Menuju Indonesia Tanpa Kemiskinan : Ini Rincian Alokasi Rp504,7 Triliun untuk Program Sosial !

Reporter: Maryati |

Editor: Robiansyah |

Jumat , 16 Aug 2024 - 20:43

Tangkap layar Presiden Joko Widodo dan Iriana saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD Tahun 2024 Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (16/8/2024)-FOTO : ANTARA-

Selama sepuluh tahun pemerintahannya, pemerintah telah menganggarkan Rp113 triliun untuk Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang dirancang untuk mendukung pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program unggulan yang mendapatkan perhatian khusus dalam anggaran perlindungan sosial ini.

Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah menganggarkan Rp225 triliun untuk PKH.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu setiap tahunnya.

Selain itu, anggaran sebesar Rp60,3 triliun telah dialokasikan untuk program Pra Kerja selama lima tahun.

Program ini telah dimanfaatkan untuk meningkatkan keahlian sebanyak 18,8 juta pekerja di seluruh Indonesia.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa investasi dalam pengembangan keahlian dan pelatihan kerja adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menyampaikan capaian signifikan dalam pengurangan tingkat kemiskinan selama sepuluh tahun pemerintahannya.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin secara nasional mencapai 9,03 persen, turun dari 11,25 persen pada Maret 2014.

Di Sulawesi, tingkat kemiskinan pada Maret 2024 adalah 9,59 persen, sedangkan di Maluku dan Papua mencapai 19,39 persen.

Meskipun terdapat kemajuan, beberapa daerah seperti Sulawesi Tengah (11,77 persen) dan Maluku Utara (6,32 persen) masih menghadapi tantangan.

menuju indonesia tanpa kemiskinan : ini rincian alokasi rp504,7 triliun untuk program sosial !                              koranpalpos.com - presiden joko widodo baru-baru ini mengumumkan alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar rp504,7 triliun yang akan digunakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan di indonesia.
pengumuman ini disampaikan dalam pidatonya saat sidang paripurna dpr ri tahun sidang 2024-2025 di gedung mpr/dpr/dpd jakarta, jumat (16/8/2024).
dalam pidatonya, presiden jokowi menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran tersebut untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di indonesia dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.
baca juga:tingkatkan kesiagaan : peningkatan titik panas dan upaya penanganan karhutla di sumatera selatan !
baca juga:pidato lengkap presiden jokowi terkait ruu apbn 2025 dan nota keuangan
"anggaran rp504,7 triliun ini akan digunakan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan," ujarnya.
anggaran ini merupakan bagian dari rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (rapbn) tahun 2025, yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh bagi masyarakat.
presiden jokowi juga menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, dan penanganan penyakit menular seperti tbc, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.
baca juga:polemik revitalisasi pasar 16 ilir : pedagang kembali mengembalikan surat edaran pt bcr !
baca juga:masyarakat siap-siap terpuruk !
dalam rapbn 2025, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar rp197,8 triliun untuk sektor kesehatan, yang merupakan 5,5 persen dari total belanja negara.
anggaran ini akan digunakan untuk berbagai program kesehatan termasuk peningkatan layanan kesehatan, pengurangan angka stunting, serta penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
selain sektor kesehatan, presiden jokowi juga merinci anggaran yang dialokasikan untuk sektor pendidikan.
baca juga:seragam tanpa hijab di paskibraka 2024 : kebijakan bpip yang picu perdebatan !
baca juga:strategi golkar atau tekanan politik ? 
selama sepuluh tahun pemerintahannya, pemerintah telah menganggarkan rp113 triliun untuk program kartu indonesia pintar (kip), yang dirancang untuk mendukung pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari tingkat sd hingga sma/smk di seluruh indonesia.
program keluarga harapan (pkh) adalah salah satu program unggulan yang mendapatkan perhatian khusus dalam anggaran perlindungan sosial ini.
selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah menganggarkan rp225 triliun untuk pkh.
baca juga:pascapenyesuaian harga bbm nonsubsidi : ini harapan masyarakat !
baca juga:filosofi dan estetika di balik desain istana garuda ikn : desainer ungkap warna dianggap gelap dan mistis !
program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu setiap tahunnya.
selain itu, anggaran sebesar rp60,3 triliun telah dialokasikan untuk program pra kerja selama lima tahun.
program ini telah dimanfaatkan untuk meningkatkan keahlian sebanyak 18,8 juta pekerja di seluruh indonesia.
presiden jokowi menegaskan bahwa investasi dalam pengembangan keahlian dan pelatihan kerja adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
dalam pidatonya, presiden jokowi juga menyampaikan capaian signifikan dalam pengurangan tingkat kemiskinan selama sepuluh tahun pemerintahannya.
data dari badan pusat statistik menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah, termasuk sulawesi, maluku, dan papua.
pada maret 2024, persentase penduduk miskin secara nasional mencapai 9,03 persen, turun dari 11,25 persen pada maret 2014.
di sulawesi, tingkat kemiskinan pada maret 2024 adalah 9,59 persen, sedangkan di maluku dan papua mencapai 19,39 persen.
meskipun terdapat kemajuan, beberapa daerah seperti sulawesi tengah (11,77 persen) dan maluku utara (6,32 persen) masih menghadapi tantangan.
sebagai perbandingan, tingkat kemiskinan di maluku dan papua pada maret 2014 mencapai 23,15 persen, menunjukkan penurunan yang signifikan selama periode tersebut.
presiden jokowi juga menekankan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran perlindungan sosial ini untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif pada masyarakat.
"kami akan terus berupaya untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat miskin dan rentan," kata presiden jokowi.
pemerintah juga berencana untuk memperkuat koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi terkait untuk memastikan implementasi program-program perlindungan sosial dapat berjalan dengan baik.
upaya ini termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi yang berkala terhadap hasil dan dampak dari program-program tersebut.
pengumuman presiden jokowi mengenai alokasi anggaran perlindungan sosial ini mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat.
banyak yang menyambut baik langkah pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, namun ada juga yang berharap agar implementasi program-program tersebut dapat dilakukan dengan lebih efektif.
rina, seorang ibu rumah tangga dari jakarta, mengungkapkan harapannya agar program-program perlindungan sosial ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
"saya sangat mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. semoga bantuan yang diberikan dapat benar-benar membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan," ujarnya.
sementara itu, agus, seorang pengusaha kecil dari surabaya, berharap agar pemerintah dapat memperhatikan distribusi bantuan agar lebih merata dan tepat sasaran.
"saya berharap agar program-program ini tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada dampaknya di lapangan. pemerataan bantuan akan sangat membantu masyarakat di daerah-daerah terpencil," katanya.
alokasi anggaran sebesar rp504,7 triliun untuk perlindungan sosial yang diumumkan oleh presiden jokowi adalah langkah besar dalam upaya mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan di indonesia.
dengan anggaran ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
namun, kesuksesan dari upaya ini tidak hanya bergantung pada jumlah anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada implementasi yang efektif dan koordinasi antara berbagai pihak.
pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa program-program perlindungan sosial dapat memberikan manfaat yang maksimal dan mengurangi angka kemiskinan secara signifikan.
dengan langkah-langkah yang tepat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan indonesia dapat mencapai target pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya menuju masa depan yang lebih baik.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 17 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan