JAKARTA, KORANPALPOS.COM - Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) R Wijaya Dg Mapasomba menilai penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai salah satu saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), sangat logis.
"Penjelasan Menko Airlangga sangat komprehensif. Dari data-data yang dipaparkan, program bansos (bantuan sosial) memang sangat dibutuhkan masyarakat," kata Wijaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (6/4).
Menurut dia, keterangan yang disampaikan Airlangga sangat komprehensif karena menyajikan data-data pendukung khususnya terkait kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
"Airlangga telah menjalankan tugas dan perannya dengan sangat baik, terkait langkah pemerintah memberikan bansos," ujarnya.
BACA JUGA:Keterangan Menteri di MK Patahkan Tuduhan Politisasi Bansos
BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni Lepas Keberangkatan 1.040 Pemudik Gratis Gunakan Kereta Api
Menurut dia, peningkatan penyaluran bansos dilakukan sebagai bentuk mitigasi bencana El Nino. Wijaya menilai bencana El Nino sangat berdampak pada produksi pangan terutama beras yang mengalami gangguan, seperti petani tidak bisa melakukan penanaman maupun jadwal tanam yang mundur.
Kondisi tersebut menurut dia, membuat harga pangan melonjak sehingga secara otomatis sangat berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.
"Justru salah jika sebagai Menko Perekonomian Airlangga tidak melakukan langkah strategis di tengah kondisi yang menuntut seperti itu. Karena itu penjelasan Airlangga sangat logis," katanya.
Wijaya menilai dalam sidang PHPU di MK, Airlangga telah membuktikan bahwa pemberian bansos sejalan dengan regulasi.
Pada periode produksi padi yang menurun serta harga beras internasional dan inflasi yang meningkat, pemberian bansos menjadi pilihan kebijakan yang logis.
BACA JUGA:Silaturahim dengan Mahasiswa Cipayung Plus
"Jadi tidak ada hal-hal keliru dan menyimpang seperti yang selama ini diopinikan oleh pihak-pihak yang menganggap bansos dipolitisasi. Pak Airlangga menjalankan tugasnya sesuai prosedur," katanya.
Sebelumnya, Airlangga bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara perselisihan hasil Pemilu 2024 di MK, Jumat (5/4).