Untuk memaksimalkan penertiban pegawai tersangkut narkoba, selain tes urine, Pemkot membuka diri untuk menerima informasi dari masyarakat yang mengetahui pegawai Pemkot Palembang melakukan penyalahgunaan dan terlibat sebagai pengedar narkoba, ujar Pj Wali Kota Palembang.
BACA JUGA:Badan Geologi Imbau Waspada, Pendakian Gunung Dempo Dihentikan Sementara Akibat Erupsi
BACA JUGA:Apa Itu Ba'dal Haji? Simak Syarat, Tata Cara Pelaksanaannya, Serta Hukumnya Menurut Islam !
Terkait ketegasan Pemkot ini ditanggapi sejumlah ASN. Dian, salah seorang PNS di Pemkot Palembang mengaku sangat
setuju dengan langkah yang dilakukan Pj Walikota Palembang yang tidak akan segan-segan memberikan sanksi jika ada ASN itu PNS atau tenaga honorer yang terlibat narkoba.
Menurutnya ini satu bentuk ketegasan dari Pemkot Palembang yang tidak mentolerir jika ada PNS yang terlibat narkoba
"Saya sangat setuju dengan langkah Pj Walikota Palembang yang tegas akan memberikan sanksi jika ada ASN yang terlibat narkoba. Sanksi berupa pemecatan cukup tegas sehingga ini menjadi warning bagi semua PNS maupun tenaga honorer agar tidak mendekati narkoba," jelasnya, Senin (3/6).
BACA JUGA:Jokowi Telpon Menteri PUPR : Minta Ruangan RSUD Sobirin Ditambah !
BACA JUGA:Jalan Terjal Calon Independen Peserta Pilkada Serentak 2024
Hal senada diungkapkan Ito.
Menurutnya langkah Pj Walikota Palembang yang tegas memberikan sanksi jika ada ASN atau tenaga honorer yang terlibat narkoba ini salah satu bentuk kekonsistenan dari Pemkot Palembang yang tidak menerima apapun jika ada pegawai yang terlibat narkoba.
"Saya sangat setuju ini salah satu upaya untuk membuat Pemkot Palembang ini bersih dari tindakan narkoba," ujarnya.
Oki, salah seorang warga Kota Palembang menyatakan, narkoba sudah tidak bisa ditoleransi lagi. pasalnya sudah masuk kesemua kalangan baik usia, dan profesi.
BACA JUGA: 1.345 PPPK di Lingkungan Pemprov Sumsel Dilantik, Agus : Bekerjalan Optimal dan Jangan Biasa Saja !
BACA JUGA:Jokowi Pastikan Harga Kebutuhan Pokok Stabil
"Harus ada pemerataan pemeriksaan. ASN juga termasuk wajib di pantau akan bebas narkotika," ujarnya.