sebagian sopir mengeluh dan menunggu kepastian untuk segera dibayarkan.
Zulkifli, salah seorang sopir Feeder LRT Musi Emas, mengatakan, pada Maret dan April gaji yang diterima terlambat hingga dua Minggu lebih.
“Sampai hari ini kami belum menerima gaji, masalah detailnya kenapa begitu kami tidak terlalu tahu,” ujarnya.
Kendati demikian, para sopir Feeder LRT tetap melayani masyarakat dengan biasanya. “Kalau soal layanan kami tidak berubah. Karena mungkin kita sudah terbiasa,” kata Zulkifli.
Dirinya berharap agar gaji mereka yang tertunda segera dipenuhi dan diberi kepastian.
“Kami cuma butuh kepastian dari pihak yang berwenang memutuskan permasalahan ini,” ungkap Zulkifli.
Situasi ini menjadi sorotan masyarakat yang berharap pelayanan publik, termasuk transportasi pendukung seperti feeder LRT, dijalankan dengan profesional dan manusiawi termasuk perlindungan terhadap hak-hak pekerjanya.
Masyarakat pun mendesak pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, agar turut memediasi permasalahan ini agar tidak berdampak pada layanan publik dan nasib para sopir yang saat ini tengah berada di ujung kesabaran.
Rini, seorang pegawai swasta yang setiap hari menggunakan layanan feeder LRT untuk berangkat dan pulang kerja, mengaku khawatir jika kondisi ini terus berlarut-larut.
“Kasihan sopirnya. Mereka sudah bekerja, tapi haknya tidak dibayar. Kalau terus seperti ini, bisa-bisa mereka mogok dan kami yang dirugikan sebagai pengguna,” ujar Rini saat ditemui di kawasan stasiun DJKA, Selasa (13/5).
Menurutnya, keberadaan feeder sangat membantu mobilitas masyarakat, terutama yang mengandalkan LRT sebagai moda transportasi utama.
Jika para sopir kehilangan semangat kerja karena permasalahan gaji, maka dampaknya akan terasa langsung pada kualitas pelayanan.
Senada dengan Rini, Dedi, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Palembang, juga menyayangkan lambannya respons pihak pengelola.
“Seharusnya ini tidak terjadi. Hak pekerja itu wajib diberikan tepat waktu. Apalagi ini menyangkut layanan publik. Kalau sopirnya tidak fokus karena masalah pribadi, itu bisa membahayakan keselamatan penumpang juga,” ujarnya.
Beberapa warga lainnya bahkan menilai bahwa pemerintah daerah perlu turun tangan untuk memastikan keberlangsungan operasional feeder LRT tetap terjaga, sekaligus menjamin hak para pekerja.
“Saya berharap Pemkot atau Pemprov jangan diam. Harus ada pengawasan terhadap pengelola LRT dan feeder ini. Jangan sampai publik jadi korban karena kelalaian manajemen,” ucap Fitri, ibu rumah tangga yang sering menggunakan feeder untuk mengantar anak sekolah.