Menuju Indonesia Tanpa Kemiskinan : Ini Rincian Alokasi Rp504,7 Triliun untuk Program Sosial !
![](https://palpos.bacakoran.co/upload/e5e3be258d8c25dd740013cb27355882.jpg)
Tangkap layar Presiden Joko Widodo dan Iriana saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD Tahun 2024 Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (16/8/2024)-FOTO : ANTARA-
BACA JUGA:Strategi Golkar atau Tekanan Politik ?
Selama sepuluh tahun pemerintahannya, pemerintah telah menganggarkan Rp113 triliun untuk Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang dirancang untuk mendukung pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program unggulan yang mendapatkan perhatian khusus dalam anggaran perlindungan sosial ini.
Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah menganggarkan Rp225 triliun untuk PKH.
BACA JUGA:Pascapenyesuaian Harga BBM Nonsubsidi : Ini Harapan Masyarakat !
Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu setiap tahunnya.
Selain itu, anggaran sebesar Rp60,3 triliun telah dialokasikan untuk program Pra Kerja selama lima tahun.
Program ini telah dimanfaatkan untuk meningkatkan keahlian sebanyak 18,8 juta pekerja di seluruh Indonesia.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa investasi dalam pengembangan keahlian dan pelatihan kerja adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyampaikan capaian signifikan dalam pengurangan tingkat kemiskinan selama sepuluh tahun pemerintahannya.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin secara nasional mencapai 9,03 persen, turun dari 11,25 persen pada Maret 2014.
Di Sulawesi, tingkat kemiskinan pada Maret 2024 adalah 9,59 persen, sedangkan di Maluku dan Papua mencapai 19,39 persen.
Meskipun terdapat kemajuan, beberapa daerah seperti Sulawesi Tengah (11,77 persen) dan Maluku Utara (6,32 persen) masih menghadapi tantangan.