KORANPALPOS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) untuk menangani kebutuhan mendesak, terutama pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan badan itu dikepalai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.
"Sebetulnya, itu sudah sejak tahun 90-an, rencana itu juga sudah disusun, yang berkenaan dengan pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Pantai Utara Jawa," kata Prasetyo, menjawab kebutuhan mendesak Badan Otorita Pantura.
Dikatakan Prasetyo, data menunjukkan setiap tahun terjadi penurunan muka tanah di pantai utara Jawa, sementara rob sudah hampir rutin terjadi di sejumlah wilayah.
BACA JUGA:Kaesang Tabur Bunga di Makam Bung Karno, Lanjutkan Ziarah ke Makam Presiden RI
BACA JUGA:Minta Tak Termakan Hoaks IKN Mangkrak
Padahal, sekitar 20 juta warga tinggal di pesisir Pantura.
Ia mengatakan, badan ini dibentuk Presiden untuk merancang, membangun, sekaligus mengelola proyek tanggul laut utara Jawa.
Struktur kepemimpinan badan terdiri atas seorang kepala dan dua wakil kepala.
Darwin Trisna Djajawinata selaku salah satu perwakilan Danantara dan Suhajar Diantoro yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantura.
BACA JUGA:Bertemu di Warung Kopi
BACA JUGA:Berharap Pelaksanaan Haji Makin Baik
Menurut Prasetyo, penunjukan dua wakil kepala didasarkan pada kebutuhan teknis, bukan tafsir politik.
“Kenapa dua wakil? Karena pengelolaan Pantura pasti bersinggungan dengan investasi, maka satu unsur wakil diambil dari Danantara. Sedangkan satu lainnya mewakili pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, mengingat proyek ini akan bersentuhan dengan lima provinsi di Pulau Jawa,” katanya.
Prasetyo menambahkan, keberadaan Badan Otorita Pantura diharapkan mampu mempercepat penanganan rob sekaligus melindungi jutaan warga di pesisir pantai utara Jawa.