Berdasarkan data BPS (2025) jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebanyak 24,06 juta orang atau 8,57 persen. Bahkan, 3.170.003 jiwa masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Persoalan kemiskinan menjadi tantangan dalam upaya menuju visi Indonesia Emas 2045. Kemiskinan sangat mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia.
Kemiskinan akan berdampak pada keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan yang memadai, serta pangan dan gizi yang mencukupi.
BACA JUGA:RUU Penyiaran: Kadin Minta Iklan Rokok Tak Dihapus, Industri TV Masih Bergantung
BACA JUGA:Kontingen TNI Buka Parade di Paris
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan kelembagaan 80.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan Senin (21/5), di mana 103 di antaranya menjadi mock up atau model percontohan ke depan.
Kisah sukses dari 103 Kopdes Merah Putih ini nantinya akan direplikasi ke desa lainnya, yang diharapkan dapat beroperasi penuh pada 28 Oktober 2025.
"Sebanyak 103 Kopdes Merah Putih ini akan dilihat operasionalisasinya. (Kopdes Merah Putih) yang lain persiapannya bertahap. Ini dilakukan untuk memastikan bukan hanya berdiri dan beroperasi, tapi Kopdes Merah Putih bisa memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” kata Adita.
BACA JUGA:Setujui Usulan Pembukaan Blokir Anggaran Ombudsman
BACA JUGA:Minta TNI Berikan Penampilan Terbaik saat Bastille Day 2025
Kopdes Merah Putih dioperasikan melalui pendekatan yang inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Kopdes Merah Putih diharapkan bisa memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, dan ujungnya mengurangi kemiskinan.
Dengan demikian, tidak ada lagi pinjaman online ilegal atau tengkulak dan rentenir yang selama ini menjerat masyarakat desa.Kopdes Merah Putih juga berpotensi mendorong usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, dan menyediakan akses terhadap sumber daya serta layanan yang dibutuhkan masyarakat desa.
Kopdes Merah Putih mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan petani, karena menjadi tempat menampung hasil produksi pertanian secara langsung, tanpa melewati panjangnya rantai pasok yang selama ini menekan keuntungan petani.
BACA JUGA:DPR Terus Buka Masukan Revisi KUHAP
BACA JUGA:Bahas RUU Penyiaran
Rantai pasok yang singkat juga menekan pergerakan tengkulak dan menguntungkan konsumen yang bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau.