Golkar Ajak Jaga Harmoni di Rumah Besar Koalisi

Senin 20 Oct 2025 - 17:12 WIB
Reporter : Popa Delta
Editor : Dahlia

KORANPALPOS.COM - Partai Golkar mengingatkan untuk menjaga harmoni di rumah besar koalisi usai Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhamad Misbakhun mengkritik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Idrus Marham menilai kritik tersebut bukan merupakan bentuk teguran, melainkan masukan agar komunikasi politik di tubuh koalisi pemerintahan tetap harmonis dan produktif.

“Iya sih, kami menyadari setiap orang punya gaya, ciri, dan karakter tersendiri. Tetapi dalam komunikasi politik hari ini diperlukan keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam konsep budaya Jawa,” ujar Idrus di dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (20/10/2025).

BACA JUGA: Gibran Rakabuming Raka Apresiasi Relawan Prabowo-Gibran: Terima Kasih atas Dukungan Sejak Masa Kampanye

BACA JUGA:Presiden Prabowo Tegaskan Janji Pemerintah Telah Terwujud untuk Rakyat

Menurut Idrus, dua nilai tersebut penting agar setiap pernyataan publik tidak hanya mengandung substansi kebenaran, tetapi juga mencerminkan cara penyampaian yang benar secara etika politik serta ada nilai kearifan dan kebijakan.

Apabila keduanya dijaga, kata dia, hasilnya akan mengarah pada keharmonisan yang produktif, sebagaimana yang diinginkan.

Dia menegaskan semua pihak di dalam Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju sebaiknya menjadikan kritik sebagai refleksi bersama untuk memperkuat soliditas dan solidaritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

BACA JUGA:Mayoritas Publik Puas Setahun Kinerja Prabowo-Gibran

BACA JUGA:Mentrans Tuntaskan SHM Transmigran yang Mangkrak 38 Tahun

“Sebagai masukan tentang bagaimana sejatinya komunikasi politik itu dilakukan, apalagi kami ini sesama keluarga besar di rumah besar Indonesia, lebih khusus lagi dalam Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih,” kata dia.

Sebelumnya, Misbakhun menegur Purbaya agar berhenti mengomentari kebijakan kementerian atau lembaga lain dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional.

Kritik itu muncul setelah Purbaya menyoroti rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perubahan target defisit APBN 2025.

BACA JUGA:Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberlanjutan Pembangunan Nasional

BACA JUGA:GNB Redup, Palestina Terabaikan

Kategori :