JAKARTA - Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) menilai Indonesia membutuhkan perubahan fundamental dalam sistem pemilu agar demokrasi tidak hanya berhenti pada ritual pencoblosan, tetapi benar-benar menjadi sarana rakyat menentukan arah bangsa.
Kepala BSNPG, Syahmud Basrie Ngabalin, menegaskan bahwa pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru di mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama, bukan sekadar penonton dalam proses demokrasi.
“Selama ini rakyat datang ke TPS, mencoblos, lalu pulang. Padahal suara mereka bukan hanya hak, melainkan mandat dan titipan masa depan. Demokrasi sejati menuntut rakyat memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena bujuk rayu atau iming-iming uang,” ujar Syahmud dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/9).
BACA JUGA:DPR Minta Data Capres Dibuka untuk Publik
BACA JUGA:Penyaluran Beras SPHP Tekan Lonjakan Harga
Ia menekankan komitmen BSNPG untuk menghadirkan demokrasi yang lebih sehat, berlandaskan kesadaran dan tanggung jawab politik.
Menurutnya, pesta demokrasi lima tahunan tidak boleh berhenti pada euforia, tetapi harus melahirkan wakil rakyat yang benar-benar menjalankan amanah rakyat.
“Kalau rakyat memilih dengan hati yang jernih, tentu akan lahir pemimpin yang bertanggung jawab, bukan sekadar populer sesaat,” tambahnya.
BACA JUGA:Lemkapi Apresiasi Langkah Reformasi Polri
BACA JUGA:KLH dan Pemprov Bali Sepakat Pulihkan Tutupan Hutan DAS untuk Cegah Banjir
Menanggapi gagasan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Tim Kajian Politik DPP Golkar, Idrus Marham, menyatakan apresiasinya.
Menurutnya, inisiatif BSNPG merupakan bentuk ijtihad politik yang bertujuan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.
“Ini langkah yang patut dihargai. Usulan dari BSNPG akan kita kaji lebih lanjut dan kemudian disampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia,” kata Idrus.
BACA JUGA:WNI di Nepal Dipastikan Aman, Kemenlu Intensifkan Perlindungan
BACA JUGA:Sumur Minyak Keban 1 terbakar 1 Pelaku diamankan