“Kami pengendara motor paling rentan. Kalau ada truk ODOL lewat siang hari, kami harus ekstra hati-hati karena badannya besar, sering ambil dua lajur, belum lagi kalau muatannya goyang-goyang. Sudah beberapa kali saya nyaris kesenggol,” ungkap Indra.
Sedangkan Anton, warga Perumnas, menyoroti kerusakan jalan yang kerap terjadi di ruas yang sering dilalui truk ODOL.
“Jalan cepat rusak, banyak lubang karena beban berlebihan dari truk-truk itu. Pemerintah sudah bangun jalan bagus, tapi kalau terus dilewati truk yang melebihi kapasitas, ya pasti cepat hancur lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemerhati Lingkungan Perkotaan Drs. Taufik Anwar angkat bicara, menyebut bahwa fenomena ini menunjukkan lemahnya penegakan aturan dan ketidakefektifan sanksi yang selama ini diterapkan.
"Fakta bahwa truk ODOL masih bebas melintas di jalan utama saat jam sibuk membuktikan bahwa sanksi yang diberikan belum cukup memberikan efek jera," tegas Taufik,, Senin (9/6).
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada keselamatan lalu lintas, tapi juga memperburuk kualitas lingkungan perkotaan, khususnya dalam hal polusi udara, kerusakan jalan, serta peningkatan risiko kecelakaan.
Taufik menilai bahwa pelanggaran yang terus terjadi menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan kurangnya konsistensi dalam penerapan regulasi.
"Kita berbicara tentang truk-truk dengan tonase dan dimensi yang seharusnya sudah dilarang masuk kota pada jam-jam tertentu, tapi kenyataannya mereka masih bebas beroperasi di siang hari. Ini tentu menjadi pertanyaan besar: di mana kontrolnya? Apakah aturan hanya sekadar formalitas di atas kertas?" tambahnya.
Taufik juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran ODOL, termasuk meninjau ulang efektivitas razia yang dilakukan secara sporadis.
Ia menyarankan agar pendekatan penindakan diperkuat dengan integrasi sistem digital dan pemantauan berbasis teknologi, seperti CCTV dan sistem pelacakan GPS yang terhubung langsung dengan pusat kontrol lalu lintas.
"Selama ini penanganan masih bersifat reaktif dan belum sistematis. Seharusnya Dishub dan aparat penegak hukum memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran secara real-time. Kalau menunggu razia manual terus, pelanggaran akan tetap terjadi," kata dia.