Pengunduran Airlangga Hartarto tak Berpengaruh pada Pendaftaran Pasangan Calon di Pilkada 2024 !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Zen Kito |

Senin , 12 Aug 2024 - 06:54

Poster Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Sutarto -Foto : Dokumen Palpos-

Surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan pasangan calon dapat ditandatangani oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

"Dengan adanya ketentuan ini, maka kekhawatiran akan terhambatnya proses pendaftaran pasangan calon akibat pengunduran diri ketua umum partai dapat diredam. Mekanisme internal partai yang sudah diatur dengan baik dalam AD/ART memberikan kepastian bahwa proses pencalonan akan tetap berjalan meskipun ada situasi darurat seperti pengunduran diri ketua umum," ujarnya.

Menurut Titi, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ini telah memberikan kerangka hukum yang memadai untuk memastikan bahwa proses demokrasi dalam Pilkada tetap berjalan dengan baik, bahkan dalam kondisi yang tidak terduga sekalipun.

Ia menilai bahwa PKPU ini telah berhasil memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi partai politik dalam menjalankan proses pencalonan, meskipun ada kendala pada tingkat kepemimpinan pusat.

Meskipun demikian, Titi menggarisbawahi perlunya KPU untuk memberikan pengaturan yang lebih rinci terkait dengan teknis pelaksanaan pendaftaran pasangan calon.

Terutama dalam situasi di mana ketua umum partai politik mengundurkan diri atau berhalangan tetap.

Ia menilai bahwa petunjuk teknis yang lebih jelas dan terperinci dari KPU akan sangat membantu partai politik dalam menjalankan proses pencalonan tanpa menghadapi kendala berarti.

"Langkah ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan menjadi pedoman yang jelas bagi partai politik dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama proses Pilkada," tambahnya.

Titi juga menyarankan agar KPU berkoordinasi dengan partai politik untuk memastikan bahwa setiap partai memiliki mekanisme yang jelas dalam AD/ART mereka terkait dengan pengunduran diri atau berhalangannya ketua umum.

Dengan adanya koordinasi ini, KPU dapat memastikan bahwa semua partai politik siap menghadapi situasi yang tidak terduga tanpa mengorbankan kualitas dan kelancaran proses demokrasi.

Selain dampaknya pada proses pencalonan di Pilkada, pengunduran diri Airlangga Hartarto juga diperkirakan akan membawa pengaruh pada dinamika internal Partai Golkar.

Namun, menurut Titi, pengaruh tersebut lebih terkait dengan aspek manajemen internal dan arah kebijakan partai ke depan, bukan pada aspek administrasi pendaftaran calon di Pilkada.

"Pengunduran diri seorang ketua umum tentu akan mengguncang dinamika internal partai, terutama dalam hal kepemimpinan dan arah kebijakan. Namun, dalam konteks pencalonan di Pilkada, hal ini tidak akan terlalu berpengaruh karena mekanisme pencalonan tetap dapat berjalan sesuai dengan AD/ART," jelasnya.

Titi menambahkan bahwa Golkar sebagai partai besar dan berpengalaman seharusnya sudah memiliki mekanisme internal yang matang untuk menghadapi situasi semacam ini.

Bahkan, ia meyakini bahwa pengunduran diri Airlangga bisa menjadi momentum bagi Golkar untuk melakukan konsolidasi internal yang lebih baik, sehingga partai tersebut bisa lebih solid menghadapi Pilkada 2024.

pengunduran airlangga hartarto tak berpengaruh pada pendaftaran pasangan calon di pilkada 2024 !                            koranpalpos.com - pengunduran diri airlangga hartarto sebagai ketua umum dpp partai golkar yang telah lama dibicarakan ternyata tidak akan memberikan dampak yang signifikan.
khususnya terhadap proses pendaftaran pasangan calon pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 dari partai berlambang pohon beringin tersebut.
hal ini disampaikan oleh titi anggraini, seorang pengajar pemilu fakultas hukum universitas indonesia dan pakar kepemiluan terkemuka di indonesia.
baca juga:airlangga hartarto diisukan mundur sebagai ketua umum partai golkar: dinamika di internal partai?
baca juga:airlangga sutarto resmi mundur sebagai ketua umum dpp golkar : langkah strategis menjaga stabilitas politik ! 
dalam penjelasannya, titi anggraini menegaskan bahwa meskipun pengunduran diri seorang ketua umum partai besar seperti golkar bisa menimbulkan kekhawatiran.
terutama dalam konteks politik, namun dalam konteks regulasi dan administrasi pendaftaran pasangan calon di pilkada, pengunduran ini tidak akan banyak mempengaruhi jalannya proses tersebut.
"undang-undang pilkada secara jelas mengatur bahwa pendaftaran pasangan calon harus disertai dengan surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat yang berisi persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai tingkat daerah," kata titi. 
baca juga:pdip sebut peta politik pilkada bisa berubah usai airlangga mundur
baca juga: sabar ya ? megawati umumkan bakal calon kepala daerah pada 14 agustus 2024
titi merujuk pada pasal 1 angka 16 peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 8 tahun 2024, yang menyatakan bahwa pimpinan partai politik tingkat pusat adalah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik tingkat pusat.
atau dengan sebutan lain yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ad/art) partai politik yang bersangkutan.
oleh karena itu, walaupun ketua umum partai mengundurkan diri, mekanisme pencalonan partai tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam ad/art partai.
baca juga:dpp partai golkar klarifikasi status pengunduran diri airlangga hartarto: menunggu legitimasi rapat pleno !
baca juga:erlangga hartarto mengundurkan diri: anita noeringhati jelaskan nasib pencalonannya 
"selama ad/art partai tersebut mengatur mekanisme pengambilan keputusan pengurus partai tingkat pusat dalam hal ketua umum berhalangan atau mengundurkan diri, maka proses pencalonan bisa tetap berjalan dengan mekanisme yang sudah diatur," tambahnya.
lebih lanjut, titi menjelaskan bahwa hal ini kembali pada ketentuan yang ada di dalam ad/art partai politik masing-masing.
setiap partai memiliki kebijakan internal yang berbeda dalam menangani situasi di mana ketua umum berhalangan atau mengundurkan diri.
baca juga:bawaslu oku minta asn netral saat pilkada 2024
baca juga:hdcu unggul di semua survei terkemuka : tanda kemenangan makin jelas di pilkada sumsel 2024 !
namun demikian, untuk memastikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi partai politik dalam proses pencalonan pada pilkada 2024.
titi menyarankan agar komisi pemilihan umum (kpu) mengatur hal ini dengan lebih eksplisit lagi melalui petunjuk teknis yang lebih terperinci.
titi juga mengemukakan bahwa peristiwa serupa pernah terjadi pada pemilu 2024 ketika muhammad mardiono, yang menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) ketua umum partai persatuan pembangunan (ppp).
di mana, dia menjalankan tugas mencalonkan anggota dpr ri sesuai dengan ketentuan yang ada dalam ad/art ppp.
ketika itu, muhammad mardiono mengambil alih peran ketua umum definitif yang sedang berhalangan atau ketika posisi tersebut tidak terisi.
"ini menjadi contoh konkret bagaimana mekanisme dalam ad/art partai politik mampu mengatasi situasi darurat seperti pengunduran diri ketua umum tanpa mengganggu proses pencalonan," jelasnya.
dalam konteks ini, titi menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ad/art partai sebagai landasan utama dalam menghadapi situasi ketidakpastian.
bahkan, pengunduran diri seorang ketua umum tidak seharusnya menimbulkan keraguan terhadap legitimasi pencalonan partai tersebut, asalkan ad/art telah mengatur prosedur yang jelas.
menguatkan argumennya, titi merujuk pada pasal 98 ayat (3) pkpu nomor 8 tahun 2024, yang menyatakan bahwa dalam hal pimpinan partai politik tingkat pusat yang mengambil alih pendaftaran calon pada pilkada berhalangan melakukan pendaftaran.
surat pencalonan dan kesepakatan serta surat persetujuan pasangan calon dapat ditandatangani oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan ad/art partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.
"dengan adanya ketentuan ini, maka kekhawatiran akan terhambatnya proses pendaftaran pasangan calon akibat pengunduran diri ketua umum partai dapat diredam. mekanisme internal partai yang sudah diatur dengan baik dalam ad/art memberikan kepastian bahwa proses pencalonan akan tetap berjalan meskipun ada situasi darurat seperti pengunduran diri ketua umum," ujarnya.
menurut titi, pkpu nomor 8 tahun 2024 ini telah memberikan kerangka hukum yang memadai untuk memastikan bahwa proses demokrasi dalam pilkada tetap berjalan dengan baik, bahkan dalam kondisi yang tidak terduga sekalipun.
ia menilai bahwa pkpu ini telah berhasil memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi partai politik dalam menjalankan proses pencalonan, meskipun ada kendala pada tingkat kepemimpinan pusat.
meskipun demikian, titi menggarisbawahi perlunya kpu untuk memberikan pengaturan yang lebih rinci terkait dengan teknis pelaksanaan pendaftaran pasangan calon.
terutama dalam situasi di mana ketua umum partai politik mengundurkan diri atau berhalangan tetap.
ia menilai bahwa petunjuk teknis yang lebih jelas dan terperinci dari kpu akan sangat membantu partai politik dalam menjalankan proses pencalonan tanpa menghadapi kendala berarti.
"langkah ini akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan menjadi pedoman yang jelas bagi partai politik dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi selama proses pilkada," tambahnya.
titi juga menyarankan agar kpu berkoordinasi dengan partai politik untuk memastikan bahwa setiap partai memiliki mekanisme yang jelas dalam ad/art mereka terkait dengan pengunduran diri atau berhalangannya ketua umum.
dengan adanya koordinasi ini, kpu dapat memastikan bahwa semua partai politik siap menghadapi situasi yang tidak terduga tanpa mengorbankan kualitas dan kelancaran proses demokrasi.
selain dampaknya pada proses pencalonan di pilkada, pengunduran diri airlangga hartarto juga diperkirakan akan membawa pengaruh pada dinamika internal partai golkar.
namun, menurut titi, pengaruh tersebut lebih terkait dengan aspek manajemen internal dan arah kebijakan partai ke depan, bukan pada aspek administrasi pendaftaran calon di pilkada.
"pengunduran diri seorang ketua umum tentu akan mengguncang dinamika internal partai, terutama dalam hal kepemimpinan dan arah kebijakan. namun, dalam konteks pencalonan di pilkada, hal ini tidak akan terlalu berpengaruh karena mekanisme pencalonan tetap dapat berjalan sesuai dengan ad/art," jelasnya.
titi menambahkan bahwa golkar sebagai partai besar dan berpengalaman seharusnya sudah memiliki mekanisme internal yang matang untuk menghadapi situasi semacam ini.
bahkan, ia meyakini bahwa pengunduran diri airlangga bisa menjadi momentum bagi golkar untuk melakukan konsolidasi internal yang lebih baik, sehingga partai tersebut bisa lebih solid menghadapi pilkada 2024.
"ini bisa menjadi kesempatan bagi golkar untuk memperkuat barisan dan menunjukkan bahwa partai ini mampu menghadapi tantangan apapun, termasuk perubahan di tingkat kepemimpinan," tegasnya.
meskipun secara regulasi tidak ada hambatan yang berarti, titi tidak menampik bahwa pengunduran diri airlangga hartarto dapat menimbulkan tantangan lain bagi golkar, terutama dalam hal konsolidasi internal dan penentuan arah kebijakan partai ke depan.
"setiap perubahan kepemimpinan tentu membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal menjaga kekompakan dan soliditas internal partai. ini akan menjadi ujian bagi golkar untuk tetap solid dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi," ujarnya.
namun, ia yakin bahwa golkar sebagai partai besar dengan sejarah panjang di kancah politik indonesia memiliki sumber daya dan pengalaman yang cukup untuk menghadapi tantangan tersebut.
bahkan, pengunduran diri airlangga bisa menjadi pemicu bagi golkar untuk melakukan evaluasi internal yang lebih mendalam dan menentukan langkah strategis yang lebih baik ke depan.
dalam kesimpulannya, titi anggraini menegaskan bahwa pengunduran diri airlangga hartarto sebagai ketua umum partai golkar tidak akan menghambat proses pendaftaran pasangan calon di pilkada 2024.
mekanisme yang sudah diatur dalam ad/art partai serta regulasi yang ada dalam pkpu nomor 8 tahun 2024 memberikan jaminan bahwa proses pencalonan tetap dapat berjalan sesuai dengan rencana.
"ini adalah bukti bahwa sistem demokrasi kita sudah cukup matang untuk menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga, termasuk pengunduran diri seorang ketua umum partai besar. yang terpenting adalah semua pihak, baik partai politik maupun kpu, harus tetap patuh pada regulasi yang ada dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Palembang Pos 12 Agustus 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan