Sebagai langkah jangka panjang, Puan mendorong pemerintah menyusun peta nasional kebutuhan satuan pendidikan hingga tingkat desa dan kecamatan.
Pemetaan tersebut diharapkan memuat berbagai indikator penting, mulai dari jumlah anak usia sekolah, angka kelahiran, perkembangan kawasan permukiman, kapasitas sekolah, kondisi geografis, akses transportasi, hingga proyeksi pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu sedikitnya satu dekade ke depan.
Menurutnya, data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan terhadap sekolah-sekolah yang ada, apakah perlu direvitalisasi, dikembangkan menjadi sekolah unggulan, digabungkan dengan sekolah lain, atau tetap dipertahankan karena memiliki fungsi strategis dalam menjamin akses pendidikan masyarakat.
BACA JUGA:Komisi III Dukung Usut Korupsi Batu Bara
BACA JUGA:Demokrat Usung Tiga Agenda Besar Nasional
Puan juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak mengabaikan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Jika penggabungan sekolah menjadi pilihan, pemerintah harus memastikan tersedia sarana transportasi yang aman dan mudah dijangkau sehingga siswa tidak mengalami kesulitan dalam bersekolah.
Fenomena minimnya peserta didik baru memang mulai terlihat di sejumlah daerah pada tahun ajaran 2026/2027. Di Kota Semarang, misalnya, SD Negeri Purwoyoso 01 hanya menerima tiga siswa baru meski kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tetap dilaksanakan seperti biasa.
BACA JUGA:Polemik PPPK Butuh Solusi Pemerintah
BACA JUGA:Pengamanan Rumah Jampidsus Permintaan Resmi Kejaksaan
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga berakhirnya masa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), sekitar 60 sekolah dilaporkan masih belum memenuhi kuota penerimaan siswa baru.
Situasi tersebut menjadi sinyal perlunya penataan sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap perubahan demografi dan kebutuhan masyarakat agar layanan pendidikan tetap merata di seluruh Indonesia. (ant)