg DPR RI berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat dan kalangan civil society.

Palguna mensinyalir bahwa rakyat Indonesia, kalangan akademisi, dan aktivis masyarakat sipil harus bersiap untuk melawan tindakan ini jika mereka merasa keputusan tersebut melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Dalam sistem demokrasi, konstitusi adalah landasan utama yang harus dijaga dan dihormati oleh semua lembaga negara.

Ketika putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, diabaikan atau disiasati, maka hal tersebut dapat memicu krisis kepercayaan terhadap sistem hukum dan demokrasi itu sendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, yang sebelumnya ditetapkan minimal 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menjadi didukung oleh partai politik dengan perolehan suara antara 6,5 hingga 10 persen dari total suara sah.

Putusan ini juga menetapkan syarat usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun.

Namun, dalam revisi UU Pilkada yang dibahas oleh Baleg, terdapat perubahan yang dianggap menyiasati putusan MK tersebut.

Misalnya, dalam Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada, Panja Baleg merumuskan batas usia minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, bukan sejak pendaftaran.

Ini dinilai sebagai upaya untuk menghindari putusan MK yang seharusnya diikuti.

revisi uu pilkada : timbulkan reaksi negatif masyarakat !                            palembang, koranpalpos.com – putusan mahkamah konstitusi (mk) yang mengabulkan  sebagian gugatan yang dilayangkan partai buruh dan partai gelora terkait dengan syarat pengajuan kepala daerah pada pilkada 2024, sehingga dari keputusan ambang batas pengajuan calon gubernur minimal 6,5 persen 7,5 persen (khusus jakarta) dari semula 20% tersebut berimplikasi kepada peta politik baik di pusat maupun di daerah.
kondisi ini nampaknya 'ditentang' dpr ri yang sebagian besar adalah dari fraksi partai yang tergabung dalam koalisi indonesia maju (kim) plus.
bahkan dpr ri langsung bersikap dan bergerak cepat dengan melakukan revisi uu pilkada terutama terkait dengan ambang batas dan batas umur calon kepala daerah provinsi atau calon gubernur.
rapat  membahas langkah revisi uu pilkada tersebut langsung digelar pada kamis (22/8), dengan target menganulir putusan mk, namun seiring dengan langkah tersebut, sejumlah anggota partai buruh bersama mahasiswa melakukan aksi dengan turun ke jalan (demo) ke gedung dpr ri senayan jakarta.
baca juga:pemprov sumsel sinergi bersama bnn berantas peredaran narkoba 
baca juga:prakiraan cuaca bmkg 22 agustus 2024 : sebagian besar wilayah indonesia diprakirakan berawan dan hujan ringan
dimana tujuan dari aksi tersebut yakni menolak dengan tegas revisi uu pilkada tersebut dan mendesak agar dpr ri menjalankan apa yang telah menjadi keputusan mk.
pengamat politik sumsel, drs bagindo togar butar butar mengatakan, keputusan mk yang menurunkan ambang batas pencalonan dari 20% menjadi 6,5% (7,5% untuk jakarta) merupakan langkah yang tepat dan responsif terhadap dinamika politik saat ini.
"putusan mk adalah langkah demokratis yang memberikan kesempatan lebih besar bagi calon-calon yang sebelumnya terhambat oleh batasan ambang partai. upaya dpr untuk membatalkan keputusan ini menunjukkan ketidakpahaman terhadap kebutuhan reformasi dalam sistem politik kita," ujar bagindo.
dia menilai revisi uu pilkada yang bertujuan untuk mengubah kembali ketentuan ambang batas akan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang mendukung keterlibatan lebih banyak calon dan partai politik.
baca juga:jokowi hormati putusan mk soal syarat calon kepala daerah
baca juga:seleksi cpns dan pppk sumatera selatan 2024 : jadwal, formasi, dan prosedur pendaftaran !
"revisi tersebut, jika diteruskan, akan kembali memperkuat dominasi elit partai dan mengabaikan aspirasi rakyat. mk telah memberikan putusan yang sejalan dengan semangat demokrasi yang lebih inklusif," tambah bagindo.bagindo juga menekankan bahwa upaya revisi ini seharusnya tidak dilakukan hanya untuk kepentingan jangka pendek atau untuk kepentingan kelompok tertentu. "keputusan mk sudah final dan mengikat. jika dpr tetap ingin melakukan revisi, prosesnya harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sistem politik dan demokrasi kita," pungkasnya.
sementara itu sejumlah warga juga memberikan reaksi terkait langkah dpr ri tersebut.
dimana warga  menganggap putusan tersebut sebagai langkah positif dalam memperbaiki sistem politik di indonesia.
beberapa warga, seperti rudi, warga kemuning palembang menyatakan, dirinya sangat mendukung keputusan mk ini.
perubahan ambang batas pencalonan akan memberikan peluang lebih luas bagi calon kepala daerah yang memiliki kapasitas, tetapi mungkin terkendala oleh ambang batas yang terlalu tinggi.
warga lainnya, rina, warga alang-alang lebar palembang juga berharap agar semua pihak dapat menghormati putusan mk  tersebut. 
“ini adalah langkah maju untuk demokrasi kita. kami meminta semua pihak, termasuk partai politik dan lembaga pemerintah, untuk menghormati dan mendukung keputusan mk agar proses demokrasi berjalan lebih baik," tandasnya.
sebelumnya, ketua majelis kehormatan mahkamah konstitusi (mkmk), i dewa gede palguna, dengan tegas menyebut bahwa rapat badan legislasi (baleg) dewan perwakilan rakyat (dpr) ri merupakan tindakan pembangkangan terhadap putusan mahkamah konstitusi (mk). 
baleg dpr baru saja menyelesaikan rapat membahas rancangan undang-undang (ruu) tentang pilkada pada rabu, 21 agustus 2024, yang berpotensi bertentangan dengan putusan mk terkait uu pilkada.
dalam pandangan palguna, tindakan tersebut bukan hanya sebuah pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan penghinaan terhadap sistem konstitusional indonesia. 
palguna menyatakan bahwa meskipun secara kelembagaan mkmk tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti masalah ini, namun ia secara pribadi menganggap tindakan baleg sebagai bentuk pembangkangan yang terang-terangan terhadap putusan mk.
pernyataan ini memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum hingga para akademisi.
rapat badan legislasi dpr ri pada 21 agustus 2024 yang membahas revisi uu pilkada menuai banyak kritik. 
delapan fraksi menyatakan dukungannya terhadap hasil pembahasan perubahan keempat undang-undang pemilihan kepala daerah.
namun, hanya satu fraksi, yakni pdi perjuangan, yang menolak hasil pembahasan tersebut.
fraksi-fraksi lain yang menyetujui revisi uu pilkada adalah partai gerindra, partai golkar, partai amanat nasional, partai demokrat, partai kebangkitan bangsa, partai keadilan sejahtera, dan partai persatuan pembangunan. 
pandangan seragam mereka mendorong agar pembahasan revisi uu pilkada segera dibawa ke pembahasan tingkat ii atau pengesahan dalam rapat paripurna dpr.
namun, pdi perjuangan menegaskan sikapnya untuk tidak sependapat dengan ruu tersebut. 
legislator pdi perjuangan, m. nurdin, menyatakan bahwa fraksinya menolak membawa revisi uu pilkada ke rapat paripurna terdekat. 
ini menunjukkan adanya ketidaksetujuan internal dalam proses pembahasan revisi uu pilkada di dpr.
menteri dalam negeri, tito karnavian, yang hadir dalam rapat panja baleg tersebut, menyatakan bahwa pemerintah mendukung hasil pembahasan itu untuk dibawa ke rapat paripurna dpr. 
sementara itu, wakil ketua baleg, achmad baidowi, memimpin rapat panja baleg dan menanyakan persetujuan peserta rapat terhadap hasil pembahasan ruu tersebut. 
mayoritas peserta rapat menyatakan persetujuannya, yang semakin memperjelas bahwa keputusan ini sudah mendapatkan dukungan politik yang signifikan di dpr.
namun, palguna mengingatkan bahwa tindakan baleg dpr ri berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat dan kalangan civil society. 
palguna mensinyalir bahwa rakyat indonesia, kalangan akademisi, dan aktivis masyarakat sipil harus bersiap untuk melawan tindakan ini jika mereka merasa keputusan tersebut melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
dalam sistem demokrasi, konstitusi adalah landasan utama yang harus dijaga dan dihormati oleh semua lembaga negara. 
ketika putusan mahkamah konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, diabaikan atau disiasati, maka hal tersebut dapat memicu krisis kepercayaan terhadap sistem hukum dan demokrasi itu sendiri.
putusan mahkamah konstitusi sebelumnya telah menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, yang sebelumnya ditetapkan minimal 20 persen kursi di dewan perwakilan rakyat daerah (dprd), menjadi didukung oleh partai politik dengan perolehan suara antara 6,5 hingga 10 persen dari total suara sah. 
putusan ini juga menetapkan syarat usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun.
namun, dalam revisi uu pilkada yang dibahas oleh baleg, terdapat perubahan yang dianggap menyiasati putusan mk tersebut.
misalnya, dalam pasal 7 ayat 2 huruf e uu pilkada, panja baleg merumuskan batas usia minimal 30 tahun terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, bukan sejak pendaftaran.
ini dinilai sebagai upaya untuk menghindari putusan mk yang seharusnya diikuti.
selain itu, baleg juga mengatur bahwa ambang batas pencalonan sebesar 6,5 hingga 10 persen suara sah hanya berlaku bagi partai politik non-kursi di dprd, sedangkan untuk partai pemilik kursi di dprd, ambang batas pencalonan tetap sebesar 20 persen dari jumlah kursi di dewan atau 25 persen dari perolehan suara sah. 
perubahan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa prinsip kesetaraan dalam pencalonan kepala daerah dapat terganggu.
tidak hanya masyarakat umum, kalangan akademisi dan civil society juga mulai angkat bicara mengenai kontroversi ini.
mereka memandang bahwa tindakan baleg dpr ri ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi dpr dan mahkamah konstitusi. 
banyak yang berpendapat bahwa jika revisi uu pilkada ini disahkan dalam rapat paripurna dpr, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi masa depan demokrasi di indonesia.
beberapa akademisi juga menyoroti perlunya upaya hukum lebih lanjut untuk memastikan bahwa putusan mahkamah konstitusi diimplementasikan dengan benar. 
mereka mengusulkan agar rakyat dan organisasi masyarakat sipil bersatu untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap revisi uu pilkada yang telah disetujui baleg. 
hal ini dinilai penting untuk menjaga integritas konstitusi dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah.
keputusan baleg dpr yang membangkang terhadap putusan mk ini tentu saja memiliki implikasi politik yang besar. 
dalam jangka pendek, hal ini dapat memicu ketegangan antara legislatif dan yudikatif, yang berpotensi melemahkan sistem check and balances dalam pemerintahan. 
selain itu, jika masyarakat merasa bahwa hak-hak mereka diabaikan, hal ini dapat memicu protes atau gerakan sosial yang lebih besar.
dalam jangka panjang, jika tindakan seperti ini terus terjadi, maka akan ada risiko bahwa lembaga-lembaga negara lain akan mengikuti jejak yang sama, mengabaikan putusan hukum yang tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka. 
ini bisa berujung pada erosi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum di indonesia.
kontroversi seputar pembahasan revisi uu pilkada di baleg dpr ri telah membuka diskusi lebih luas mengenai krisis konstitusi yang sedang dihadapi indonesia. 
tindakan baleg yang dianggap membangkang putusan mahkamah konstitusi adalah tanda-tanda awal dari potensi krisis yang lebih besar dalam sistem demokrasi dan hukum di indonesia. 
penting bagi masyarakat, civil society, dan akademisi untuk tetap waspada dan terus memperjuangkan keadilan serta supremasi hukum agar demokrasi di indonesia tetap terjaga dan berjalan sesuai dengan konstitusi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 23 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan