Namun begitu, Komisi III DPR mencatat pula bahwa responsivitas Polri dalam menjawab berbagai permasalahan yang viral maupun mendapat potret dari berbagai media dan pihak cukup cepat sehingga juga memberikan harapan dan angin segar bagi masyarakat.
Polri yang kini telah didukung dengan peralatan canggih hingga infrastruktur baru (seperti direktorat siber) memegang peranan yang sangat penting untuk menghadirkan Polri dan Negara yang menjadi sahabat masyarakat, mudah diakses, dan diawasi.
Dari berbagai tantangan dan catatan tersebut, masyarakat kini menatap harapan baru di Hari Bhayangkara ini. Polri diharapkan mampu secara nyata menghadirkan transformasi.
Terdapat sejumlah harapan publik terhadap Polri untuk menghadirkan Polri yang Presisi serta profesional, adil, independen, dan berintegritas.
Untuk itu, wujud nyata dari transformasi ini adalah upaya bersama Polri dan seluruh pihak untuk mewujudkan sistem kinerja Polri yang transparan dan akuntabel.
Ke depannya, perlu adanya pengawasan yang independen dan efektif untuk menilai profesionalisme dan akuntabilitas, terutama dalam melayani dan mengayomi masyarakat.
Setelah kasus Ferdi Sambo dan Teddy Minahasa yang sangat menyedot perhatian masyarakat untuk melakukan pembenahan terhadap Polri secara besar-besaran, masyarakat kini menatap pada keseriusan dan konsistensi Polri untuk menghadirkan reformasi kultur dan struktur Polri, keterbukaan, dan pembangunan integritas dan kapasitas anggota Polri.
Selain itu, dalam mewujudkan reformasi budaya dan tata kelola Sumber Daya Manusia, Polri perlu melakukan sejumlah pembenahan dari sistem rekrutmen, pendidikan, pelatihan, hingga meritokrasi kerja dan pengisian atau penempatan jabatan.
Polri harus mampu menghadirkan citra institusi sebagai sahabat masyarakat yang adil, berkapasitas, dan berintegritas.
Ke depan, Polri juga harus didukung dengan sistem digitalisasi layanan yang lebih cepat, responsif, dan transparan. Melalui dukungan tersebut, Polri juga dapat meningkatkan komunikasi publik melalui sosialisasi dan narasi yang seimbang untuk senantiasa menjaga kredibilitasnya.
Harapan besar selanjutnya adalah bagaimana Polri menjaga kemandirian dan independensinya, terutama dalam fungsi penegakan hukum.
Tentang bagaimana Polri dapat secara netral dan tidak memihak terhadap kekuasaan atau politisasi, sekalipun berdiri di ranah eksekutif.
Polri yang memiliki fungsi penegakan hukum dan pelindung masyarakat mampu untuk menyeimbangkan perannya antara Polri sebagai penjaga dan pemelihara keamanan dan ketertiban – dengan pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan pelayanan masyarakat yang optimal.
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian nantinya.
Penegakan hukum oleh Polri harus independen, tidak pandang bulu, dan tidak terarah semata hanya pada pelindungan kekuasaan (tajam ke bawah tumpul ke atas).
Hari Bhayangkara adalah sebagai titik pemantik reformasi. Oleh sebab itu, Hari Bhayangkara harus dijadikan momentum evaluasi dan pelurusan reformasi.