Maju Pilkada dan Pilpres, Kepala Daerah tidak Wajib Mundur !

Reporter: Popa Delta |

Editor: Robiansyah |

Minggu , 26 Nov 2023 - 21:05

"Pasti ada kepentingan tertentu, potensi terbesarnya adalah adanya kecurangan. Pejabat terkait ada peluang untuk memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya," ungkap dia.

Sementara itu, Pengamat Sosial dan Politik, M Haekal Al Haffafah S Sos, M Sos menilai,

sulit rasanya kehadiran PP tersebut untuk menghindar dari berbohong dengan mengatakan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2023 terbebas dan steril dari kepentingan politis.

"Argumentasi yang perlu disampaikan bahwa ada paradoks dalam demokrasi yang mewajibkan hadirnya kompetisi disatu sisi tapi mengharuskan keadilan disisi yang lain, peraturan pemerintah 53 tahun 2023 yang membolehkan cuti atau tidak wajib mundur secara tergopoh-gopoh menabrak prinsip sejajar dan setara diantara peserta pemilu," ujar Haekal.

Apalagi lanjut Haekal, disana ada anak Presiden sebagai kandidat Cawapres maju dan berkompetisi, sementara Presiden Jokowi menandatangani aturan yang mengaminkan anaknya boleh cuti.

"Dengan kata lain boleh menggunakan fasilitas negara (gaji, tunjangan, fasilitas jabatan dll,red) sekalipun secara bersamaan memberi ruang kepada kandidat lain yang secara aturan terikat dalam kategori PP No 53 tahun 2023 .

Prinsip selanjutnya kata Haekal, secara gamblang dalam demokrasi adalah kedaulatan suara mayoritas sehingga tidak mungkin tercipta pemilu secara fair, adil dan sportif jika masih ada kekhawatiran adanya intervensi kekuasaan (upaya mempengaruhi) ASN atau mengkondisikan suara pemilih lewat status jabatan politik yang masih melekat.

"Dari peristiwa MK yang memberi ruang kepada walikota solo untuk maju sebagai cawapres, kemudian dipecatnya Ketua MK Anwar Usman lalu kemudian muncul peraturan pemerintah No 53 tahun 2023 yang ditandatangani Presiden," terangnya

Semestinya lanjut Haekal, kita perlu meminjam teori kontrak sosial Jhon Locke (filsuf politik terkenal) bahwa legitimasi atau otoritas politik yang diberikan kepada negara, justru dibangun dengan gagasan untuk membatasi kekuasaan (peluang absolut) Presiden, yang kehadirannya justru ingin mengubur ancaman bahaya laten nepotisme atau pemerintahan gaya absolut.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangannya secara terpisah menyatakan, berdasarkan ketentuan itu maka keputusan mundur atau tidaknya menteri atau kepala daerah saat maju pilpres merupakan pilihan individual.

"Pilihan individual dari masing-masing pejabat publik itu. Kalau yang memutuskan mundur maka diberikan ruang untuk mundur. Tapi kalau beliau masih tetap menjabat berarti harus ikuti aturan yang terkait dengan pengaturan kampanye yang sudah diatur undang-undangnya," ujar Ari.

Adapun diberitakan sebelumnya, dalam PP itu juga diatur bahwa para menteri, pejabat setingkat menteri dan kepala daerah dapat melaksanakan cuti kampanye di Pemilu 2024.

Syaratnya adalah yang bersangkutan merupakan calon presiden atau calon wakil presiden; berstatus sebagai anggota partai politik; atau merupakan anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).(rob/nik/sro/tim/ant)

maju pilkada dan pilpres, kepala daerah tidak wajib mundur !                             palembang - pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan yang terkesan kontroversi dan cenderung tak mengindahkan demokrasi yang sehat.
kebijakan tersebut yakni tidak diwajibkannya menteri, kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) maupun legislator untuk mengundurkan diri jika maju atau nyalon pilkada termasuk juga menjadi capres atau cawapres pada 2024 mendatang. 
kebijakan ini  tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 yang ditetapkan presiden joko widodo pada 21 november 2023, sebagaimana dikutip di jakarta, jumat kemarin (24/11).
dimana dalam pasal 18 ayat (1) pp tersebut dijelaskan pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota mpr, pimpinan dan anggota dpr, pimpinan dan anggota dpd, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
namun, menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden atau calon wakil presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden.
kebijakan kontroversi yang seperti menguntungkan salah satu cawapres ini ditanggapi sejumlah warga selaku pemilik hak pilih pemilu 2024.
milan, warga perumnas kota palembang mengatakan, pp no 53/2023, yang telah ditandatangani presiden jokowi tersebut.
“ini adalah melanggar etika dan kemunduran demokrasi. saya rasa ini ditetapkan demi kepentingan pribadi. ya karena anak presiden kita (gibran rakabuming raka,red) maju jadi cawapres,” jelasnya, minggu (26/11).
menurutnya hal ini sangatlah miris membuat semua orang semakin mengetahui akan besarnya peranan orang penting dan berkuasa demi kepuasan guna mencapai yang diinginkannya.
“semua demi kekuasaan, miris sekali,” tandasnya.
sedangkan ryans, salah seorang warga kemuning palembang mengatakan,  dengan aturan pp tersebut, maka akan besar peluang sang kepala daerah untuk memanfaatkan kekuasaan dan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya.
“tentu saja, nanti ujung- ujungnya ya begitu. lihat saja tayangan televisi katanya memperingati hari besar eh padahal ada unsur politik kampanye. sedih sekali ini,” jelasnya.
maka itu, sebagai warga indonesia, dia sangat tidak setuju akan peraturan tersebut. “ya tidak sepakat dong saya,” tutupnya. 
hendra, warga palembang lainnya mengatakan, pp tersebut tidak sesuai dengan demokrasi.karena kata dia, pp tersebut dapat menjadi celah mereka yang masih menjabat untuk melakukan kecurangan.
"pasti ada kepentingan tertentu, potensi terbesarnya adalah adanya kecurangan. pejabat terkait ada peluang untuk memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politiknya," ungkap dia.
sementara itu, pengamat sosial dan politik, m haekal al haffafah s sos, m sos menilai, 
sulit rasanya kehadiran pp tersebut untuk menghindar dari berbohong dengan mengatakan, bahwa peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2023 terbebas dan steril dari kepentingan politis.
"argumentasi yang perlu disampaikan bahwa ada paradoks dalam demokrasi yang mewajibkan hadirnya kompetisi disatu sisi tapi mengharuskan keadilan disisi yang lain, peraturan pemerintah 53 tahun 2023 yang membolehkan cuti atau tidak wajib mundur secara tergopoh-gopoh menabrak prinsip sejajar dan setara diantara peserta pemilu," ujar haekal.
apalagi lanjut haekal, disana ada anak presiden sebagai kandidat cawapres maju dan berkompetisi, sementara presiden jokowi menandatangani aturan yang mengaminkan anaknya boleh cuti.
"dengan kata lain boleh menggunakan fasilitas negara (gaji, tunjangan, fasilitas jabatan dll,red) sekalipun secara bersamaan memberi ruang kepada kandidat lain yang secara aturan terikat dalam kategori pp no 53 tahun 2023 .
prinsip selanjutnya kata haekal,  secara gamblang dalam demokrasi adalah kedaulatan suara mayoritas sehingga tidak mungkin tercipta pemilu secara fair, adil dan sportif jika masih ada kekhawatiran adanya intervensi kekuasaan (upaya mempengaruhi) asn atau mengkondisikan suara pemilih lewat status jabatan politik yang masih melekat.
"dari peristiwa mk yang memberi ruang kepada walikota solo untuk maju sebagai cawapres, kemudian dipecatnya ketua mk anwar usman lalu kemudian muncul peraturan pemerintah no 53 tahun 2023 yang ditandatangani presiden," terangnya 
semestinya lanjut haekal, kita perlu meminjam teori kontrak sosial jhon locke (filsuf politik terkenal) bahwa legitimasi atau otoritas politik yang diberikan kepada negara, justru dibangun dengan gagasan untuk membatasi kekuasaan (peluang absolut) presiden, yang kehadirannya justru ingin mengubur ancaman bahaya laten nepotisme atau pemerintahan gaya absolut.
sebelumnya, koordinator staf khusus presiden, ari dwipayana dalam keterangannya secara terpisah menyatakan, berdasarkan ketentuan itu maka keputusan mundur atau tidaknya menteri atau kepala daerah saat maju pilpres merupakan pilihan individual.
"pilihan individual dari masing-masing pejabat publik itu. kalau yang memutuskan mundur maka diberikan ruang untuk mundur. tapi kalau beliau masih tetap menjabat berarti harus ikuti aturan yang terkait dengan pengaturan kampanye yang sudah diatur undang-undangnya," ujar ari.
adapun diberitakan sebelumnya, dalam pp itu juga diatur bahwa para menteri, pejabat setingkat menteri dan kepala daerah dapat melaksanakan cuti kampanye di pemilu 2024.
syaratnya adalah yang bersangkutan merupakan calon presiden atau calon wakil presiden; berstatus sebagai anggota partai politik; atau merupakan anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke komisi pemilihan umum (kpu).(rob/nik/sro/tim/ant)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Palembang Pos 27 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan