“Berarti yang Rp20 ribu triliun punya siapa? Swasta. Maka negara yang mau maju, swastanya yang harus hidup,” ujarnya.
Mendagri menyoroti kondisi Sultra yang masih memiliki kapasitas fiskal lemah.
Ia memaparkan sekitar 65 persen pendapatan daerah berasal dari transfer pusat, sementara pendapatan asli daerah (PAD) hanya sekitar 35 persen. Kondisi ini membuat daerah sulit berkembang bila hanya mengandalkan APBD.
“Jangan mimpi pernah untuk bisa merubah daerah Bapak-Ibu sekalian untuk melompat, kemiskinan berkurang, stunting berkurang kemudian angka pengangguran akan dikurangi segala macam dengan performance seperti ini,” ucapnya.
Oleh karena itu, Mendagri menekankan pentingnya menghadirkan iklim usaha yang sehat dan kolaboratif.
Ia menilai Kadin menjadi mitra strategis yang dapat menjembatani kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha.
“Pintu yang sudah terbuat, Kadin menurut saya, karena Kadin ini solid, asosiasi yang sudah tua, tidak perlu buat lagi yang baru,” ujarnya.
Menurut Tito, tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang pengusaha yang terbiasa membaca potensi ekonomi di wilayahnya.
Oleh karena itu, Mendagri mendorong agar kepala daerah membuka ruang diskusi bersama Kadin untuk merumuskan langkah konkret.
“Harapan saya, para gubernur termasuk teman saya satu lichting, Pak Andi, itu Pak Anton dengan grup Kadinnya ini undang, lebih baik kita sebagai pendengar saja. Apa potensinya Sulawesi Tenggara, dan kebijakan apa atau insentif apa yang Anda (Kadin Provinsi Sultra) butuhkan,” tuturnya.
Terakhir, Mendagri menegaskan pentingnya aksi nyata dari kolaborasi tersebut.
Ia meminta agar kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia usaha, khususnya Kadin, benar-benar diwujudkan.
“Mari kita dukung bersama-sama kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, khususnya Kadin, supaya bisa betul-betul membuat Sulawesi Tenggara (lebih maju),” tuturnya.
Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Ketua Kadin Provinsi Sultra Anton Timbang, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, dan para pengurus Kadin Indonesia dan Kadin Provinsi Sultra lainnya.
Terpisah, Presiden RI Prabowo Subianto mengaku tidak menyangka jika ucapannya dalam Sidang Umum Tahunan MPR pada 15 Agustus lalu terkait komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu justru menjadi nyata.
Pada saat itu, Kepala Negara menegaskan tidak akan melindungi kader Partai Gerindra yang terjerat kasus hukum.