"Nah kk speek up kk di ig budak ngamen ini meresahkan teko mobil te parkir lagi di ameni nyo makso dk ktek duit rokok jadila," tulis keterangan akun @palembang_viral, Senin 19 Mei 2025.
BACA JUGA:Pemprov dan DPRD Sumsel Sepakati Rancangan Awal RPJMD 2025–2029
BACA JUGA:Polemik TNI di Kejaksaan : Sinergitas Antarlembaga atau Ancaman Supremasi Sipil?
"Aksi Meresahkan yang di lakukan oleh Pengamen di Daerah BKB ini. Cakmano pengalaman Kamu tentan pengamen di BKB." tulisnya.
"Kalau mimin dulu inget nian "pengamennyo dak bakalan belari kalau idak di kasi duet" keterangan postingan itu.
Menanggapi itu, Kasat Pol-PP Kota Palembang melalui Kabid Tibum, Carli Panggarbesi menjelaskan bahwa untuk pengamen sudah dilakukan pelarangan masuk kawasan BKB.
"Pemanenan yang hendak ngamen di BKB jika tidak membawa KTP dan menitipkan di Pos Terpadu, maka tidak diperbolehkan," ungkap Carli, Senin.
BACA JUGA:Bentuk Satgas Terpadu : Negara Hadir Sikat Premanisme !
BACA JUGA:Gaji Belum Dibayarkan : Sopir Feeder LRT Menjerit !
Artinya, lanjut dia, jika pengamen tidak lapor dan tidak menitipkan KTP di Pos Terpadu, maka akan ditindak pengamen yang masih beroperasi di BKB.
"Biasanya petugas akan meminta pengamen untuk menunjukkan KTP klo tidak bawa diminta utk meninggalkan kawasan BKB. Rata-rata semua tidak membawa KTP. Jadi kami minta meninggalkan BKB," jelasnya.
Sejauh ini pihaknya belum bisa menerapkan sanksi lantaran hal tersebut masih sebatas himbauan.
"Sejauh ini masih himbauan. Nanti jika sudah dipasang banner pemberitahuan dibeberapa titik masih tidak diindahkan akan dilakukan pengamanan alat musiknya," katanya.
Pengamat Sosial, Hamidi SIP, menilai bahwa penataan ruang publik harus diiringi dengan penegakan aturan yang tegas.
“Tanpa patroli rutin dan sanksi tegas terhadap pelanggaran—termasuk kepada pengamen yang meresahkan - maka wajah BKB yang ingin dijadikan kawasan wisata unggulan tak akan pernah benar-benar nyaman bagi pengunjung,” katanya.
Ia menambahkan, Pemkot harus bekerja sama lebih erat dengan aparat keamanan dan Satpol PP untuk melakukan pengawasan rutin serta tindakan persuasif maupun represif jika diperlukan.