2024, ASN Senyum Sumringah Diguyur Bonus dan Insentif

Reporter: Erika |

Editor: Robiansyah |

Senin , 04 Dec 2023 - 21:46

Terpisah, salah seorang ASN dari Ogan Ilir (OI), berinisial AB menyambut baik kebijakan bonus akhir tahun dan insentif tiap 3 bulan sebagai langkah positif dalam meningkatkan penghasilan dan motivasi kerja.

"Hal ini dapat memberikan dorongan ekstra untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja utamanya dalam melayani masyarakat,"katanya. Namun L, ASN lainnya dari Ogan Ilir menyampaikan, keprihatinan terkait implementasi dan transparansi dalam penentuan pemberian bonus dan insentif.

"Saya harap mekanismenya jelas dan objektif, transparan dan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil dan memberikan insentif kepada mereka yang benar-benar berprestasi," katanya.

Lailata Ridha SH, anggota DPRD Kota Palembang, menekankan pentingnya agar bonus dan insentif yang diberikan memiliki korelasi yang kuat dengan kinerja ASN itu sendiri.

Menurut Lailata Ridha, kebijakan pemberian bonus dan insentif merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja ASN. Namun, ia menegaskan bahwa pemberian tersebut harus didasarkan pada pencapaian kinerja yang nyata dan dapat diukur.

“Bonus dan insentif yang diberikan kepada ASN haruslah berkorelasi dengan kinerja yang telah dicapai. Ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong ASN untuk terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat," ungkap Lailata.

Dalam konteks ini lanjut Lailata, dirinya yakin dengan konsep ini, pemberian bonus dan insentif dapat lebih terstruktur dan adil. "Konsep gaji plus bonus dan insentif pada prinsipnya harus transparansi sehingga mendapat penghargaan yang sepadan dan hal ini tentunya akan memotivasi mereka untuk terus berkarya," tambahnya.

Selain itu, Lailata juga menilai bahwa keterlibatan pimpinan unit kerja dalam pembagian insentif merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan produktif.

“Jika pembagian insentif dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang mengetahui secara langsung kinerja bawahannya, maka keadilan dalam pembagian insentif dapat terwujud. ASN akan merasa dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sumsel, DR H Budiarto Marsul mengatakan, rencana pemerintah untuk memberikan insentif dan bonus kepada ASN, adalah hal yang sangat positif.

“Namun dia meminta agar pemberian sejumlah fasilitas itu, dapat diimbangi dengan peningkatan kinerja dari para ASN. "Jadi, kalau insentif dan bonusnya sudah banyak. Maka sangat wajar bila masyarakat juga menuntut agar ASN dapat meningkatkan kinerja, maupun pelayanannya kepada masyarakat

Selain itu lanjut Budi, sejumlah fasilitas tersebut boleh-boleh saja diberikan. Tapi jangan sampai banyak membebani anggaran. Apalagi kalau sampai mencoret atau membatalkan sejumlah kebijakan atai pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat banyak.

Sebelumnya, Plt Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yudi Wicaksono juga menanggapi isu seputar konsep gaji tunggal.

Dimana Yudi dengan tegas membantah bahwa hal tersebut akan mengurangi penghasilan ASN. Sebaliknya, Yudi menyatakan bahwa tujuan utama dari konsep gaji tunggal adalah untuk memperbaiki skema pemberian insentif.

"Saya ingin meluruskan kalau ada isu-isu bahwa dengan konsep gaji tunggal atau total reward ini akan membuat penghasilan ASN turun, sekali lagi tidak. Justru kita ingin memperbaiki skema pemberian insentifnya," tegas Yudi.

2024, asn senyum sumringah diguyur bonus dan insentif                             memasuki 2024 akan menjadi awal tahun yang membawa berita gembira bagi aparatur sipil negara (asn) di indonesia. pasalnya, pemerintah akan memberikan insentif setiap 3 bulan dan bonus tahunan menjadi angin segar bagi ribuan asn yang setia melayani negara. 
pernyataan ini disampaikan oleh pelaksana tugas (plt) asisten deputi manajemen talenta dan peningkatan kapasitas sdm aparatur kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), yudi wicaksono.
regulasi atau aturan terkait bonus dan insentif ini sedang digodok kementerian panrb akan mengatur pemberian bonus akhir tahun dan insentif setiap 3 bulan, diharapkan rampung pada april 2024.
selain insentif dan bonus, pns tetap akan menerima berbagai tunjangan sebagai tambahan penghasilan. ini termasuk tunjangan jabatan manajerial, tunjangan individu seperti tunjangan kemahalan dan tunjangan hari raya (thr), serta jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua.
terkait rencana kebijakan pemerintah ini, disambut para asn di sumatera selatan (sumsel). dimana asn berharap dengan kebijakan bonus dan insentif tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan positif untuk meningkatkan kinerja dan semangat pelayanan kepada masyarakat.
salah seorang as di kota palembang, sr menyampaikan rasa terima kasihnya atas kebijakan tersebut. menurutnya, pemberian bonus dan insentif dapat menjadi motivasi tambahan untuk terus memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik.
"kami sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait bonus dan insentif. ini memberikan semangat ekstra bagi kami untuk bekerja lebih keras dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat," ujarnya, senin (4/12).
para asn menilai, pemberian insentif setiap 3 bulan memberikan kepastian dan kestabilan tambahan dalam pengelolaan keuangan pribadi dan hal ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja keras yang telah diberikan oleh setiap asn.
sedangkan st, asn lainnya mengatakan, pentingnya transparansi dalam mekanisme penilaian kinerja yang menjadi dasar pemberian bonus dan insentif. para asn berharap agar kriteria penilaian tersebut dapat dijelaskan dengan lebih rinci dan obyektif agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan mereka.
"tentu saya mendukung penuh dan jelas sangat senang atas  bonus dan insentif, namun saya berharap kriteria penilaian ini dapat dipahami dengan jelas sehingga dapat memberikan keadilan bagi seluruh asn," ucapnya.
selanjutnya salah seorang  asn lainnya di palembang yang enggan disebut namanya menyampaikan harapannya agar proses penilaian kinerja tidak hanya berfokus pada output kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitatif dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“dimana mengukur kinerja asn seharusnya tidak hanya melihat angka-angka, tetapi juga melihat bagaimana kami memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. kualitas pelayanan juga perlu dihargai dan dinilai," tambahnya.
selanjutnya dian, salah seorang pns pemkot palembang mengaku, sampai saat ini belum tahu terkait autran ini. “saya belum penah dengar adanya insentif tambahan ini. kalau memang benar, ya sangat senang sekali," jelas dia.
jika memang benar, sambung dia, ini akan menjadi motivasi bagi pns untuk bekerja lebih baik  lagi. senada diungkapkan wia, pns pemkot palembang. "wah saya sangat senang sekali kalau memang insentif diberikan selama 3 bulan sekali. tapi, kami belum pernah mendengarnya. semoga saja memang benar. jadi kerja bisa lebih semangat," ujarnya.
terpisah, salah seorang asn dari ogan ilir (oi), berinisial ab menyambut baik kebijakan bonus akhir tahun dan insentif tiap 3 bulan sebagai langkah positif dalam meningkatkan penghasilan dan motivasi kerja. 
"hal ini dapat memberikan dorongan ekstra untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja utamanya dalam melayani masyarakat,"katanya. namun l, asn lainnya dari ogan ilir menyampaikan, keprihatinan terkait implementasi dan transparansi dalam penentuan pemberian bonus dan insentif.
"saya harap mekanismenya jelas dan objektif, transparan dan diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil dan memberikan insentif kepada mereka yang benar-benar berprestasi," katanya.
lailata ridha sh, anggota dprd kota palembang, menekankan pentingnya agar bonus dan insentif yang diberikan memiliki korelasi yang kuat dengan kinerja asn itu sendiri.
menurut lailata ridha, kebijakan pemberian bonus dan insentif merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan motivasi dan kinerja asn. namun, ia menegaskan bahwa pemberian tersebut harus didasarkan pada pencapaian kinerja yang nyata dan dapat diukur.
“bonus dan insentif yang diberikan kepada asn haruslah berkorelasi dengan kinerja yang telah dicapai. ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong asn untuk terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat," ungkap lailata.
dalam konteks ini lanjut lailata, dirinya yakin dengan konsep ini, pemberian bonus dan insentif dapat lebih terstruktur dan adil. "konsep gaji plus bonus dan insentif pada prinsipnya harus transparansi sehingga mendapat penghargaan yang sepadan dan hal ini tentunya akan memotivasi mereka untuk terus berkarya," tambahnya.
selain itu, lailata juga menilai bahwa keterlibatan pimpinan unit kerja dalam pembagian insentif merupakan langkah yang tepat. menurutnya, hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif dan produktif.
“jika pembagian insentif dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang mengetahui secara langsung kinerja bawahannya, maka keadilan dalam pembagian insentif dapat terwujud. asn akan merasa dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja," tuturnya.
sementara  itu, anggota komisi i dprd sumsel,   dr h budiarto marsul mengatakan, rencana pemerintah untuk memberikan insentif dan bonus kepada asn, adalah hal yang sangat positif.
“namun dia meminta agar pemberian sejumlah fasilitas itu, dapat diimbangi dengan peningkatan kinerja dari para asn. "jadi, kalau insentif dan bonusnya sudah banyak. maka sangat wajar bila masyarakat juga menuntut agar asn dapat meningkatkan kinerja, maupun pelayanannya kepada masyarakat 
selain itu lanjut budi, sejumlah fasilitas tersebut boleh-boleh saja diberikan. tapi jangan sampai banyak membebani anggaran. apalagi kalau sampai mencoret atau membatalkan sejumlah kebijakan atai pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat banyak. 
sebelumnya, plt asisten deputi manajemen talenta dan peningkatan kapasitas sdm aparatur kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb), yudi wicaksono juga  menanggapi isu seputar konsep gaji tunggal.
dimana yudi dengan tegas membantah bahwa hal tersebut akan mengurangi penghasilan asn. sebaliknya, yudi menyatakan bahwa tujuan utama dari konsep gaji tunggal adalah untuk memperbaiki skema pemberian insentif.
"saya ingin meluruskan kalau ada isu-isu bahwa dengan konsep gaji tunggal atau total reward ini akan membuat penghasilan asn turun, sekali lagi tidak. justru kita ingin memperbaiki skema pemberian insentifnya," tegas yudi.
sementara itu, pembagian besaran insentif dan bonus akan melibatkan remunerasi dengan skema yang jelas. sebesar 40% akan dialokasikan untuk gaji pokok atau pendapatan tetap, 30% untuk variabel (insentif dan bonus), 25% untuk tunjangan, dan 5% untuk biaya pendidikan. 
dikatakan yudi, penerapan gaji tunggal ini diharapkan tidak hanya menjaga penghasilan asn tetap, tetapi juga meningkatkan motivasi melalui pemberian insentif yang adil. 
dari informasi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) ri,  dalam sistem baru ini, besaran insentif yang diterima oleh setiap unit dalam satu instansi akan bervariasi sesuai dengan hasil kinerjanya. 
adapun tujuan utama dari pemberian bonus dan insentif ini adalah mendorong setiap unit untuk meningkatkan kinerjanya. pemimpin unit akan menjadi yang bertanggung jawab membagi insentif atau bonus kepada anggota unitnya, dengan fokus pada pencapaian kinerja yang optimal.
"jadi tujuan bapak ibu satu menangkan kinerja unit bapak ibu, apapun jabatan bapak ibu, jadi kita basisnya benar-benar kinerja, kinerja unit kita. yang akan membagi insentif atau bonus pimpinan unit kerja masing-masing, jadi sekali lagi tidak ada rupiahnya dulu di sini," tegas yudi.
untuk fasilitas berupa uang, seperti tunjangan cuti kata yudi, masih dalam pembahasan dan diskusi dengan kementerian keuangan. yudi menjelaskan bahwa besaran tunjangan cuti akan disesuaikan dengan anggaran masing-masing instansi."jadi ini sifatnya adalah variabel bisa diberikan, bisa tidak diberikan, tergantung anggaran masing-masing instansi," ungkapnya. (rob/del/ika/sro/tim/disway)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 05 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan