Pemerintah Pusat Belanjakan Rp1.170,8 Triliun hingga Juli 2024 : Fokus Program Sosial dan Infrastruktur !

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama jajarannya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024). -FOTO : ANTARA-

Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi bagi masyarakat, pemerintah telah merealisasikan Rp50,8 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram.

Subsidi ini sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah, dan untuk mencegah kenaikan harga yang bisa memicu inflasi.

Selain itu, sektor pertanian juga mendapatkan perhatian melalui alokasi dana sebesar Rp7,3 triliun yang digunakan untuk bantuan alat pertanian dan subsidi pupuk.

Langkah ini diambil untuk mendukung para petani dalam meningkatkan produktivitas mereka, sekaligus untuk memastikan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas global.

Menyadari peran penting yang dimainkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp18,1 triliun untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program KUR dirancang untuk memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM, sehingga mereka dapat terus berkembang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Program ini juga diharapkan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik maupun internasional.

Dukungan ini sangat penting, terutama di tengah upaya pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dari keseluruhan realisasi belanja pemerintah pusat, sebanyak Rp588,7 triliun disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L).

Ini setara dengan 54 persen dari pagu Rp1.090,8 triliun yang telah ditetapkan.

Kinerja belanja K/L tersebut terutama dipengaruhi oleh pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos), serta pembangunan infrastruktur yang mencakup sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan.

Sementara itu, realisasi belanja non-K/L mencapai Rp582,1 triliun atau 42,3 persen dari pagu Rp1.376,7 triliun.

Alokasi ini ditopang oleh realisasi subsidi dan kompensasi energi serta pembayaran manfaat pensiun.

Subsidi energi, khususnya, merupakan komponen penting dalam menjaga stabilitas harga energi di pasar domestik, yang berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN 2024 terus memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan