KORANPALPOS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menyebutkan kritik masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan hal yang penting dan wajar dalam iklim demokrasi.
Tetapi, ia mengingatkan agar kritik itu tidak berubah menjadi kebencian yang justru berpotensi memperlebar jurang perpecahan bangsa.
“Sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, kita lahir dari kebersamaan. DPR ada untuk masyarakat Indonesia, kalau ada polemik mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana,” kata Idrus dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (28/08/2025).
Pernyataan Idrus disampaikan menyusul aksi demonstrasi masyarakat belakangan ini.
BACA JUGA:Tito: Kepala Daerah Baru Butuh Bimbingan Prabowo
BACA JUGA:Menhan RI Bahas Kerja Sama Pertahanan di Australia
Dalam aksi tersebut, sebagian massa menyuarakan desakan agar DPR dibubarkan.
Dia menjelaskan DPR merupakan lembaga konstitusional yang keberadaannya diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dengan demikian, seruan pembubaran DPR tidak dapat dilakukan.
Ia menilai seruan tersebut tidak realistis dan berpotensi menyesatkan sebagian masyarakat.
BACA JUGA:Kepemimpinan Muda, Penentu Arah Indonesia
BACA JUGA:MBG Sudah 21 Juta Penerima
Meskipun begitu, Idrus memahami alasan kemarahan publik.
Gelombang kritik muncul terutama setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan.
Kenaikan itu disebut sebagai kompensasi atas rumah dinas DPR di Kalibata yang tidak lagi memadai.