Tepis Isu PDIP Abu-Abu

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bahwa partainya memiliki arah politik yang tegas dan tidak berada pada posisi yang disebut "abu-abu".

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas anggapan sejumlah pihak yang menilai sikap politik PDIP belum menunjukkan posisi yang jelas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, Puan menepis anggapan tersebut dengan jawaban singkat. Menurutnya, sikap politik PDIP sejak awal sudah memiliki kejelasan dan tidak perlu dipertanyakan.

BACA JUGA:Komisi Ojol Turun, Regulasi Harus Tegas

BACA JUGA:Perbaikan Sistem Haji Harus Menyeluruh

"Kita jelas," ujar Puan ketika dimintai tanggapan oleh awak media mengenai penilaian bahwa PDIP berada dalam posisi politik yang tidak tegas.

Meski demikian, Ketua DPR RI tersebut tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai arah politik yang dimaksud. Ia memilih mengakhiri jawabannya tanpa mengulas lebih jauh dinamika hubungan partainya dengan pemerintahan saat ini.

Pernyataan Puan disampaikan dalam konferensi pers bersama jajaran pimpinan DPR RI yang berasal dari berbagai fraksi, termasuk Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

BACA JUGA:Indonesia Belarus Perkuat Kemitraan Strategis Multisektor

BACA JUGA:Kemhan Selidiki Penyebab Kematian Lima Peserta Latsarmil SPPI

Perdebatan mengenai posisi politik PDIP mencuat setelah Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid sebelumnya menyampaikan pandangannya terkait sikap partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Menurut Jazilul, setiap partai politik sebaiknya memiliki posisi yang tegas, baik sebagai bagian dari koalisi pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.

Komentar itu muncul setelah beredar informasi mengenai salah satu tokoh PDIP yang disebut ikut hadir dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi sikap politik PDIP terhadap pemerintah.

BACA JUGA:GovTech Nasional Meluncur Oktober 2026